SBY Diminta Mengubah Kebijakan Energi Nasional

Jakarta, – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berharap agar DPR segera mendesak pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengubah kebijakan energi nasional karena bertolak belakang dengan komitmen pemerintah mengurangi emisi sebesar 26 persen.

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang WALHI dalam siaran persnya (26/1) menyatakan, dalam kebijakan energi nasional yang tentukan oleh Keppres, pemerintah telah membuat kebijakan energi hanya memperhitungkan kepentingan ekonomi dan tidak memperhitungkan sama sekali dampaknya terhadap lingkungan.

“Terlihat proyeksi energi yang dilakukan pada tahun 2020 mengurangi porsi minyak dari 51,66 persen pada tahun 2006 menjadi menjadi 20 persen pada tahun 2020. Penurunan minyak tersebut dikompensasi dengan kenaikan porsi energi paling kotor, yakni batu bara dari 15,34 persen pada tahun 2006 menjadi 33 persen pada tahun 2020. Ini adalah cerminan kebijakan energi yang bunuh diri secara lingkungan, alias ecocide,”terangnya.

Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif WALHI Nasional, menyatakan dalam sejarah energi, kebijakan energi nasional Indonesia adalah gerak mundur. Energi dunia telah beranjak secara evolutif dari yang paling kotor menjadi lebih bersih.

Pada awalnya, masyarakat dunia, termasuk awal revolusi industri menggunakan kayu api sebagai bakar. Karena dampaknya terhadap persediaan kayu dan bencana ekologis, energi tersebut beralih ke batubara. Namun batubara telah membuat persoalan pencemaran udara, sehingga beralih ke minyak dan gas. Dari minyak dan gas harusnya bergeser ke energi terbarukan.

Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan energi nasional yang terlepas dari lobby dan kepentingan kapital energi fosil dan nuklir. Representasi dari energi terbarukan dalam Dewan Energi Nasional harus ditambah. Jika tidak, Kebijakan Energi Nasional tersandera oleh kepentingan energi fossil, tambahnya.

”Setelah tidak terlihat keseriusan pemerintahan SBY dalam mendorong dunia internasional dan membuat kebijakan nasional yang menyelamatkan dunia dari bahaya perubahan iklim, maka DPR sebagai wakil rakyat harus mendesaknya,”ujarnya. (Marwan Azis).

Read More

Blog Lingkungan Terbaik StoS Film Festival

Peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat tulisan. Dan tak harus dengan mencetak buku, agar tulisan dapat dibaca orang. Di zaman serba internet saat ini, tempat yang paling mudah untuk menampilkan tulisan adalah lewat Blog. StoS Film Festival ingin mengajak publik untuk terlibat dan berperan aktif terhadap lingkungan sekitarnya lewat Blog.

Lomba Blog di StoS 2010 ini mengusung tema "We Care, Kita Peduli", dan terbuka bagi semua kalangan, tidak ada pembatasan umur atau jenjang pendidikan.

Lomba Blog berlangsung mulai tanggal 01 Agutus 2009 sampai dengan 23 Januari 2010.

Juri Lomba Blog adalah :
1. Andrie S. Wijaya (Webmaster)
2. Firdaus Cahyadi (knowlagde Sharing Satu Dunia)
3. Ade Fadli (Bloger Lingkungan)

Blog dinilai atas content dan updating, design dan jumlah kunjungan.
Dari Blog yang masuk dalam lomba Blog ini, ada catatan besar, yaitu Blog rata-rata memposting tulisan dari media lain atau mengambil tulisan pihak lain

Total peserta lomba blog adalah 66 orang. Kemudian diambil 10 nominasi yang selanjutnya diambil 3 blog terbaik. Berikut rilis pemenang yang dipublis di laman stosfestival.org

Para 10 nominasi itu adalah :

http://global-warming-environment.blogspot.com karya Idris Azmi
http://demibumi.wordpress.com karya Heru Ismantoro
http://artiirhamna.blogspot.com karya Muhammad Irhamna
http://www.inongaceh.wordpress.com karya Liza Fathiariani
http://www.greenpressnetwork.blogspot.com karya Marwan Azis
http://akuinginhijau.org karya Michael Dharmawan
http://didut.wordpress.com karya Bernadus Dian Adi Prasetyo
http://lautkita.blogspot.com karya Siham Afatta
http://m3sultra.wordpress.com karya Bayu Hendarto
HTTP://PUNYAOCHA.BLOGSPOT.COM karya Al Khansa Shalihah

Para nominasi ini terpilih karena lebih banyak memasang opini mereka sendiri.

Dan para Juri Lomba Blog memutuskan untuk tidak memilih Juara 1, 2 dan 3, tetapi memilih ketiga-tiganya sebagai Blog Terbaik karena memiliki nilai yang sama.

Pemenang 3 Blog terbaik itu adalah :

http://artiirhamna.blogspot.com
http://www.inongaceh.wordpress.com
http://didut.wordpress.com
Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,-

Profil pemenang

http://artiirhamna.blogspot.com
Muhammad Irhamna, Mahasiswa yang berumur 18 tahun ini tinggal di Jl. H. R. A. Rahman GG. Sebukit No. 6 Pontianak, Kalimantan Barat
Di Blognya, dia menulis bahwa dirinya adalah orang yang sederhana, tidak pernah mencoba untuk menyerah. Optimis dalam segala hal. Sedikit pendiam tapi smart.
Dengan blog, dia ingin mempublikasikan kepada masyarakat tentang kesadaran untuk peduli akan lingkungan yang semakin hari semakin rumit kondisinya

http://www.inongaceh.wordpress.com
Liza Fathiariani, mahasiswa berumur 21 tahun dan saat ini tinggal di Jl. Seulanga E2 Sektor Timur, Darussalam.
Ngeblog dan menulis tentang berbagai hal tentang penyelamatan bumi baginya adalah salah satu cara untuk memberikan sumbangsih kita untuk bumi.

http://didut.wordpress.com
Bernadus Dian Adi Prasetyo, berusia 31 tahun, tinggal Gombel Permai Barat I / 80 Semarang . Dengan blog, dia ingin menyebarkan ide soal isu isu lingkungan yang ada.

Pengumuman Pemenang Lomba Blog STOS 2010 berlangsung pada hari Minggu, 24 Januari 2010, pukul 19.30 di GoetheHaus Jakarta.

Read More

Membangun Kesadaran Lingkungan Lewat Multimedia

Ada banyak cara yang bisa dilakukan individu, kelompok yang peduli dengan lingkungan untuk mengaungkan pentingnya pelestarian lingkungan saat ini dan akan datang, salah satunya dengan memafaatkan piranti multimedia seperti blog dan situs jaringan social lainnya.

