Greenpeace Serahkan Pos Pelindung Iklim Kepada Masyarakat

Von Herandez Direktur eksekutif Greenpeace Asia Tenggara menyerahkan kunci kamp pembela iklim kepada masyarakat dan LSM Jikalahari pada acara penuntupan kamp pembela iklim di desa Teluk Meranti, Propinsi Riau. Foto : Greenpeace.

Jakarta, Lebih dari seribu orang kemarin mengunjungi Pos Pelindung Iklim Greenpeace (Climate Defender Camp) di Jantung Hutan Sumatra, untuk menghadiri upacara penyerahan pos kepada masyarakat lokal. Upacara yang meriah dan inspiratif ini diselenggarakan oleh Greenpeace dan para pemuka masyarakat lokal.

Greenpeace mendirikan pos pada akhir Oktober lalu untuk menarik perhatian internasional akan pentingnya melindungi hutan alam dalam rangka menghindari bencana perubahan iklim menjelang pertemuan iklim PBB di Kopenhagen yang akan dimulai 7 Desember mendatang.

“Pos pelindung iklim berdiri sebagai simbol solidaritas bersama komunitas lokal dalam pertarungan menghentikan penghancuran hutan di Semenanjung Kampar. Kami akan tetap bekerja bersama mereka dan rekan-rekan lain dalam masalah ini. Kami akan memastikan bahwa tuntutan mereka, serta orang-orang lain yang mendambakan dunia layak huni untuk anak-anak mereka, terdengar di Jakarta dan Kopenhagen,”kata Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara di acara penyerahan itu dalam siaran persnya (30/11).

Von Hernandes mengungkapkan, pihaknya telah menerima ribuan orang di seluruh dunia telah mengirimkan petisi dan surat kepada pemimpin Indonesia itu, mendesaknya untuk melakukan aksi segera untuk menghentikan deforestasi dan perusakan lahan gambut Indonesia, yang menjadi penyebab terbesar emisi Indonesia.

“Pemerintah Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Greenpeace yang telah membantu mereka melindungi hutan Indonesia. Pemerintah harus melihat lebih dekat masalah-masalah yang diangkat oleh Greenpeace mengenai peraturan kehutanan dan pengeluaran izin tebang dan harus melakukan langkah segera untuk menanganinya,” ujar Intsiawati Ayus, anggota DPR RI asal Provinsi Riau yang datang langsung dalam upacara penyerahan itu dan akan berpartisipasi dalam perundingan iklim Kopenhagen.

Pada 12 November lalu, Greenpeace melakukan aksi untuk memprotes APRIL, salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia, untuk membeberkan kegiatan perusakan hutan gambut Kampar yang tengah berlangsung.

Menteri Kehutanan Indonesia Zulkifli Hasan menanggapinya dengan mengeluarkan penghentian sementara izin operasi APRIL sambil menanti hasil evaluasi terhadap izin itu. Setelah aksi itu juga, perusahaan kertas raksasa UPM membatalkan kontrak dengan APRIL.

Dua minggu kemudian Greenpeace memprotes Sinar Mas (pemilik APP), dengan cara menghentikan kegiatan ekspor di pabrik kertas besar mereka di Perawang, Riau, setelah sebelumnya mengeluarkan bukti foto dan gambar satelit yang memperlihatkan APP sedang menghancurkan hutan di sebelah Selatan Semenajung Kampar. Dari dua aksi ini, 25 aktivis Greenpeace asal luar negeri dideportasi dan 25 aktivis asal Indonesia dijadikan tersangka oleh polisi.

“Kerja kami lima pekan terakhir bersama masyarakat setempat untuk melindungi Semenanjung Kampar telah menunjukkan pada para pemimpin dunia bahwa perlindungan hutan adalah hal penting sebagai solusi untuk menghindari bencana perubahan iklim,”kata Bustar Maitar , Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Menurutnya, para pemimpin dunia tidak bisa lagi membuang waktu dan harus melakukan kesepakatan adil, ambisius dan mengikat di Kopenhagen Desember mendatang. “Kami akan melanjutkan tekanan agar kesepakatan itu memasukkan dana global untuk membantu penghentian deforestasi di negara seperti Indonesia,”paparnya. (Marwan Azis).

