Tur Hijau Kapal Rainbow di Asia Tenggara

Kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior kembali memulai tur “Turn the Tide” (Membalik Arus) di Pelabuhan Bangkok pada tanggal 17 September kemarin, sebagai titik awal perjalanan kampanye pelestarian lingkungan di Asia Tenggara.

Perjalanan keliling Asia Tenggara ini akan berlangsung dua setengah bulan untuk mempromosikan masa depan yang lebih hijau dan damai. Para aktivis lingkungan yang ikut dalam perjalanan kapal Greenpeace kali ini menyerukan pemerintah Thailand untuk menjalani jalur pembangunan hijau, dengan melakukan perubahan paradigma teknologi, inovasi kebijakan dan solidaritas baru di antara kelas-kelas sosial dan generasi.

Tur “Turn the Tide” ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kehadiran resmi Greenpeace di kawasan Asia Tenggara – yang pada saat itu ditandai dengan tur pertama Rainbow Warrior ke kawasan ini.

Selama 10 tahun terakhir Greenpeace telah mendokumentasikan terjadinya peningkatan dramatis level bahan kimia beracun di berbagai kanal, sungai, serta kawasan teluk di Thailand, serta meneliti kualitas udara di kawasan industri negara ini. Dalam kurun ini juga terus berdatangan laporan gangguan kesehatan di masyarakat yang secara langsung terkena dampak limbah beracun industri seperti di kawasan Mae-Moh hingga Map Tha Put.

“Saat ini tengah terjadi perdebatan di Thailand untuk memperketat pengendalian terhadap pencemaran dan menggarisbawahi pentingnya meninggalkan pendekatan ‘bisnis seperti biasa’ (business as usual) yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dramatis serta masalah kesehatan signifikan di masyarakat. Pemerintah Thailand punya kesempatan besar untuk meletakkan landasan bagi ekonomi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara melalui siaran persnya.

Tur Rainbow Warrior: Turn The Tide ini akan mempromosikan dan mendemonstrasikan solusi-solusi yang tepat serta mengungkap perilaku-perilaku salah demi menghindari bencana perubahan iklim. Di Thailand kapal akan berpartisipasi dalam aksi solidaritas bersama komunitas lokal, masyarakat, serta LSM lain untuk menggaris bawahi pentingnya pembangunan ramah lingkungan.

“Rainbow Warrior adalah simbol perubahan positif dan perwakilan dari aksi masyarakat demi masa depan yang lebih bersih, hijau dan damai. Ini adalah kunjungan kelima Rainbow Warrior ke Thailand dalam 10 tahun terakhir,”ungkapnya.

Seraya menambahkan, Greenpeace sangat terkesan melihat adanya peningkatan pesat kesadaran masyarakat terhadap penolakan pembangunan kotor di Thailand. “Kami sangat menanti untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang direncanakan oleh masyarakat di Nakhon Si Thamarrat, Surathani, Koh Samu, Chumpon dan Prachuan Kirikhan. Perilaku ‘bisnis seperti biasa’ bukanlah pilihan,” tegas Derek Nicholls, Kapten Rainbow Warrior.

Anda ingin ikuti tur kapal Rainbow Warrior melalui internet silakan akses di situs resmi Greenpeace di www.greenpeace.org/seasia. (Marwan Azis).

Read More

Presiden Ajak Pakar dan LSM Bicarakan Perpindahan Ibukota

Kemacetan lalulintas ibukota Jakarta, menjadi salah satu alasan ide pemindahan ibukota.

Foto : aneh.thatbest.com

Jakarta, Greenpress-Wacana perpindahaan ibukota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat buka bersama KADIN di Jakarta, 3 September lalu, segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyatakan bahwa setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Presiden mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibukota.

“Presiden mengharapkan adanya konsolidasi yang intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahakan ibukota. Semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti asessment awal, berbagai kajian tata ruang yang terkait dengan ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota akan dikerucutkan,” ujar Velix Wanggai melalui siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibukota.

Skenario pertama adalah skenario realistis, dimana Ibukota tetap di Jakarta, namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah.

“Kebijakan ini harus diikuti dengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah,” katanya.