Hal tersebut disampaikan sejumlah narasumber yang hadir dalam bincang-bincang bertema “Gejolak, Ekspresi, Media dan Kita Terhubung, Kita Peduli,” Mereka adalah Away (Blogger dan Pengelola Situs satudunia.net), Julian Sihombing (Fotografer Kompas), Meiske Taurisia, Produser Babibufilm) dan Michelin Hidayat (Produser Musik) yang dipandu oleh Malika dari Green Radio bertempat di Goetha Haus (23/1).

Dalam pandangan Away, website saat ini tak lebih sebuah etalase yang menampilkan berbagai produk media seperti foto, tulisan dan video.”Kita kita bisa mempublis satu konten yang secara bersamaan dan langsung tersalur ke sejumlah situs, blog, facebook, twiter dan situs jaringan sosial lainnya,”jelas Away.

Menurutnya, pola perilaku anak muda dan masyarakat saat ini sangat dipengaruhi perkembangan multimedia, karenanya keberadaan media online seperti blog dan facebook, twiter dan situs jaringan sosial lainnya menjadi sangat strategis dalam menyampaikan isu lingkungan dan mengalangan publik untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. “Ekspresi akan terpengaruh oleh media yang tersedia,”katanya.

Apalagi sebagaian besar masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melek dengan teknologi informasi terutama blog, facebook dan twiter serta berbagai situs jaringan sosial lainnya.

Pemanfaatan multimedia juga bisa dipadukan dengan kegiatan lainnya seperti fotografi dan berbagai hobby lainnya. Menurut Julian Sihombing, Editor Fotografer Kompas mengatakan, fotografi bisa menjadi saluran ekspresi untuk membantu upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. “Gejolak itu sangat bisa disalurkan melalui fotografi. Satu foto bisa mengeluarkan opini dan menyampaikan fakta. Bagaimana kalau jutaan anak muda memanfaatkan foto untuk kampanye lingkungan dan mempublisnya di ruang multimedia,”ujarnya.(Marwan Azis).

Read More

Ketika HPH Melestarikan Orangutan

Perusahaan HPH selama ini selalu dindentifkan dengan aktivitas penebangan pohon, tak pelak perusahaan HPH dimata penggiat lingkungan dituding sebagai biang perusakan hutan. Namun anggapan itu tidak berlaku bagi PT RHOI yang juga bergerak di bidang HPH. Lalu apa yang membedakan dengan HPH lainnya?.

Greenomics pada tahun 2008 pernah melansir sebuah laporan yang bersumber dari Lembaga Penilai Independen (LPI) Departemen Kehutanan selama periode 2005- 2007 menyebutkan, sebanyak 61,54% pemegang izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang beroperasi di Pulau Kalimantan dikategorikan berkinerja buruk dan sangat buruk dalam pemanfaatan kayu secara lestari di areal konsesinya.

Rilis tersebut sempat memerahkan telinga para pengusaha HPH, tapi itulah sepenggal cerita potret buram kinerja HPH dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lebih berorentasi keuntungan semata, akibatnya luas hutan Indonesia kian menyusup dari tahun ketahun. Menjamurnya perkebunan sawit kelas dunia di Indonesia kian memperburuk arael hutan, yang keberadaanya mengancam habitat utama spesies langka seperti orangutan.

FAO mencatat, laju kehancuran hutan Indonesia mencapai 1,871 juta hektar atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya. Tak heran Guinnes World Record menetapkan Indonesia pada 2007 sebagai negara penghancur hutan tercepat.

Kuatnya sorotan penggiat lingkungan dan meningkatkan kesadaran global akan fenomena perubahan iklim, Departemen Kehutanan pun meresponnya dengan pengetatan izin HPH. Dephut terus mencari model pengelolaan hutan lestari, salah satunya konsep hutan restorasi yang diyakini mampu menjaga kelestarian hutan.

Peluang itu coba ditangkap pengurus Yayasan BOS (The Orangutan Survival Foundation), LSM lingkungan bergerak pada pelestarian orangutan. “Kita memang pakai nama PT, kalau diijinkan sebenarnya pakai yayasan aja gitu toh, tapi Undang-Undangnya tidak seperti itu.”kata Ketua Dewan Pembina Yayasan BOS, Prof Dr Ir Bungaran Saragih beberapa waktu lalu.

Perseroan Terbatas bernama PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (PT RHOI) segera mereka bentuk, agar dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).“Kebetulan sekarang ada HPH yang baru dari pemerintah, namanya HPH restorasi yang tujuanya tidak untuk memotong kayu, tapi justru untuk menanam kayu,”tuturnya.

Menurutnya, HPH yang dimiliki Yayasan BOS beda dengan HPH masa lalu yang selalu berorentasi profit. “Jadi begini ya, memang HPH kita ini beda dengan HPH yang lain, bukan seperti HPH yang masa lalu lagi. Itu sudah lewat, itu paradigma lama. Kita punya HPH bukan untuk dipotong tapi untuk ditanami kembali, supaya nanti tumbuh pohon dan biodiversity timbul disana, dan kita masukan orangutan,”jelasnya.

Saat ini PT RHOI telah mendapatkan izin prinsip (SP-1) dari Dephut untuk HPH restorasi di Kalimatan Timur seluas 86 ribu hektar dan segera akan ditambah 20 ribu lagi berarti akan menjadi 106 ribu hektar.

PT RHOI juga sedang mengusulkan areal konsesi HPH restorasi di Kalimatan Tengah. “Di kita sudah membuat studi-studi pendahuluan untuk mendapatkan areal restorasi yang nantinya akan digunakan untuk pelepasan orangutan di Kalteng luasanya dua kali lipat dari ada yang di Kaltim,”ungkapnya.

PT RHOI bersama Yayasan BOS akhir tahun berencana akan melakukan pelepasan orangutan di areal hutan restorasi di Kutai Timur dan Kutai Kertanegara Kaltim seluas 106 hektar.

Sebelumnya Yayasan Bos telah melepas liarkan 400 orangutan ke habitatnya seperti hutan lindung dan hutan konservasi lainnya. Menurutnya, pelepasliaran orangutan ke habitat alaminya merupakan muara dari seluruh proses rehabilitasi orangutan yang selama ini dilaksanakan oleh Yayasan BOS sejak 1991. Namun kegiatan tersebut sejak tahun 2002 Yayasan BOS tidak dapat dilanjutkan karena karena sulitnya mendapat areal yang memenuhi kriteria sebagai tempat pelepasliaran orangutan.

Setelah berhasil mendapatkan izin prinsip, saat ini PT RHOI sedang melengkapi dokumen UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan). Ijin usaha HPH restorasi itu untuk 60 tahun itu daur pertama dan setelah itu bisa diperpanjang 35 tahun lagi.

Keuntungan yang bisa diperoleh PT RHOI? Menurut Bungaran, pihaknya mendirikan bukan berorentasi ekonomi lebih pada kepentingan konservasi.“Kita tidak mencari untung, keuntungan kita adalah kalau biodiversity timbul disitu dan orangutan kita bisa tinggal disana secara sejahtera,”ujarnya.

“Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah dari mana uangnya? ya toh. Selama ini kita mendapatkan uang dari donasi untuk penyelamatan orangutan, dikasih makan, obat dan dilepas liaran semua pendanaanya berasal dari donasi, sebagian donasi ini akan dananya ke RHOI,”jelasnya.

Pihak PT RHOI juga berencana mengembangkan areal hutan restorasi sebagai areal ekowisata “Mungkin juga pada masa datang PT ini harus dapat uang, walaupun bukan itu tujuannya. Satu barangkali kita buat ekowisata, jadi orang berkunjung untuk melihat orangutan, melihat biodiversity yang lain, sehingga masyarakat setempat juga akan memperoleh keuntungan dari kegiatan ekowisata,”kata Drs Marzuki Usman, MA, Komisaris Utama PT RHOI.

Termasuk memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon seperti REDD. “Jangan-jangan nanti bisa dapat karbon trade. k Menjamurnya perkebunan sawit kelas dunia di Indonesia kian memperburuk arael hutan, yang keberadaanya mengancam habitat utama spesies langka seperti orangutan. Kalau kita dapatkan syukur,”tuturnya.

Konsensi PT RHOI di Kaltim seluas 86 ribu hektar sebagian besar hutanya masih perawan, hanya sekitar 10 ribu hektar yang sudah ditebang.”Sekitar 10 ribu hektar harus direstorasi. 76 ribu hektar masuk hutan virgin . Sebenarnya kita sudah bisa untuk melepas liarkan orangutan ke wilayah itu,”paparnya. (Marwan Azis).

Read More

B2W, Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Membiasakan diri menggunakan sepeda ke kantor atau ke pasar bisa menjadi salah satu pilihan mengatasi kemacetan lalu lintas Kota Jakarta. Yang lebih penting lagi aktivitas bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan dan ramah lingkungan.

Bike to Work (berB2W) merupakan pilihan sekaligus kebutuhan bagi mereka yang menggemari sepeda sebagai alat olah raga dan rekreasi, tapi juga ingin memanfaatkan untuk alat transportasi alternatif sehari-hari.

Menurut sejumlah pengiat Komunitas Bike to Work (Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia), dengan berB2W, ada nilai plus yang bisa diperoleh dan sumbangkan secara langsung pada kelestarian lingkungan. Diantaranya kesehatan diri, penghematan finansial dan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengurangan polusi, hingga mengurangi stres di jalan akibat kemacetan, dan lain-lain.

Kesadaran menggunakan kendaraan ramah lingkungan melalui sepeda bagi anggota Komunitas Bike to Work Jakarta, muncul sekitar tahun 2005 lalu. Mereka menilai lingkungan udara kota Jakarta, makin jauh yang diharapkan, karena disebabkan asap yang keluar knalpot kendaraan bermotor yang telah mencemari udara kota Jakarta seiring dengan makin membludaknya pemilikan kendaraan pribadi. Bike to Work merupakan perkumpulan atau komunitas masyarakat sadar sepeda di Jakarta.

”Awalnya dari teman-teman di satu komunitas Mountain Bike yang biasa kalau weekend kita mountain bake di daerah sejuk. Dari situ kita terpikir, ‘kenapa kok sepeda kita tidak dipakai untuk bekerja dan mengurangi polusi?’ Berangkat dari situ Agustus 2004 kita mulai mengkampanyekan Bike to Work,”kata Ketua Umum Komunitas Bike to Work Indonesia, Toto Sugiharto.

Jumlah anggota Bike to Work berkembang begitu pesat, menurut Humas Bike to Work Jakarta, Rivo Pamudji, hingga saat ini anggota Bike to Work terdaftar di mailing list Bike to Work berjumlah 2500 orang, namun secara keseluruhan diperkirakan sudah berjumlah sekitar 5 ribu orang.”Setiap hari bertambah sekitar seratus orang,”ungkap Rivo Pamudji dalam sebuah kesempatan saat ditemui usai mengikuti sepeda santai di daerah Senayan Jakarta beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Bike to Work juga telah memiliki beberapa perwakillan di sejumlah daerah antara lain Yogyakarta, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Bandung, Mojokerto, Aceh, Balipapan dan Makassar.

Perkembangan itu tak terlepas kerja keras pengurus pusat Bike to Work yang dikomandoi Toto Sugiharto serta kuatnya rasa persaudara antara sesama anggota Bike to Work, bahkan mereka siap sedia membantu penggiat sepeda lainnya yang mengadapi kesulitan di jalan raya, sekalipun belum terdaftar sebagai anggota Bike to Work. Tak heran kalau jumlah anggotanya berkembang demikian pesat. ”Kita sangat terbuka bagi siapa saja untuk bergabung menjadi anggota Bike to Work, syaratnya yang penting punya sepeda tanpa pandang merek dan bersedia menjadi anggota Bike to Work,”kata Luffi, anggota Bike to Work asal Bekasi.

Lutfi hanyalah salah satu dari ribuan penggiat sepeda di Indonesia yang bekalangan ini mulai membiasakan dirinya menggunakan sepeda ke kantornya. ”Saya hobby bersepeda sebenarnya sejak kecil, dan sejak tiga tahun lalu hobby tersebut kembali muncul dan sehingga dalam satu minggu saya senantiasa menyempatkan diri mengunakan sepeda ke kantor atau saat ke pasar,”

”Apalagi dengan terbentuknya Bike to Work, saya makin semangat,”ujarnya. ”Saya juga senantiasa berusaha mempengaruhi teman-teman agar menggunakan sepeda mengingat udara di Jakarta sudah tercemar oleh asap kendaraan bermotor, nah salah salah satu cara mengatasinya adalah membiasakan diri menggunakan sepeda baik ketika ke kantor, pasar dan mengunjungi saudara atau sahabat,”tambahnya.

Dikatakan, lalu lintas Jakarta masih terjadi keruwetan dan ditambah persoalan polusi kendaraan, rasanya sepeda menjadi satu pilihan tepat untuk warga Jakarta khususnya. Jadi baiknya berkaca sama orang Belanda yang kebanyakan menggunakan sepeda jika menuju tempat kerja tak terkecuali pejabat negara sekalipun. “Jadi ada baiknya, Pemerintah sekarang juga melihat bahwa sekarang sudah terjadi krisis lalu lintas, krisis polusi sehingga sepeda menjadi salah satu solusi mestinya,”tandasnya.

Dari sekelompok penggemar sepeda MTB (mountain bike) di Jakarta yang punya semangat, gagasan dan harapan terwujudnya udara bersih di perkotaan khususnya Jakarta. Komunitas ini berkeinginan untuk mengkampanyekan penggunaan sepeda sebagai alternatif moda transportasi, utamanya ke tempat kerja (bike-to-work).