Read More

Monumen GWR dan Reff Block Ditanam di Perairan Sulut

Manado-Bukti kepedulian atas lingkungan hidup dan kebanggaan atas terciptanya 2 rekor dunia penyelaman di Laut Melalayang Provinsi Sulawesi Utara, TNI Angkatan Laut kemarin melakukan penanaman reef block yang juga dijadikan sebagai monumen Guninnes World of Record (GWR di perairan Melalayang.

Bersama dengan para penyelam Sulut yang tergabung dalam Indonesia Navy Diving Club (INDC) dan Politeknik Manado, ikut mensuport aksi yang dipimpin langsung oleh Danlantamal VIII Laksamana Pertama TNI Willem Rampangilei Minggu (29/11) kemarin.

“Mari Kita sama sama menjaga dan melestarikan alam laut kita. Penanaman reef block ini dilakukan untuk pelestarian karang dan coral. Selain itu, monument Guninnes World of Record (GWR),” kata Ramnpangilei didampingi Asintel Lantamal VIII Kolonel Mar Suhartono dan Jupiter Weku dari Miori Diving Club.

“Ini akan jadi kebanggaan dan akan selalu diingat, bahwa di Laut Malalayang adalah kawasan yang harus dilingdungi dan akan selalu dikenang karena menjadi tempat pemecahan 2 rekor dunia penyelaman,” tambah Terry Sawotong dari Dragonet Diving Club.(Gracey)

Read More

Agenda Utama COP 15 di Kopenhagen

Paris - Konferensi iklim PBB pada 7 hingga 18 Desember akan datang, pada awalnya diajukan sebagai pelengkap perjanjian baru untuk menangani emisi gas rumah kaca dan dampaknya setelah 2012. Kemajuan yang lamban dalam pembicaraan, khususnya oleh para politikus Amerika Serikat, membuat pertemuan tersebut dipandang sebagai cara terbaik untuk membentuk kerangka perjanjian, yang detilnya akan digodog tahun depan.


AFP melansir beberapa masalah utama yang akan dibahas dalam konferensi perubahan iklim atau COP 15 di Kopenhagen Desember 2009 akan datang:

Pengurangan emisi: Masalah terbesar adalah menghimpun janji untuk mengurangi emisi pada 2020, karena ini dipandang sebagai tahapan penting menuju sasaran tahun 2050, yakni mengurangi separoh polusi karbon tahunan.

Pengurangan emisi memerlukan biaya ekonomi, karena berkaitan dengan efesiensi energi dan penggantian teknologi yang lebih bersih. Dalam hal ini, faktor harga menjadi bahasan penting di tengah krisis keuangan global belakangan ini.

Negara-negara kaya dituding sebagai penyebab pemanasan global dan dianggap lebih berkepentingan untuk mengatasinya.

Namun potensi "mimpi buruk" hari kemudian lebih banyak ditimbulkan dari negara-negara berkembang, yang telah mengurangi sedikitnya separoh dari tingkat emosinya sekarang.

China, India dan Brazil yang berpenduduk besar adalah negara yang rakus pembakaran bahan bakar fosil dan pembalakan hutan, yang semua itu menambah dampak rumah kaca, pada saat mereka berlomba untuk mencapai kemakmuran.

Masalah besar lainnya adalah apakah konferensi akan berhasil mencapai tujuan untuk mengurangi separok emisi pada 2050, suatu sasaran yang didukung oleh negara-negara Kelompok Delapan (G8), namun ditentang oleh China.

Masalah Dana: Tujuannya adalah menghimpun dana untuk membantu negara berkembang mengubah penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih ekonomis namun berkarbon rendah. Ini penting untuk meningkatkan pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim.

Negara-negara miskin ingin agar negara-negara industri menjanjikan sekitar satu persen dari produk domestik kotor (GDP) mereka per tahun, atau sekitar 400 miliar dolar, untuk membiayai sasaran ini.

Uni Eropa diperkirakan mereka perlukan 150 miliar dolar setiap tahunnya sejak 2020.

Solusi sementara di Kopenhagen adalah menghimpun dana awal beberapa miliar dolar, yang dimulai tahun depan.

