Jaga Hutan, Polhut Sulsel diajar Sipakatau

Makassar, Greenpress-Tanggung jawab sangat besar di pundak anggota polisi hutan (polhut), profesi ini sarat tantangan dan ancaman dalam mempertahankan kelestarian Indonesia dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab.

Sadar akan hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel menggelar Pelatihan Gabungan Penyegaran Polisi Kehutanan Provinsi Sulsel di Wisma Latobang, Makassar. Pelatihan dibuka Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Andi Fashar Padjalangi, beberapa waktu lalu.

"Jumlah polhut kita sangat terbatas. Saat ini satu orang polhut menjaga kawasan hutan seluas 4.000 hektare. Idealnya, satu orang polhut mengawasi 1. 000 hektare hutan. Selain itu, sarana prasarana pengamanan hutan juga masih sangat terbatas," ujar Kepala Dinas Kehutanan SulSel Syukri Mattinetta di sela-sela pelatihan, kemarin.

Dia meminta para "mandor hutan" itu selalu menjaga kekompakan persepsi dan tindakan di tengah hutan serta selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan menganalisis setiap kasus.

"Yang tak kalah penting, meningkatkan motivasi kerja dan rasa percaya diri dengan integritas tinggi dalam penanganan tindak pidana kehutanan serta melakukan Sistem Pengamanan Kawasan Hutan Terpadu (Sipakatau). Di tangan anda saya titipkan hutan kita untuk dilestarikan, jagalah hutan yang masih tersisa," ujar Syukri saat memberikan pengarahan.

Menurutnya, polhut adalah garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan hutan dari segala bentuk ancaman pengrusakan hutan. Selain menegakkan aturan, polhut juga diwajibkan menyadarkan masyarakat akan arti dan fungsi kawasan hutan bagi kehidupan umat manusia saat kini dan generasi akan datang.

Secara kuantitas kawasan hutan SulSel seluas 2,1 juta hektare dapat mendukung fungsi sistem penyangga kehidupan, produksi hasil hutan dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dalam rangka menciptakan manfaat ekologis (keseimbangan lingkungan), manfaat ekonomis dan manfaat sosial.

"Namun secara kualitas kawasan hutan SulSel menghadapi gangguan dalam bentuk perambahan, pembalakan liar, illegal logging, dan kebakaran hutan. Akibat gangguan tersebut kawasan hutan mengalami 'deforestasi' dan degradasi lingkungan," jelas Syukri.

Ketua Panitia Suardi Rasyid mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para polhut dibekali kemampuan khusus berupa teori maupun praktik lapangan.

"Sesuai petunjuk Pak Kepala Dinas Kehutanan dan Pak Gubernur, pelatihan ini difokuskan pada pengenalan sistem Sipakatau secara lebih mendalam kepada para anggota polhut," ujar Suardi.

Menurutnya, saat ini polhut di Sulsel hanya berjumlah 601 orang. (TT/Andi.A.Effendy)

Read More

Pemerintah Diminta Mendukung Pelestarian Kampar

.
Senyum bocah menyambut pelestarian hutan Kampar. Foto : Greenpeace.

Jakarta, Greenpress-Sejumlah organisasi lingkungan hidup meminta Pemerintah segera menindak perusahaan yang selama ini melakukan penghancuran hutan dan lahan gambut yang berada di Semanjung Kampar, Provinsi Riau.

Menurut Greenpeace, RAPP tak hanya melakukan penghancuran hutan dan gambut di Kampar, tapi juga di sepanjang Sumatera di Kerumutan, Bukit Tigapuluh, Jambi dan Sumatera Selatan.“Penting bagi pemerintah Indonesia yang baru saja mengumumkan moratorium untuk menerapkannya pada seluruh konsesi yang ada di lahan gambut dan pihak berwenang harus mencabut seluruh izin yang sudah ada dan secepatnya menghentikan perusakan hutan di sini dan sekarang,” kata Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara melalu siaran persnya.

Organisasi lingkungan berbasis relawan ini, terus melakukan advokasi bagi perusahaan yang melakukan penghancuran hutan dan lahan di Kampar. Diantaranya dengan membangun Kamp Pelindung Iklim untuk menyoroti peran penghancuran hutan dalam mendorong perubahan iklim dibangun sejak tahun lalu.