Mereka bersepeda ke kantor, bahkan ada yang berjarak sampai 36 km dari rumah ke kantor! Tengok sang pentolan Pak Toto Sugito, yang terbiasa mengayuh sepedanya dari Cibubur ke Sudirman.

Tak tanggung-tanggung cita-cita mereka, yang telah memilih bersepeda ke tempat kerja bukan hanya karena ingin mencari alternatif model transportasi yang bebas macet, tapi juga ingin mewujudkan cita-cita udara perkotaan khususnya Jakarta yng bersih, bebas dari polusi asap kendaraan bermotor.

Ada fakta menarik tentang sehatkah bersepeda di jalan raya se-padat Jakarta yang, sudah pasti penuh polusi oleh asap kendaraan bermotor. Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh Rank J, Folke J, Jespersen PH dari University of Roskilde, Department of Environment, Technology and Social Studies, Denmark yang meniliti tentang perbedaan efek paparan polusi udara terhadap pengendara sepeda dan pengendara mobil.

Jika selama ini, seringkali ada pernyataan bahwa mengendara sepeda dalam lalulintas padat sangatlah tidak sehat, dibandingkan dengan mengendara mobil. Namun setelah dilakukan pengujian hipotesa tersebut, ternyata tim dengan 2 pengendara sepeda dan 2 pengendara mobil telah dilengkapi dengan peralatan uji udara untuk perorangan sambil berkendara dalam waktu 4 jam pada 2 pagi hari yang berbeda di Kopenhagen Denmark.

Sampel udara dalam tabung arang yang mereka bawa kemudian dianalisa untuk mencari kadar benzene, toluene, ethylbenzene dan xylene (BTEX) dan meneliti saringan udara untuk menentukan total partikel debu.

Konsentrasi partikel dan BTEX yang terdapat di dalam ruang mobil-mobil percobaan tersebut adalah 2 hingga 4 kali lebih banyak daripada zona pernafasan pada pengendara sepeda, yang terbesar perbedaannya adalah untuk BTEX.

Walaupun setelah periode pengambilan nafas pada pengendara sepeda lebih banyak, pengendara mobil tampaknya lebih banyak terpapar polusi udara dibanding pengendara sepeda. Jadi bersepeda itu sehat dan ramah lingkungan..berani mencoba?? (Marwan Azis).

Read More

Sumatera Diproyeksikan Bakal Dilanda Gempa dan Tsunami

Jakarta, BERLING-Pemerintah Indonesia dan warga Sumatera diingatkan waspada dan menyiapkan diri dalam menghadapi gempa dan tsunami dahsyat yang diproyeksikan bakal melanda Sumatera.


Peringatan itu disampaikan tim ahli seismologi seperti dilansir kantor berita AFP,Detik dan Yahoo News (18/1/2010), Senin (18/1/2010). Peringatan itu dituangkan dalam surat untuk jurnal Nature Geoscience.

Tim ini dipimpin oleh ilmuwan terkemuka John McCloskey, profesor di Institut Riset Sains Lingkungan Hidup di Universitas Ulster, Irlandia Utara. McCloskey terkenal sejak prediksi gempa Sumatera yang cukup akurat di tahun 2005.

Dikatakan tim itu, bahaya tersebut berasal dari dari penumpukan tekanan yang terus-menerus dalam dua abad terakhir di belahan parit Sunda (Sunda Trench), salah satu zona gempa paling mengerikan di dunia, yang berlangsung paralel ke pantai Sumatera bagian barat."Ancaman gempa penyebab tsunami yang dahsyat dengan skala kekuatan lebih dari 8,5 di tambalan Mentawai tidak berkurang. Ada potensi timbulnya korban jiwa sebesar tsunami Samudera Hindia tahun 2004," demikian peringatan tersebut.

Tidak disebutkan kapan waktu kejadian tersebut. Namun dengan jelas diingatkan bahaya untuk Padang, kota dengan 850 ribu jiwa penduduk yang terletak di wilayah yang berisiko tersebut.
"Ancaman untuk peristiwa itu adalah jelas dan kebutuhan untuk aksi mendesak sangatlah tinggi," demikian peringatan para ahli seismologi tersebut.

Lebih dari 220 ribu orang tewas dalam bencana tsunami 26 Desember 2004 saat gempa berkekuatan 9,3 Skala Richter mengguncang parit Sunda bagian Utara.

Pada Maret 2005 lalu, McCloskey telah mengingatkan bahwa gempa yang terjadi pada 26 Desember 2004 tersebut telah menciptakan tekanan utama di bagian yang berdempetan dari kecacatan di sebelah Selatan. Dikatakannya, getaran di wilayah gempa dengan kekuatan 8,5 Skala Richter dengan kapasitas yang mampu menciptakan tsunami akan terjadi dan mengingatkan pemerintah setempat untuk bersiap-siap.

Prediksi McCloskey terbukti kebenarannya dalam dua minggu. Pada 28 Maret 2005, gempa dengan kekuatan 8,6 Skala Richter menerjang Pulau Simeulue dan menciptakan tsunami setinggi 3 meter.
Kini tim McCloskey mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah guna menyiapkan diri terhadap risiko gempa bumi berikutnya di Padang usai gempa dahsyat di Padang pada 30 September 2009.

"Penting sekali bahwa pemerintah Indonesia dengan bantuan komunitas internasional dan organisasi-organisasi nonpemerintah, memastikan bahwa mereka menuntaskan upaya bantuan dan pembangunan tahan gempa usai gempa bumi ini, dan bekerja sama dengan rakyat Padang untuk membantu mereka menyiapkan diri untuk gempa berikutnya," pungkas mereka.(AFP/Detik/Yahoo/Wan).

Read More

StoS Film Festival 2010 Mengajak Peduli

“It’s amazing to know, from all kind of efforts that we (human kind) can do to save ourselves, we choose one thing: suicide”, film pembuka StoS Film Festival 2010, The Age of Stupid.Tak terbantahkan, ketimpangan eksploitasi sumber daya alam merupakan kegagalan arah pembangunan global, yang terus melahirkan krisis berskala lokal hingga mengglobal – perubahan iklim.

Celakanya, Konvensi Perubahan Iklim ke- 15 di Copenhagen, malah menyisakan masa depan penghuni bumi yang makin tak tentu. Lewat 23 filmnya, South to South (StoS) Festival 2010 akan memberi alasan tak terbantahkan, kenapa publik harus peduli dan segera bertindak menyelamatkan lingkungan.