Masalah hukum: Meskipun telah bertemu selama dua tahun, namun tak berarti waktu tercurah untuk masalah-masalah penting, termasuk ledakan politik dan masalah status hukum perjanjian itu di masa depan.

Negara-negara berkembang ingin agar Protokol Kyoto 1997 diperpanjang hingga 2012, ketika kesepakatan itu habis masa berlakunya, meskipun terdapat kendala dalam mekanisme pelaksanaannya.

AS meninggalkan Protokol Kyoto karena kesepakatan itu hanya ditujukan kepada negara-negara industri, bukan kelompok besar yang ditargetkan untuk mengurangi emisi.

Pembalakan hutan: Negara-negara tropis dengan hutannya yang besar mendesakkan rancana agar negara-negara tersebut bisa melestarikan hutannya, yang diperlukan untuk menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara. Ini memerlukan biaya besar.

Namun proyek ini terkendala pada masalah pelaksanaan, seperti bagaimana menangani konservasi dan mencegah terjadinya korupsi, serta jaminan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk alih teknologi dan keperluan lain negara berkembang.

Seperti diketahui bahwa pembalakan hutan memiliki andil pada turunnya emisi karbon secara global, dari 20 persen menjadi 12 persen, menurut Proyek Karbon Global (GCP), saat sekitar 30 pakar iklim bertemu bulan ini.(AFP/Ant).

Read More

Greenpeace Tuding RAPP Sebagai Perusak Iklim

Foto : Greenpeace.

Riau, — Greenpeace mengakhiri aksi damai 27 jam yang dramatis di fasilitas bongkar-muat perusahaan pulp dan kertas Asia Pulp and Paper, yang dimiliki Sinar Mas. Greenpeace menjuluki perusahaan ini sebagai aktor utama penghancur hutan dan iklim di Indonesia.


Aksi damai yang dilakukan oleh aktivis dari sebelas negara berbeda, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, telah berhasil menarik fokus dunia internasional pada peran penting yang dapat dimainkan oleh Presiden SBY dan Kepala Negara lainnya untuk mengakhiri penghancuran hutan tropis untuk mencegah kekacauan iklim.

Greenpeace juga berencana menyampaikan secara langsung pesan warga dunia tentang penyelamatan iklim kepada Presiden SBY dan para pemimpin dunia lainnya, Greenpeace menyatakan bahwa ribuan orang di seluruh dunia telah mengirimkan petisi dan surat kepada pemimpin negara RI, mendesak beliau melakukan tindakan segera untuk menghentikan penghancuran hutan dan lahan gambut di Indonesia, yang merupakan kontributor terbesar emisi Indonesia.

"Sepuluh hari menjelang konferensi iklim yang sangat penting di Kopenhagen, Presiden SBY memiliki kesempatan yang unik untuk mengukir sejarah dan mengumumkan penghentian deforestasi, sekaligus menunjukkan suatu kepemimpinan yang sejauh ini gagal ditunjukkan oleh pemenang Penghargaan Nobel seperti Presiden Obama," demikian dikatakan Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara (26/11).

"Aksi damai kami di Sumatera dalam lima minggu terakhir menunjukkan kepada para pemimpin dunia bahwa perlindungan hutan merupakan bagian penting dari solusi jika masyarakat dunia ingin mencegah terjadinya kekacauan iklim,”katanya.

Menurut Von Hernandez, bumi kita tidak dapat lagi menenggang hilangnya hutan lebih banyak lagi sebagaimana pemimpin dunia tidak dapat lagi menenggang hilangnya waktu lebih banyak lagi untuk menghasilkan perjanjian iklim yang adil, ambisius dan mengikat secara hukum di Kopenhagen bulan Desember ini, yang memasukkan komitmen untuk membentuk pendanaan global untuk mengakhiri deforestasi di negara seperti Indonesia.

“Kami akan terus mendesakkan tuntutan kami ini sampai para pemimpin dunia tersadar dari penyangkalan atas kenyataan yang tak terbantahkan dari permasalahan ini,"tambahnya.