Aktivis Greenpeace dari berbagai belahan dunia bekerja bersama masyarakat Teluk Meranti dan LSM lokal melakukan aksi langsung tanpa kekerasan untuk menghentikan aktifitas penghancuran oleh RAPP dan hasilnya, Menteri Kehutanan menghentikan izin penghancuran hutan milik perusahaan.

Kamp yang sebelumnya dikenal sebagai Kamp Pelindung Iklim yang telah dibakar oleh orang tidak dikenal pada Maret lalu sudah dibangun kembali oleh masyarakat Teluk Meranti untuk melanjutkan kampanye penghentian penghancuran hutan gambut kaya karbon di Semenanjung Kampar.

Hari ini (21/6) Greenpeace, Jikalahari dan Forum Masyarakat untuk Penyelamatan Semenanjung Kampar (FMPSK) membuka pembibitan tanaman dan tumbuhan hutan asli saat peresmian kembali kamp itu. Bibit tersebut akan digunakan untuk menghutankan kembali, memperbarui dan memulihkan kembali ekosistem yang rentan.“Pembukaan kembali kamp adalah bukti bahwa kami berkomitmen untuk melindungi hutan kami yang saat ini secara cepat dihancurkan oleh perusahaan, dan itu menghalangi tradisi mencari kehidupan dan menyebabkan karbon emisi secara menyeluruh karena penghancuran lahan gambut. Hari ini kami meminta pemerintah untuk menghormati komitmen mereka untuk membantu kami melindungi dan memulihkan kembali hutan ini demi kelangsungan hidup anak-anak kami dan generasi masa depan,” kata Deli Saputra, Ketua FMPSK.

Aktivitas RAPP itu, selain dipersoalan oleh Greenpeace, Jikalahari dan Masyarakat Kampar. Lembaga sertifikasi internasional, FSC Smartwood juga menundah memberikan sertifikasi kepada RAPP, karena mereka tidak memenuhi persyaratan standar lingkungan dan sosial. Namun pemerintah belum mengambil tindakan.

“Jika pemerintah Presiden Yudhoyono mengambil tindakan tegas di Semenanjung Kampar dalam penerapan moratorium, ini akan menjadi sinyal yang jelas bagi Norwegia, yang sudah berkomitmen memberikan dana perlindungan hutan sebesar 1 miliar dolar Amerika, serta kepada negara pendonor potensial lainnya, dimana Indonesia serius menghentikan deforestasi, menurunkan emisi karbon dan menjamin sumber kehidupan masyarakat dan kekayaan keanekaragamana hayati,” kata Zulfahmi. (Marwan).

Read More

FORINA Gandeng Swasta Melestarikan Orangutan

Foto : PetSugar

Bogor, Greenpress- Guna meningkatkan jalinan komunikasi dan mensinergikan gerak langkah konservasi Orangutan Indonesia yang berkelanjutan dimasa depan diantara para pemangku kepentingan FORINA (Forum Orangutan Indonesia) menggandeng pihak swasta.

Pelibatan pihak swasta dalam konseervasi orangutan ini merupakan salah rekomendasi dari Musyawarah Nasional Forum Orangutan Indonesia, berlokasi di Hotel Santika, Bogor pada tanggal 14 – 15 Juni 2010 lalu.

Kegiatan tersebut terselengggara atas kerjasama Forina bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PHKA (Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam) dan didukung oleh PERHAPPI (Pemerhati dan Ahli Primata Indonesia) dan OCSP (Orangutan Conservation Services Program – Layanan Jasa Konservasi Orangutan).

Menurut pihak OCSP, musyawarah ini dihadiri oleh 60 peserta dari berbagai kelembagaan seperti; perwakilan instansi pemerintah pusat dan 6 propinsi (NAD, SUMUT, JAMBI, KALTENG, KALTIM dan KALBAR), lembaga - lembaga penggiat konservasi di pusat dan 6 propinsi dan perusahaan-perusahaan konsesi yang berkerja diareal habitat orangutan.

Ir. Darori MM, Direktur Jenderal PHKA menyambut baik diadakannya musyawarah nasional ini dan berharap, musyawarah nasional menghasilkan keputusan dan komitmen kuat, di antara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi berberlanjutan konservasi orangutan Indonesia dimasa depan. “Rekomendasi yang kita hasilkan ini akan menjadi bahan kita di dalam Workshop Internasional Konservasi Orangutan di Bali nantinya”tambahnya.