Di Kanada, masyarakat Alberta kehilangan 4 liter air bersih untuk setiap 1 liter minyak yang diangkut ke Amerika Serikat – negara paling rakus di dunia. Di Tanzania Afrika, ikan pemangsa hasil uji coba laboratorium dilepas, merusak ekosistem danau Victoria guna memenuhi kebutuhan ikan penduduk Eropa. Di Sidoarjo, nasib anak-anak tenggelam bersama semburan lumpur dari sumur pengeboran minyak Lapindo, milik pengusaha paling berkuasa di Indonesia. Ini sebagian cerita film dalam festival bertema “Kita Peduli”, yang digelar pada ini 22 – 24 Januari 2010, di Goethe-Institut Jakarta, Jl. Sam Ratulangi No. 9 - 15 Menteng Jakarta Pusat dan di CCF Jakarta, Jl. Salemba Raya 25 Jakarta.


Tapi juga ada film-film yang akan menginspirasi lewat sesi khusus film anak-anak. Anak-anak diajak peduli lingkungan lewat mengikuti cerita seekor kepiting yang hidup dalam laut penuh sampah plastik. Juga mengikuti usaha keras Mbah Munarjo yang menghijaukan 1300 hektar hutan bakau Pesisir Cilacap. Hingga cerita warga Penago, pesisir barat Bengkulu bersatu menyelamatkan kampungnya dari tambang bijih besi.


StoS Festival 2010 konsisten mengangkat masalah ketidakadilan akibat eksploitasi sember daya alam, tak hanya di negara-negara Selatan, tapi juga warga miskin, masyarakat adat di negara industri. Kali ini film-film mengangkat cerita dari Indonesia, Brazil, Inggris, Peru, Perancis, Kanada dan Amerika Serikat. Festival dua tahunan ini dimulai sejak 2006, dengan tema “Di Balik Kemilau Emas”, selanjutnya 2008, bertema” Vote For Life”.

Festival kali ini tak hanya pemutaran film, tapi juga keliling ke 19 SMA di kawasan Jabotabek, berdiskusi masalah lingkungan keseharian dan perubahan iklim dengan 1.700 lebih siswa. StoS Festival juga menggelar beragam kompetisi. Hasilnya, Ada 32 peserta kompetisi blog, 30 peserta fotonovela dan 67 film dokumenter. Tahun ini, pertama kalinya StoS Festival menganugerahkan StoS Award untuk film dokumenter terbaik.


“Diantara riuhnya film Holywood, sinetron-sinetron di televisi hingga iklan-iklan di media elektronik, StoS Festival 2010 terus bergerak mendefinisikan ruang serta posisinya diantara festival film di Indonesia – yang tak banyak jumlahnya. Kami yakin publik membutuhkan informasi yang mencerdaskan. Harapannya, festival ini akan membuat kepedulian dan aksi nyata melindungi lingkungan makin meluas. Setidaknya pengunjung Festival mulai memikirkan gaya hidupnya, menjadi lebih bertanggung jawab”, sambut Ferdinand Rachim, pantia StoS Festival 2010.


StoS 2010 ini diselenggarakan oleh JATAM, WALHI, Gekko Studio, Ecosisters, KIARA, Sawit Watch, CSF, Solidaritas Perempuan, SBIB, CCF Jakarta dan Goethe Institut. (Marwan Azis).

Read More

Pengurangan Emisi Sebatas Janji

Pembukaan lahan gambut di Semanjung Kampar Riau dorong peningkatan pemanasan global. Foto : Greenpeace

Jakarta, BERLING-LSM lingkungan, Greenpeace menilai komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26% pada 2020 yang diumumkan pada Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen Desember 2009 lalu masih sebatas janji.

“Hingga saat ini pemerintah belum melakukan langkah maupun rencana kongkrit dalam upaya memenuhi target itu,”kata juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar saat acara Greenpeace Media Forum di Bakoel Coffee Jakarta (14/1).

Bustar juga mempertanyakan tidak adanya tindakan cepat dalam mengatur tata ruang khususnya yang berhubungan dengan keppres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, khususnya perlindungan lahan gambut, bahkan yang ada malah tetap melakukan pembiaran perusahaan Pulp N Paper dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk terus merambah dan mengkonversi lahan gambut di Semanjung Kampar Riau dan di daerah lainnya di Indonesia. "Pembiaran tumpang tindih kawasan hutan berakibat pada peningkatan emisi dari deforestasi,"jelasnya.

Carut-marut pengelolaan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan SBY. Terutama Kementerian Kehutanan sehubungan dengan deforestasi dan penghancuran lahan gambut yang menyumbang hingga 80 persen dari total emisi Indonesia.“Evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan disektor kehutanan ternyata RSPO gagal menjadi solusi industri kelapa sawit yang berkelanjutan,”ujarnya.

Menurutnya, 2010 adalah tahun akan menjadi ujian awal bagi pemerintah Indonesia untuk benar-benar muncul dengan usulan kongkrit pengurangan emisi seperti yang dikomitmenkan oleh pemerintah pada pertemuan iklim Kopenhagen tahun lalu.” Akhir Januari 2010 Indonesia harus memasukan laporan aksi pengurangan emisi yang telah dilakukan ke UNEP,”ungkapnya.

Greenpeace meminta Departemen Kehutanan harus menghentikan atau mencabut perizinan yang sudah ada yang terkait dengan segala aktivitas di lahan gambut dan menolak perizinan yang baru masuk."Menghentikan kerusakan lahan gambut dan hutan adalah cara paling efektif untuk mengurangi gas rumah kaca. Penghentian izin aktivitas di lahan gambut dan jeda tebang tidak memerlukan biaya banyak, ketimbang menanam pohon yang memerlukan banyak biaya serta rawan korupsi,”terangnya. (Marwan Azis).

Read More

Laut Timur Tercemar, Pendapatan Nelayan Menurun

Akibat muntahan minyak yang mencemari laut timur mengakibatkan banyak ikan yang mati sehingga pendapatan nelayan menurun dratis. Foto : Istimewa.

Ledakan ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 lalu mengakibatkan kerugian ekonomis yang sangat besar bagi masyakat pesisir Laut Timor khususnya dan masyarakat umumnya serta kerusakan ekologis di Laut Timor.

Sebuah hasil survey terbaru yang dilakukan secara independen oleh Richard Mounsey seorang ahli manajemen perikanan berkebangsaan Australia dirilis Yayasan Peduli Timur Barat (YTB) mengungkapkan, pencemaran laut timur yang disebabkan muntahan 500.000 liter minyak mentah Montara mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pada September 2009 menurun tajam sekurang-kurangnya 50%, dan di beberapa lokasi mencapai 70% dan umumnya memburuk menjadi 80% sampai akhir Desember 2009.

Ladang minyak ini terletak sekitar 690 km barat Darwin, Australia Utara dan 250 km barat laut Truscott di Australia barat. Lebih dekat dengan gugusan Pulau Pasir (ashmore reef) yang menjadi pusat pencarian ikan dan biota laut lainnya oleh nelayan tradisional Indonesia.