Pada 12 November Greenpeace melakukan aksi damai terhadap APRIL, pesaing APP, menunjukkan penghancuran terus menerus yang mereka lakukan di lahan gambut yang sangat rentan di Semenanjung Kampar di Pulau Sumatera. Minggu lalu, Menteri

Aksi Greenpeace itu mendapatkan respon positif dari Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan. Departemen Kehutanan akhirnya memerintahkan APRIL menghentikan penghancuran hutan di kawasan konsesi seluas kurang lebih 56.000 hektar sambil dilakukannya kajian terhadap perijinan perusahaan.

Aksi tersebut juga diwarnai dengan penangkapan delapanbelas aktivis Greenpeace dari Indonesia dan belahan dunia lainnya saat ini menjalani pemeriksaan polisi. Duabelas aktivis memblok derek di dermaga bongkar-muat perusahaan kemarin untuk memghentikan ekspor pulpnya, dan membentangkan spanduk bertuliskan: "Penghancuran Hutan: Anda dapat Menghentikan ini".

Empat orang aktivis tetap bertahan di salah satu derek selama 26 jam, sampai mereka dihentikan oleh polisi. Aktivis tersebut berasal dari Indonesia, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Swiss, Belgia, Jerman, Filipina, dan Belanda.

Aksi Greenpeace ini dilakukan di tengah hangatnya upaya terus menerus oleh Presiden AS Obama dan pemimpin dunia lainnya untuk mengecilkan harapan di konferensi iklim Kopenhagen, dengan terlalu dini menyatakan bahwa dunia sebaiknya hanya berharap hasil berupa pernyataan politik saja, dan bahwa keputusan penting untuk menghasilkan perjanjian yang mengikat secara hukum ditunda kemudian. (Marwan Azis).

Read More

Greenpeace Hentikan Derek Pengangkut Milik RAPP

Dua aktivis Greenpeace menggantungkan banner bertuliskan "Perusakan Hutan: Anda Bisa Menghentikan ini" dan "Penjahat Iklim" di atas derek di dermaga yang merupakan fasilitas perusahaan yang dioperasikan oleh APP, perusahaan pulp dan kertas milik Sinar Mas di Provinsi Riau. Foto : Greenpeace.

Jakarta, Duabelas hari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen, hari ini (25/11) aktivis Greenpeace menghentikan fasilitas ekspor salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar yang dioperasikan oleh Sinar Mas, dan dimiliki oleha Asia Pulp and Paper (APP) di jantung hutan tropis Indonesia.

Duabelas aktivis memblok derek pengangkut di dermaga untuk menghentikan ekspor pulp, dan membentangkan spanduk bertuliskan: “Penghancuran Hutan: Anda Dapat Menghentikan Ini” dan "Penjahat Iklim".

Mereka juga mendesak para pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengambil kepemimpinan yang kuat dalam menghentikan kekacauan iklim, dan menyediakan dana global bagi perlindungan hutan, mengakhiri penghancuran hutan tropis sebagai bagian dari perjanjian iklim yang adil, ambisius, dan mengikat di Konferensi Iklim PBB di Kopenhagen pada bulan Desember yang akan datang.

“Deforestasi merupakan salah satu akar krisis iklim. Kami menghentikan ekspor salah satu perusahaan pulp terbesar di dunia di garda terdepan penghancuran hutan, untuk memberitahukan para pemimpin dunia terpilih bahwa mereka mampu – dan harus – menarik kita semua dari tepi jurang bencana perubahan iklim,” kata Shailendra Yashwant, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara dalam siaran persnya.

Aksi Greenpeace ini dilakukan setelah Presiden Barack Obama berusaha mengkerdilkan Perjanjian Iklim Kopenhagen menjadi hanya sebatas pernyataan politik dan menunda keputusan yang sangat penting tentang perjanjian iklim yang mengikat secara hukum.

Menurut Yashwant, Presiden Obama dan para pemimpin dunia lainnya tidak bisa dibiarkan melakukan sabotase terhadap keluarnya hasil yang kuat di Kopenhagen hanya karena mereka tidak memiliki kemauan politik. "Para pemimpin kita harusnya hanya menyetujui satu perjanjian yang adil, ambisius dan mengikat agar kita semua bisa selamat dari bencana iklim,"ujarnya.