Sementara, Herry Djoko Susilo Msc, Ketua FORINA mengatakan, bahwa pengelolaan kawasan konservasi orangutan merupakan bentuk pengelolaan konservasi secara bersama diantara para pemangku kepentingan, dimana sinergitas dan kolaborasi sangat diperlukan’.

“Wadah seperti FORINA akan dapat berperan aktif sebagai pusat informasi dan membantu mengawal implementasi komitmen yang telah disepakati bersama di antara pemangku kepentingan seperti yang diamanatkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017” katanya.

Sedangkan Jamartin Sihite, Deputi Chief of Party OCSP lebih menyorotin kepada masalah pendanaan berkelanjutan bagi konservasi orangutan Indonesia dimasa yang akan datang. Jamartin berharap, FORINA dapat berperan aktif didalam mengembangkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga di antara para pemangku kepentingan dengan donor terjalin hubungan yang harmonis dan tentunya juga tidak melupakan peran serta sektor swasta untuk turut berpartisipasi di dalam konservasi orangutan Indonesia”. (Marwan Azis).

Read More

Aktivis Greenpeace Diserang Nelayan di Mediterania

Ketgam : Suasana penyerangan aktivis Greenpeace di Laut Tengah, Mediterania. Foto : Greenpeace Internasional.

Aktivis organisasi lingkungan, Greenpeace yang melakukan aksi damai dan berusaha menyelamatkan tuna sirip di Laut Tengah, Mediterania diserang oleh nelayan.

"Kami melakukan aksi damai untuk menyelamatkan ikan terperangkap di dalam jaring purse seine besar. Tapi kami diserang oleh beberapa kapal nelayan penangkap ikan tuna,"kata salah seorang aktivis Greenpeace yang dipublis situs resmi Greenpeace Inteernasional.

Aksi Greenpeace ini dilakukan kemarin (4/5), ketika mereka menemukan sebuah kapal penangkap ikan tuna bernama Jean Marie Kristen 6. "Kami meluncurkan perahu karet dari kapal kami Rainbow Warrior dan Arctic Sunrise dengan tujuan menenggelamkan satu sisi jaring untuk membebaskan tuna terperangkap dalam jaring,"ujarnya.

Namun kapal nelayan balik menyerang aktivis Greenpeace. Akibatnya, satu aktivis Greenpeace terluka parah ketika spike dari pengait ditikam lurus melalui kakinya. Aktivis yang terluka itu kini sedang dievakuasi untuk perawatan darurat. "Dua perahu karet kami juga disayat dengan pisau dan satu tenggelam setelah menabrak dan kemudian jalankan oleh kapal penangkap ikan, sehingga mengalami kerusakan berat dan beberapa aktivis kita harus diselamatkan dari laut,"tuturnya.

Menurut informasi yang diperoleh, Greenpeace berencana menuntut nelayan yang menyerang mereka. (Marwan Azis).

Read More

Greenpeace Serukan Blokade Gaza Sera Dicabut

Kapal Mavi Marmara : Foto : © EPA

Jakarta,- Greenpeace menyerukan blockade Gaza yang selama ini dilakukan negara zionis Israel segera dicabut demi kemanusian.

Organisasi lingkungan yang memiliki kapal lingkungan legandaris “Raibow Warrior” ini juga mendukung seruan untuk pembentukan segera sebuah komite investigasi independen atas penyerangan Kapal Mavi Marmara yang menyebabkan kematian aktivis dan cedera pada aktivis Freedom Flotilla.

Hal tersebut disampaikan Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace International melalui laman jejaring sosial facebook Greenpeace Indonesia. Menurut Kumi, Greenpeace mengutuk keras penggunaan kekuatan bersenjata dalam Kapal Freedom Flotilla yang menyebabkan kematian aktivis dan cedera pada aktivis dan tentara di Mediterania Timur pada pagi hari tanggal 31 Mei 2010.

”Kami merasa sangat berduka atas hilangnya nyawa, dan mengucapkan belasungkawa kami sebesar-besarnya kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari korban yang meninggal,” Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace International melalui laman jejaring sosial facebook Greenpeace Indonesia.

Menyuarakan perdamaian dan sikap anti kekerasan adalah inti dari misi Greenpeace. “dari hati yang terdalam kami berusaha menunjukkan dan selalu bekerja untuk mewujudkan itu. Greenpeace percaya pada hak asasi manusia untuk melakukan protes secara damai dan melakukan kegiatan aktivisme secara damaii,”ujarnya. (Marwan Azis).