Dalam laporan surveynya Richard mengungkapkan, pendapatan dan protein bagi masyarakat di Oecusse selama bulan berjalan berkurang, menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak. Bangkai ikan yang diamati di bulan September/Oktober di daerah barat dan tengah, termasuk, cumi-cumi,hiu dan lumba-lumba ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan tua dan pernah menyaksikan ikan lumba-lumba mati di pantai.

Ikan lumba-lumba di sepanjang pantai seluruh Oecusse juga dilaporkan telah lenyap. Penampakan migrasi ikan paus untuk Oktober sampai Desember 2009 kurang dari 10% dibandingkan pada 3 tahun sebelumnya. Sebagian besar jenis ikan sarden, telah lenyap.

Peneliti independen juga mantan Kepala UNTAET (United Nations Transitional Adminstration On East Timor) Urusan Perikanan, Kelautan dan Lingkungan Hidup antara 2000 - 2002 itu, memperkirakan tumpahan minyak itu tidak hanya sampai ke wilayah utara Pulau Timor, tetapi juga di selatan Pulau Timor, Alor, Sabu, Rote dan Sumba di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada pertengahan bulan September hingga Nopember 2009, arus di laut Timor bergerak sangat kuat sekali dan berputar dari arah Selatan menuju Utara mulai dari Pulau Rote ke Oecusse, melewati Atapupu kemudian ke Alor dan Pulau Sumba dan Pulau Sabu jelas tercemar karena berada persis ditengah serta ada kemungkinan besar pencemaran tersebut menjangkau perairan Laut Flores di Kabupaten Ende.

Kejernihan air pada pertengahan September hingga Oktober 2009 sangat buruk. Masyarakat menggambarkannya air laut telah berubah menjadi warna putih menyerupai susu. Sebagian besar pemimpin masyarakat di Oecusse berpikir bahwa mungkin salah satu dewa mereka telah menghukum mereka dengan mengambil ikan itu sehingga mereka malu untuk melaporkan situasi atau untuk berbagi informasi dengan masyarakat lain dan Pemerintah.

Ferdi Tanoni, aktivis lingkungan yang bekerja di Yayasan Peduli Timor Barat yang dihubungi Beritalingkungan.com via telpon (12/1) mengatakan, muntahan minyak di Laut Timur mengakibatkan penurunan pendapatan para nelayan di Timor bagian barat NTT dan pulau-pulau sekitarnya secara signifikan dan mengancam kelestarian Laut Timor yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pemulihannya. “Saat ini pencemaran Laut Timur telah sampai ke daerah pesisir dan mencemari rumput laut yang dibudidayakan nelayan setempat,”ungkapnya.

Ia menyesalkan sikap pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pencemaran Laut Timur. “Pemerintah Republik Indonesia hanya menanggapinya dengan sangat santai bahkan terkesan mengabaikan saja pencemeran ini seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Menteri Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan pernyataan akan menuntut pemerintah Austarlia, tapi tidak dijelaskan berapa kerugian yang harus dibayar Australia karena pernyataan itu tidak didasari oleh sebuah proses penelitian terlebih dahulu,”terangnya.

Mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia ini menuturkan, Tim Nasional Penanggulangan Pencemaran Laut Timor yang sejak diumumkan pembentukannya oleh Departemen Luar Negeri Indonesia yang sudah hampir tiga bulan lalu itu hanyalah sebagai sebuah slogan belaka karena tidak berani secara terbuka mengumumkan secara tegas dan resmi bahwa laut Timor telah tercemar dan mengambil langkah-langkah untuk menuntut ganti rugi dari Australia.

Departemen Luar Negeri Indonesia dinilainya hanya mencuci tangannya saja dengan alasan, belum bisa mengambil tindakan diplomasi lanjutan terhadap Australia dikarenakan belum menerima hasil penelitian dari Tim Nasional Pencemaran Laut Timor. “Bagaimana bisa ada hasil penelitian sementara tim nasional yang dibentuk tersebut hanya ongkang-ongkan saja di Jakarta. Tindakan aparat Pemerintah Pusat Ini sebagai sebuah pelecehan dan pengabaian terhadap eksistensi masyarakat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”ujarnya.

Ironisnya, kata penulis Buku Skandal Laut Timor, sebuah barter politik ekonomi Canberra-Jakarta ini bahwa apakah oknum aparat Pemerintah Pusat dan daerah mengetahui dan paham tentang masalah lingkungan adalah merupakan masalah universal sehingga tidak memiliki batas dan ruang wilayah khusus bagi kelompok masyarakat, suku bangsa dan Pemerintahan tertentu di dunia ini akan tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia ini untuk menjaga dan melestarikannya.

Menurutnya, tindakan oknum aparat Pemerintah ini sangat kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Republik Indonesia tentang pelestarian lingkungan yang diperjuangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini di Copenhagen dalam Konferensi Perubahan Iklim. (Marwan Azis).

Read More

Revisi Tata Ruang Sultra Menuai Penolakan

Ketgam : Blok-blok Kuasa Pertambangan Emas_Ancan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) Sulawesi Tenggara yang menjadi incaran pengusaha pertambangan.

Kendari, BERLING- Rencana revisi tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai protes bahkan penolakan dari kalangan penggiat lingkungan yang menilai rencana rivisi tata ruang itu akan menjadi pintu bagi perusakan hutan dengan dalih investasi.

Inisiatif Gubernur Sulawesi Tenggara (H. Nur Alam, SE) untuk melakukan rencana revisi tata ruang wilayah tak lepas dari arahan dan saran Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dalam kunjungan kerjanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, 25 September 2008 lalu. Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam meminta kebijakan khusus mengenai percepatan pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Secara spontan SBY, dalam sambutannya di lapangan eks MTQ Kendari menginstruksikan agar Nur Alam segera menyusun konsep percepatan pembangunan dimaksud untuk dibahas di Jakarta.

Departemen Kehutanan juga telah menurunkan tim terpadu (27/12/09) lalu untuk mengevaluasi rencana revisi tata ruang wilayah kawasan hutan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejak itu protes dari berbagai kalangan NGO Lingkungan di Sultra mulai bermunculan.

Hasil investigasi dan kajian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menyimpulkan bahwa, usulan revisi yang rencananya akan berlanjut pada penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan kawasan ekologi genting. Sebab, sejumlah kawasan yang diusulan untuk kedalam revisi tata ruang merupakan Kawasan Ekologi Genting (KEG), yakni areal hutan yang kaya keaneka ragaman hayati yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan secara ekologi, ekonomis, sosiokultural di darat maupun di wilayah pesisir laut.

Hartono, Eksekutif Daerah Walhi Sultra menjelaskan, ciri-ciri kawasan Ekologi Genting (KEG) yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan antara lain; merupakan wilayah resapan air yang berfungsi hidrologis, penahan air, penyedia unsur hara, rumah bagi keragaman hayatai, dan keseimbangan suhu, merupakan penjamin sumber pangan, air bersih, maupun energi bagi masyarakat secara berkelanjutan, merupakan ruang hidup bagi komunitas-komunitas yang berinteraksi dengan basis nilai-nilai kearifan lokal yang terikat dalam kawasan tersebut.