Perusahaan raksasa APP menjual produknya di pasar global seperti Cina, Amerika Serikat, Eropa dan Australia dan mensuplai kepada berbagai merk dan distributor internasional seperti Vogue, Kentucky Fried Chicken dan Marc Jacobs. APP, bersama dengan saingannya APRIL, bersama-sama bertanggung jawab atas penghancuran hutan tropis dan lahan gambut yang kaya karbon di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di kawasan yang sangat rentan seperti Semenanjung Kampar, di Sumatera.

Semenanjung ini mengandung 2 miliar ton karbon dan merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, yang merupakan pertahanan kunci dalam melawan perubahan iklim global. Juru kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar mengatakan, Indonesia merupakan ‘titik nol’ perubahan iklim. "Menghentikan penghancuran hutan disini dan di seluruh dunia tidak hanya merupakan cara termudah, namun juga yang paling efektif dalam mencegah perubahan iklim yang lebih parah.”tandasnya. (Marwan Azis).

Read More

Enam Langkah Skenario Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan ada enam langkah skenario mitigasi perubahan iklim seperti yang termaktub pada laporan Komunikasi Nasional II, kata Deputi Menteri KLH Masnellyarti Hilman.

Dalam peluncuran Dokumen Nasional II itu, di Jakarta kemarin, Masnellyarti Hilman mengatakan, skenario mitigasi itu terkait dengan kehutanan yaitu program penghijauan dan penghutanan kembali dengan target 0,7 juta hektare per tahun, program penanaman untuk memenuhi permintaan kayu pada 2010 dengan perkiraan dari FAO sebesar 0,3 juta-0,4 juta hektare per tahun.

Selanjutnya program pengkayaan penanaman sebesar 0,2 juta-0,6 juta hektare, program pemberantasan pembalakan liar sebesar 0,5 juta hektare per tahun pada 2000 menjadi nol setelah 2020.

Selain itu ada program deforestasi yang diasumsikan sebesar 75 persen atau sebesar 0,65 juta hektare per tahun dan penanaman tumbuhan untuk energi sebesar 50.000 hektar per tahun.

KLH sebagai koordinator penanganan perubahan iklim meluncurkan laporan Komunikasi Nasional II yang berisi data status emisi gas rumah kaca serta kebijakan mitigasi-adaptasi perubahan iklim tingkat nasional.

"Sebagai negara peratifikasi konvensi perubahan iklim, Indonesia wajib melaporkan status emisi gas rumah kaca dan kebijakan mitigasi adaptasi perubahan iklim ke UNFCCC dalam dokumen Komunikasi Nasional," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Menurut dokumen Komunikasi Nasional II, tahun 2000 emisi gas rumah kaca nasional dari tiga gas rumah kaca utama (CO2, CH4 dan N2O) tanpa emisi dari perubahan penggunaan lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF) mencapai 594.738 Gigaton CO2 equivalent (CO2e).

Dengan LULUCF, total emisi gas rumah kaca nasional meningkat bermakna menjadi 1,415 Gigaton CO2e.

Sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap total emisi gas rumah kaca, menurut dokumen Komunikasi Nasional II, adalah perubahan penggunaan lahan dan hutan, energi, dan limbah.

Cakupan dokumen Komunikasi Nasional kedua antara lain kondisi nasional, inventorisasi GRK nasional, langkah untuk menerapkan konvensi, hambatan dan pendanaan terkait, bantuan teknik serta kebutuhan kapasitas.(Ant)

Read More

Gas Rumah Kaca Capai Peningkatan Tertinggi

Jenewa, - Gas rumah kaca telah mencapai tingkat tertingginya sejak masa pra-industri, demikian peringatan beberapa ahli meteorologi, Senin, seperti dikutip kantor berita Xinhua.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), di Jenewa, mengumumkan, pada 2008 terjadi peningkatan tertinggi gas rumah kaca sejak 1998.

"Kami ingin semua keputusan tidak dilandasi atas desas-desus tapi atas kenyataan, jadi di sinilah semua fakta itu," kata Michel Jarraud, Sekretaris Jenderal WMO, yang merujuk kepada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen pada Desember.