Skenario kedua adalah skenario moderat. Dalam konteks ini, Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru. Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif perihal berbagai opsi lokasi dari pusat pemerintahan baru ini.

“Tentu saja, perlu dipertimbangan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan skenario ketiga adalah skenario ideal yang bersifat radikal. Dalam opsi ini, negara membangun ibukota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.

“Skenario radikal itu memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan berbagai opsi penentuan calon ibukota baru,“ jelas Velix.

Meskipun kajian mengenai perpindahan ibukota yang dilakukan pemerintah telah berjalan, Presiden tetap mengajak para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah.

“Presiden terbuka apabila para pakar dan lembaga swadaya masyarakat ingin menyampaikan kajian yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Intinya, pemerintah ingin agar proses menuju perencanaan perpindahan ibukota dilakukan secara partisipatif,” lajutnya.

Velix mencontohkan, kajian yang dilakukan Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia, sebagi salah satu masukan penting untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah. Dalam kajiannya, Andrinof dan kawan-kawan merekomendasikan perpindahan ibukota ke Palangkaraya. (Marwan Azis)

Read More

PPLH Sumapua Dinobatkan Sebagai Kantor Ramah Lingkungan

Ilustrasi Green Office : Toyota.co.id

Jakarta,Greenpress-Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Lingkungan Hidup (PPLH Sumapapua-KLH) dinobatkan sebagai kantor ramah lingkungan yang dibuktikan dengan penyerahan sertifikat ISO 14001:2004.

Penyerahan itu berlangsung di kantor KLH pada tanggal 3 September lalu. Sertifikat itu merupakan bukti terhadap komitmen penerapan sistem manajemen lingkungan dalam program eco-office yang telah dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. “Hasil ini merupakan sebuah pencapaian setelah melalui serangkaian proses yang dipersyarakatkan oleh ISO 14001:2004, yang diadopsi ke dalam SNI 19-14001-2005,”kata Koordinator Program Eco Office Ir.Darhamsyah, M.Si (Kepala Bagian Tata Usaha PPLH Reg Sumapapua).

Menurutnya, perkantoran yang jumlahnya sangat banyak terutama di perkotaan berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan cukup signifikan. Kantor sering juga disebut sebagai the greedy giant atau raksasa yang rakus. Setiap harinya, kantor menghabiskan kertas, air, listrik dan menimbulkan limbah domestik yang mencemari lingkungan.

“Hal inilah yang menuntut perlunya segera diterapkan konsep Eco-office di setiap kantor. Penerapan eco office ini sangat sejalan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2005 tentang penghematan air dan listrik,”ujarnya

Penerapan Eco-office ini juga merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI) pada Rakernas di Bandung beberapa waktu lalu yang mendorong upaya pengelolaan kantor yang peduli lingkungan (eco Office). Kantor berbudaya lingkungan atau Eco Office merupakan refleksi kebijakan kantor yang menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas.

Kantor PPLH Sumapapua berhasil meraih sertifikat ISO 14001:2004 sebagai kantor yang berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang sesuai dengan standar internasional. Sertifikat ISO 14001:2004 ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses audit sertifikasi pada bulan Juli 2010 lalu oleh PT.TUV Internasional Indonesia.

Keberhasilan yang dicapai oleh kantor PPLH Sumapapua menurut Darhamsyah, tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh warga kantor sejak tahun 2006.

Kegiatan eco-office ini difokuskan pada efisiensi barang dan peralatan, efisiensi energi (listrik dan BBM), efisiensi air (baku dan minum), penanganan limbah (padat dan cair), pengelolaan gedung dan fasilitas kantor, pengelolaan halaman atau ruang terbuka hijau (RTH), dan pengelolaan kendaraan kantor/karyawan.

Selanjutnya, untuk memberi arah terhadap penerapannya, KLH telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kantor Peduli Lingkungan (Eco-Office). “Saya menginstruksikan semua unit kerja dalam lingkup KLH dapat menerapkan program ini di waktu mendatang. Dengan begitu KLH dapat sepenuhnya menjadi teladan bagi pengelolaan kantor atau gedung lainnnya” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta sesaat setelah penyerahan sertifikat ISO 14001:2004. (Marwan)

Read More