Dia menilai, semangat pemerintah daerah untuk merevisi tata ruang lebih berorientasi terhadap kepentingan investasi tambang dan perkebunan. “Terbukti dari hasil data dan analisis bahwa sejumlah kawasan yang akan direvisi merupakan bagian dari rencana peta investasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara.” Katanya.

Dia mencontohkan praktek investasi PT. Damai Jaya Lestari, (Perkebunan Kelapa Sawit) di hutan produksi wilahyah Kabupaten Konawe Utara mengajukan pelepasan kawasan kepada mentri kehutanan namun ditolak.

Selain itu, masih ada praktek investasi PT. Sultra Prima Lestari, yang bergerak pada usaha perkebunan kelapa sawit dalam hutan produksi, di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Perusahaan ini juga mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Menteri Kehutanan, namun ditolak.
Selanjutnya, Kuasa Pertambangan milik Perusahaan Daerah Sultra Utama yang mendapatkan izin Ekplorasi dari Gubernur Sultra. Perusahan ini memiliki izin konsensi dalam wilayah Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai seluas 107 Ha. Ada juga PT. Ganesa Delta Pratama dengan izin eksplorasi didalam Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai seluas 856 Ha

Contoh lainnya adalah pembukaan jalan yang membelah kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa sepanjang 21 Km di Kabupaten Konawe Selatan, adalah salah contoh nyata dari bentuk penghancuran lingkungan yang dilakukan pemerintah.


Menurut Tono, sapaan akrab Hartono, praktek kejahatan lingkungan dengan menggunakan revisi tata ruang wilayah untuk memutihkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kawasan hutan konservasi.

Walhi Sultra mendesak Menteri Kehutanan agar menolak usulan revisi rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Subtansi Kehutanan.. Selain itu, WALHI juga meminta Polda Sultra untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dan bupati yang memberikan Izin terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan baik eksplrorasi maupun eksploitasi di dalam kawasan hutan negara tanpa melalui mekanisme perundang – undangan yang ada. (Abdul Saban/Marwan Azis)

Read More

Greenpeace Dukung Gerakan Tolak RAPP

Aksi aktivis Greenpeace menolak penghancuran hutan Semanjung Kampar beberapa waktu lalu. Foto : Greenpeace/Beritalingkungan.com.

Jakarta – BERLING-Greenpeace hari ini mendukung pernyataan sikap masyarakat Teluk Meranti dan desa-desa sekitar yang secara tegas menolak dilanjutkannya penghancuran hutan Semenajung Kampar oleh PT. RAPP.

Greenpeace juga mendesak Pemerintah memenuhi janjinya untuk mengevaluasi perizinan PT RAPP dan meminta RAPP untuk menunjukkan komitmen lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat di Semenanjung Kampar.

“Pemerintahan SBY harus bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan Semenanjung Kampar, Penyelamatan kawasan Semenanjung Kampar tidak hanya akan berdampak positif bagi upaya pencapaian komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 26% pada tahun 2020 namun juga memberikan harapan kehidupan lebih baik pada masyarakat di Semenanjung Kampar, operasi penghancuran hutan yang dilakukan oleh RAPP harus dihentikan sekarang.,” ujar Bustar
Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara dalam siaran persnya yang diterima beritalingkungan.com.

Menurutnya, PT. RAPP selama ini memang merupakan pelaku utama perusak hutan di Semenanjung Kampar yang kaya karbon. Padahal Semenanjung Kampar adalah tempat yang wajib dilindungi untuk mencegah dampak bencana akibat perubahan iklim. Hutan di kawasan ini tinggal tersisa 400.000 hektar dari jumlah semula 700.000 hektar.

Sekitar seribu warga Teluk Meranti Kamis (7/1) kemarin berkumpul di lapangan sepak bola desa tersebut untuk menyatakan sikap menolak hutan Semenanjung Kampar dikelola perusahaan milik Asia Pacific Resource International Limited (APRIL) itu. Deklarasi penolakan juga diikuti puluhan warga dari empat desa di sekitar Semenanjung Kampar, yakni Desa Kuala Panduk, Teluk Binjai, Pulau Muda, dan Desa Segamai yang juga merasa terancam atas aktifitas PT RAPP di hutan dan lahan pertanian mereka.

“Ratusan hektar lahan pertanian kami sudah diambil sepihak oleh perusahaan. Banyak program pertanian pemerintah yang seharusnya membantu ekonomi masyarakat gagal karena RAPP. Sekarang mereka buat bencana lebih besar mengambil hutan kami lebih dari itu. Sementara perusahaan tidak bisa memberi hak kompensasi,” ujar H Rusman, tokoh masyarakat Teluk Meranti.

Menurut Rusman, deklarasi ini dilakukan setelah masyarakat melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT. RAPP untuk bernegosiasi meminta kompensasi atas pengambilan hutan mereka. Namun pihak RAPP tidak memperlihatkan komitmen untuk menghormati hak masyarakat.

Pada November dan Desember Greenpeace mendirikan Pos Pembela Iklim (Climate Defender Camp) di Semenanjung Kampar untuk memperlihatkan pengabaian hukum dilakukan oleh RAPP dengan merusak hutan gambut yang kedalamnnya lebih dari 3 meter yang kemudian menginspirasi masyarakat untuk menuntut perlindungan hutan dan gambut pada kawasan tersbut. Serangkaian aksi ini membuat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menghentikan sementara izin PT. RAPP di Semenanjung Kampar.

Menteri kemudian membentuk tim independen untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran dari izin RAPP, tetapi Bustar melihat bahwa tim ini gagal mengakomodasi kepentingan masyarakat dan ada indikasi PT. RAPP melakukan pendekatan-pendekatan kepada tim ini dengan cara memfasilitasi perjalanan tim independen. “Jika pemerintah gagal menghentikan kegiatan APRIL yang menghancurkan semenanjung kampar, maka pemerintah melecehkan komitmen yang telah diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum internasional, dimana beliau berjanji akan menurunkan emisi Indonesia hingga 26 persen pada 2020 dan 41 persen jika ada dukungan Internasional,”ujarnya Bustar. (Marwan Azis).

Read More

KLH Serahkan Demplot Pemulihan Kualitas Air Kali Ciliwung

Gusti Muhammad Hatta, MENLH. Foto : presidenri.go.id

Jakarta, BERLING-Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Ligkungan Hidup untuk pemulihan kualitas lingkungan, diantaranya demplot pemulihan kualitas lingkungan Sungai Ciliwung di wilayah Kabupaten Bogor.