WMO Greenhouse Gas Bulletin memperlihatkan, hingga 2008, rasio karbon dioksida, metan, dan nitro oksida, masing-masing naik sebesar 38 persen, 157 persen, dan 19 persen sejak masa pra-industri sebelum 1750.

"Makna kenaikan ini ialah (Protokol) Kyoto tak cukup," kata Jarraud, "tapi tanpa Kyoto, itu bahkan akan lebih buruk". Buletin itu mengungkapkan bahwa kosentrasi kloroflurokarbon (CFC) naik, berkat Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, yang mulai diberlakukan pada 1989, kendati gas lain, halogen, meningkat dengan cepat.

"Apa yang saya ketahui ialah kita tak boleh menyerah. Kita mesti melakukan setiap upaya guna mencapai kesepakatan terbaik yang mungkin dicapai di Copenhagen. Penting untuk bertekad. Penting untuk mengurangi jumlah perubahan iklim. Makin lama kita menunda keputusan, makin besar dampaknya," kata Jarraud.

WMO, melalui Global Atmosphere Watch (GAW) Progam, mengkoordniasikan pengawasan gas rumah kaca di atmosfir melalui jaringan kerja 200 stasiun di lebih dari 50 negara. WMO didirikan pada 1950. Organisasi tersebut memiliki 188 negara anggota dan bermarkas di Jenewa. (Ant)

Read More

Es Menghilang Dari Kutub Selatan Lebih Cepat

Lapisan es di Bagian Timur Kutub Selatan, yang pernah dipandang sebagian besar tak terpengaruh oleh pemanasan global, telah kehilangan miliaran ton esnya sejak 2006 dan dapat mendorong kenaikan permukaan air laut pada masa depan, demikian hasil satu studi baru.

Studi tersebut, yang diterbitkan Nature Geoscience, Minggu yang juga dilansir Antara, memperlihatkan lapisan es yang lebih kecil tapi kurang stabil di Antartika Barat juga kehilangan sangat banyak massanya.

Para ilmuwan khawatir bahwa naiknya temperatur global dapat menyulut perpecahan cepat Antartika Barat, yang menyimpan air beku untuk mendorong permukaan samudra global setinggi lima meter.

Pada 2007, Panel Antar-Pemerintah PBB bagi perubahan Iklim (IPCC) meramalkan permukaan air laut akan naik 18 sampai 59 centimeter paling lambat pada 2100, tapi perkiraan itu tidak memasukkan dampak lapisan es yang mulai retak di Greenland dan Antartika.

Hari ini, banyak ilmuwan yang sama mengatakan sekalipun buangan CO2, yang memerangkap panas, dibatasi, permukaan air samudra lebih mungkin untuk naik sekitar hampir satu meter, cukup untuk membuat beberapa negara pulau kecil tak dapat dihuni dan merusak delta subur yang menjadi habitat ratusan jutaan makhluk.

Lebih dari 190 negara berkumpul di Copenhagen, Desember, guna merancang kesepakatan perubahan iklim guna mengekang gas rumah kaca dan membantu negara miskin menanggulangi konsekuensinya.

Pengajar University of Texas Jianli Chen dan rekannya selama hampir tujuh tahun menganalisi interaksi lapisan es samudra di Antartika.

Data itu, yang mencakup masa hingga Januari 2009, dikumpulkan oleh dua satelit GRACE, yang mendeteksi arus massa di samudra dan wilayah kutub dengan mengukur perubahan di medan magnet Bumi.

Sejalan dengan temuan terdahulu yang dilandasi atas beragam metode, mereka mendapati bahwa Antartika Barat, rata-rata, menimbun sebanyak 132 miliar ton es ke dalam laut setiap tahun, memberi atau mengambil 26 miliar ton.

Mereka juga mendapati untuk pertama kali bahwa Antartika Timur, di wilayah Bagian Timur Belahan Bumi di benua tersebut, juga kehilangan massa, kebanyak di wilayah pantai, dengan luas wilayah sekitar 57 miliar ton per tahun.