Read More

Warga Kampar Berharap Dapat Dana Moratorium

Jakarta,Greenpress-Masyarakat Teluk Meranti yang selama ini berjuang bersama Greenpeace dalam perlindungan lahan dan hutan gambut di Semanjung Kampar, Provinsi Riau, berharap agar dana perlindungan hutan yang diperoleh pemerintah Republik Indonesia (RI) bisa mensejahterakan masyarakat lokal yang berperan dalam pelestarian hutan.

“Kami mendengar Indonesia menerima dana perlindungan hutan dari negara lain, kami berharap dana itu juga akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal terutama yang selama ini berperan dalam pelestarian hutan.”kata Deli Saputra, Ketua Forum Masyarakat untuk Penyelamatan Semenanjung Kampar (FMPKS) melalui siarannya diterima Beritalingkungan.com (3/6).

Moratorium adalah bagian dari kesepakatan Indonesia-Norwegia, dimana Norwegia akan menyediakan dana US$ 1 miliar untuk merancang strategi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di Indonesia.

Diungkapkan, masyarakat Teluk Meranti telah berkali-kali meminta pemerintah menghentikan operasi perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan hutan. “Masyarakat lokal seperti kami adalah yang sangat rentan dan paling menderita jika Hutan Kampar hancur. Itulah mengapa kami menyambut baik komitmen moratorium dari Presiden, dan mendesak pemerintah untuk segera beraksi menghentikan perusakan hutan,”imbuhnya. (Marwan Azis).

Read More

Pemerintah Diminta Segera Moratorium

. Hutan Kampar, Foto : Greenpeace.

Organisasi lingkungan, Greenpeace mendesak pemerintah SBY segera melakukan upaya nyata moratorium pengusahaan hutan sebagai tindak lanjut nota pernyataan bersama Indonesia dan Norwegia pekan lalu.
Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Zulfahmi, jika pemerintah Indonesia ingin menurunkan emisi secara cepat dan signifikan, moratorium ini harus diaplikasikan dalam bentuk Keputusan Presiden untuk menghentikan semua konversi lahan gambut dan hutan, baik konsesi baru maupun yang telah ada.

”Untuk konsesi yang telah ada harus dihentikan adalah konsesi yang berada di kawasan gambut dan hutan, dengan alternatif pemindahan lahan ke kawasan nonhutan serta kawasan yang telah terdegradasi, dengan syarat harus mengutamakan kepentingan penduduk setempat,”tandasnya

Kampar

Greenpeace juga meminta Presiden SBY mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan yang saat ini terus melakukan perusakan areal lahan dan hutan gambut di Semanjung Kampar, Riau.

Menurut Greenpeace Semenanjung Kampar di Riau, kawasan hutan gambut terdalam di Indonesia, saat ini masih mengalami penghancuran oleh perusahaan raksasa, APRIL.

”Meski pemerintah sudah mengumumkan moratorium dan bahkan November 2009 lalu Kementerian Kehutanan sudah mencabut sementara izin tebang APRIL. Hutan gambut dan habitan harimau di Sumatra Selatan dan Provinsi Jambi juga saat ini masih terus dihancurkan oleh perusahaan milik Sinar Mas, Asia Pulp & Paper (APP),”ungkapnya.

(Marwan Azis).

Read More

Greenpeace Sambut Baik Janji SBY Tentang Moratorium

Jakarta, Greenpress-Greenpeace menyambut baik janji Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan moratorium hutan disampaikan pada pertemuan iklim dan hutan di Norwegia pekan lalu.

Moratorium adalah bagian dari kesepakatan Indonesia-Norwegia, dimana Norwegia akan menyediakan dana US$ 1 miliar untuk merancang strategi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di Indonesia.

“Penghentian perusakan hutan selama dua tahun ini penting untuk membenahi regulasi tata kelola hutan dan menyusun program jangka panjang pemanfaatan hutan berkelanjutan,”kata Zulfahmi Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara (3/6).

Tetapi ini lanjut Zulfahmi, tidak akan bisa menyelamatkan sekitar 1,8 juta hektar hutan yang telah ditetapkan, dari kehancuran tanpa intervensi terhadap konsesi yang telah ada. ”Tanpa itu Presiden tidak akan bisa mencapai komitmennya menurunkan emisi Indonesia hingga 26 persen dengan atau tanpa bantuan internasional,” ujarnya.

Read More