Kegiatan pemulihan kualitas air kali Ciliwung yang melibatkan masyarakat setempat dilaksanakan dalam bentuk pembuatan resapan biopori, pembuatan demplot WC Komunal dan Biodigester kotoran sapi dan pelatihan masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta hari ini (8/1) menyerahkan demplot tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bogor bersamaan dengan penanaman pohon di Setu Cibeureum yang berlokasi di desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. “Penanaman pohon ini merupakan kegiatan Dharma Wanita Kementerian Lingkungan Hidup untuk Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara sebagai bagian dari kegiatan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu 2,”kata Dra. Masnellyarti Hilman, MSc Deputi MENLH Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam siaran persnya.

Diungkapkan, secara simbolis akan ditanam sebanyak 250 batang pohon yang dilakukan bersama-sama oleh Menteri Lingkungan Hidup beserta jajarannya, Bupati Bogor beserta jajaran Pemda Kabupaten Bogor dan masyarakat sekitar. Jumlah total pohon yang nantinya akan ditanam sebanyak 850 batang pohon yang berasal dari sumbangan Yayasan Kehati, SIKIB-2 dan KLH, berupa tanaman produktif dan pohon Trambesi. Pada kesempatan ini pula akan ditebar 3000 ekor ikan Nila di Situ Cibereum yang disumbangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemeliharaan pohon dan ikan nantinya akan dilakukan oleh masyarakat sekitar. (Marwan Azis).

Read More

Timur Tengah Dilanda Krisis Air

Foto : Greenprophet.com

AMMAN, Dampak pemanasan global kini mulai terasa di negara-negara semanjung Arab, sebuah laporan terbaru menyebutkan lebih dari 17 negara-negara Arab mengalami air sebanyak 500 meter kubik per tahun.

Dalam pertemuan regional yang membahas krisis air pekan lalu di Yordani, Jordan Times melaporkan, para pejabat negara di Timur Tengah mengakui krisis air yang dialami banyak negara di Timur Tengah merupakan dampak dari adanya perubahan iklim yang membahayakan kehidupan manusia. 75% dari air permukaan di dunia Arab, berasal dari luar perbatasannya.

Yordania merupakan salah satu negara Arab yang paling rentan mengalami krisis air. Sumber air penduduk Yordania berasal dari distribusi air yang dikirim pemerintah setiap dua minggu sekali. Selain itu mereka juga mengandalkan tangki yang terletak di atap atau air sumur bawa tanah.

Dalam pertemuan negara-negara yang membahas masalah air di Timur Tengah yang bertempat di Yordania dan diselenggarakan oleh Organisasi Pembangunan Administrasi Arab, para ahli merekomendasikan agar pemimpin negara-negara Arab segera mengambil upaya startegis pengelolaan air di kawasan Timur Tengah untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri urusan Air dan Irigasi Jordania, Mohammad Najjar mengatakan bahwa negara-negara Arab harus bersatu untuk melindungi sumber air di semanjung Arab.“Yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masalah ini,”tandasnya. (Marwan Azis/Jordan Times/ENN).

Artikel detailnya silakan akses di http://www.greenprophet.com/2010/01/05/15665/arab-world-water-protection/

Read More

Video WWF Rekam Harimau Sumatera

Ketgam : Harimau Sumatera yang berhasil direkam video jebak WWF Indonesia.

Jakarta,Greenpress–Video jebak (video trap) yang di pasang oleh tim riset WWF-Indonesia di Sumatera Bagian Tengah tepatnya diantara dua wilayah konservasi Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Propinsi Riau dan Jambi berhasil merekam gambar harimau betina dan dua anaknya.

Menurut Karmila Parakkasi, Koordinator Tim Riset Harimau Sumatera WWF-Indonesia dalam siaran persnya (7/1), temuan ini memberikan informasi ilmiah dan unik mengenai tingkah laku satwa dilindungi tersebut.

Setelah lima tahun penelitian harimau menggunakan kamera jebak (camera trap) yang menghasilkan gambar tak bergerak, pada September 2009 WWF mulai menggunakan video jebak (video trap) untuk melengkapi temuan-temuan sebelumnya. Hasilnya, pada Oktober 2009 untuk pertama kalinya di kawasan tersebut induk harimau beserta anaknya dapat didokumentasikan dengan video jebak saat berada di alam.

“Memperoleh cuplikan video tersebut hanya dalam jangka waktu satu bulan setelah pemasangan kamera video merupakan suntikan moral yang sangat berarti bagi tim kami di lapangan,”kata Karmila.

“Walaupun demikian, kami merasa khawatir karena hutan di kawasan tempat kami memperoleh video serta foto harimau tersebut terancam oleh pembukaan lahan oleh dua perusahaan pulp dan kertas raksasa, perkebunan kelapa sawit, serta perambahan dan penebangan liar. Yang menjadi pertanyaan, bisakah anak-anak harimau tersebut tumbuh besar di lingkungan seperti ini?,” tambahnya.

Selain mendapatkan gambar harimau betina dan dua anaknya, video jebak yang dipasang tersebut juga mendapatkan gambar harimau jantan dan satwa burunya yaitu babi hutan dan rusa, dan satwa lainnya seperti tapir, monyet ekor panjang, landak, dan luwak.

Video jebak bekerja dengan sensor infra merah yang otomatis teraktifasi saat sensor tersebut mengidentifikasi panas tubuh yang melintasinya. Piranti ini menjadi alat yang sangat penting dalam upaya mengidentifikasi individu harimau guna memonitor populasi serta habitat dan wilayah jelajahnya.

“Ada tantangan tersendiri dalam mengoperasikan kamera-kamera ini, di satu sisi kita harus memasangnya di lokasi yang biasanya dilewati satwa, namun di sisi lain kita juga harus melindungi kamera tersebut dari kemungkinan dicuri oleh pembalak dan pemburu liar.” lanjut Karmila.

Karmila dan tim risetnya pertamakali memperoleh foto induk dan kedua anak harimau tersebut pada Juli 2009 dengan menggunakan kamera jebak biasa (tidak bergerak). Sayangnya gambar yang didapat tidak terlalu baik kualitasnya. “Kami tidak terlalu yakin dengan jumlah anak harimau yang terdokumentasi dalam foto-foto tersebut,”ujarnya. Untuk mengkonfirmasi hasil awal yang diperoleh, video jebak dipasang pada bulan September di lokasi yang sama.

Tim Riset Harimau WWF telah memasang empat kamera video jebak di kawasan jelajah harimau yaitu di antara dua wilayah konservasi Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Saat ini diperkirakan hanya terdapat sekitar 400 individu Harimau Sumatera di alam liar dengan status kritis terancam punah (critically endangered) dimana keberadaan mereka terus terancam oleh rusaknya habitat, dan perdagangan serta perburuan ilegal.

Sementara spesies harimau diseluruh dunia saat ini hanya tersisa 3200 ekor yang meliputi enam sub-spesies yaitu harimau Sumatera, Bengal, Amur, Indochina, Cina Selatan, dan Malaya. (Marwan Azis).

Read More