Margin atau kesalahan tersebut, mereka memperingatkan, hampir sama besar dengan perkiraan, yang berarti hilangnya es dapat sedikit lebih kecil dari beberapa miliar ton atau lebih dari 100 miliar ton.

Setakat ini, para ilmuwan telah memperkirakan bahwa Antartika Timur "seimbang", yang berarti itu menimbun sama banyaknya massa dan melepaskannya juga, barangkali malah lebih banyak.

"Dengan demikian, bertambah-cepatnya menghilangnya es dalam beberapa tahun belakangan di seluruh benua tersebut dapat diketahui," demikian kesimpulan para penulis tersebut sebagaimana dilaporkan kantor berita Prancis, AFP. "Antartika mungkin segera memberi sumbangan jauh lebih besar pada kenaikan permukaan air laut global."

Satu studi lain yang disiarkan pekan lalu di jurnal Nature melaporkan gambaran yang sudah berubah bagi temperatur Antartika selama masa hangat, "antar-gletser" seperti yang telah terjadi rata-rata setiap 100.000 tahun.

Selama masa itu, yang mencapai puncaknya 128.000 tahun lalu, menyebut Priode Eemia, temperatur di wilayah itu barangkali enam derajat Celsius lebih tinggi hari ini, yaitu sebanyak 3 derajat Celsius di atas perkiraan sebelumnya, kata studi tersebut.

Temuan itu menunjukkan wilayah tersebut mungkin lebih sensitif dibandingkan dengan yang diperkirakan para ilmuwan mengenai konsentrasi gas rumah kaca dalam suasana yang rata-rata sama dengan tingkat saat ini.

Selama Priode Eemia, permukaan air laut lebih tinggi lima-sampai-tujuh meter dibandingkan dengan hari ini.(*)

Read More

Greenpeace Tagi Janji SBY Dalam Pengurangan Emisi

Aktivis Greenpeace memakai topeng wajah Presiden AS Obama dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berpose di depan spanduk yang berbunyi "cukup berbicara saatnya bertindak – lindungi hutan untuk masa depan" di depan Bunderan HI.

Jakarta, BERLING-Aktivis Greenpeace di sejumlah kota besar di Pulau Jawa melakukan aksi untuk mendorong komitmen Presiden Yudhoyono mengurangi emisi karbon Indonesia dan meminta janjinya ini

Dalam aksinya lebih dari 400 aktivis berkumpul di Monumen Nasional dan berjalan menuju Bunderan Hotel. Mereka juga membentangkan banner bertuliskan “cukup berbicara saatnya bertindak – lindungi hutan untuk masa depan”.

Aksi serupa juga dilakukan akivis pendukung Greenpeace di Surabaya, Semarang, Bandung. Mereka mendesak SBY agar segera mewujudkan janjinya menjadi aksi nyata dengan menghentikan deforestasi untuk menanggulangi bencana perubahan iklim. Pada pertemuan G20 di Pittsburgh beberapa waktu lalu, Presiden Yudhoyono memperlihatkan kepemimpinan iklimnya dengan mengeluarkan komitmen menurunkan emisi Indonesia 26 persen pada 2020 – akan menjadi 41 persen dengan dukungan internasional.

“Presiden Yudhoyono telah memperlihatkan kepemimpinannya dengan berkomitmen mengurangi emisi karbon. Sekarang anak-anak muda ini melakukan aksi untuk mendorong komitmen ini menjadi aksi nyata dengan secepatnya menghentikan deforestasi,” ujar Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

“Perubahan iklim yang cepat akan mempengaruhi seluruh kehidupan; sekarang semuanya tergantung pada para pembuat kebijakan untuk memastikan generasi muda memiliki masa depan yang bebas dari perubahan iklimyang berbahaya”jelasnya.

Sebelumnya, Greenpeace juga membuka Kamp Pelindung Iklim atau Climate Defenders Camp di Semenanjung Kampar tiga minggu lalu, dengan dukungan kuat masyarakat setempat, untuk menyoroti perusakan hutan di lahan gambut oleh perusahaan kertas.

Semenanjung Kampar adalah salah satu penyimpan an Version belowkarbon terbesar di dunia dengan kedalaman hingga 15 meter, menyimpan lebih dari dua miliar ton karbon. Jika lahan gambut Kampar dirusak untuk industri pulp dan kertas maka akan menambah emisi Indonesia dan bertentangan dengan komitmen Presiden Yudhoyono.

Perusakan di Semenanjung Kampar merupakan potret perusakan hutan yang terjadi di seluruh Indonesia, yang telah membuat Indonesia menjadi negara pengemisi terbesar ketiga di dunia. Namun awal minggu ini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memerintahkan perusahaan pulp dan kertas Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL) menghentikan sementara aktifitas penggundulan hutan Kampar sementara pemerintah melakukan kajian ulang atas perijinannya.

“Asia Tenggara adalah kawasan yang paling rentan tetapi paling tidak siap menghadapi perubahan iklim. Kami menyambut baik komitmen Presiden demi menyelamatkan masa depan Indonesia. Sekarang saatnya tindakan nyata harus dilakukan, dengan cara sesegera mungkin melindungi hutan alam dan gambut kita yang sangat berharga,” ujar Nur Hidayati, Perwakilan Indonesia, Greenpeace Asia Tenggara. (Marwan Azis).

Read More

Orangutan, Ikon Solusi Pemanasan Global

Jakarta, BERLING-Pelestarian Orangutan perlu mendapatkan perhatian semua pihak, karena satwa endemik Indonesia ini memiliki kontribusi besar dalam memperbaiki hutan, sehingga layak dijadikan ikon solusi pemanasan global.

Hal tersebut dikemukan Direktur Eksekutif Yayasan Orangutan Borneo (BOS), Aldrianto Priadjati usai lauching Persiapan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) untuk Pelepasan Kembali Orangutan di Gedung Manggala Wanabhakti Depertemen Kehutanan Jakarta Pusat kemarin.

Menurutnya, wacana menjadikan orangutan sebagai ikon solusi perubahan iklim pertama kali diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pencanangan rencana aksi dan strategis konservasi orangutan tahun 2007-2017.

“Orang-orang melihat bahwa mencairnya lapisan es di kutub, dimana beruang kutub akan menjadi sengsara karena pemanasan global. Tetapi bapak presiden SBY waktu mengatakan bahwa orangutan lah yang menjadi solusinya,”katanya

Dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP 15) di Konpehagen Denmark, Yayasan BOS lanjut Aldrianto berjuang mendorong dunia internasional untuk menjadikan orangutan sebagai ikon solusi perubahan iklim. “Ini yang ingin kita kawal dalam Konpehagen (COP 15) bahwa orangutan tetap menjadi solusi untuk pemanasan global, artinya disini paru-parunya ada di negara tropis, ada di Indonesia dan orangutan hanya bisa hidup di hutan yang baik,”tuturnya.

Menurutnya, orangutan bisa memperbaiki hutan dengan sifat alaminya sebagai pemecar buah dan bijinya. “Inilah yang ingin kita harapkan terus pemerintah untuk terus berupaya di tingkat internasional untuk mendengunkan hal ini,”tandasnya. (Marwan Azis).

Sumber : www.beritalingkungan.com

Read More

Polisi Tangkap Dua Jurnalis Asing di Pelalawan

Jakarta, BERLING, Kepolisian Pelalawan, Riau tak hanya menangkap aktivis Greenpeace yang berada camp pembela iklim (Climate Defender Camp) di Semananjung Kampar, dua jurnalis asing hari ini juga ikut ditangkap, mereka adalah Kumkum Dasgupta, asisten editor Senior pada Hindustan Times India dan Raimondo Bultrini, koresponden L’Espresso, Italia.

Kedua jurnalis tersebut ditangkap bersama aktivis Greenpeace yang sedang membuat film dokumenter mengenai pembalakan iar di lingkungan perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Senin, 16 November 2009 pukul 3 WIB. Polisi tidak memiliki surat penangkapan terhadap mereka. Polisi berdalih “hanya memintai keterangan” kepada dua jurnalis tersebut, tapi melakukannya dengan paksa.

Kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Raimondo dan Kumkum mengaku tindakan tersebut sangat mengganggu, karena pekerjaannya menjadi terbengkali. Kumkum juga mengaku marah atas penangkaoan itu. Sebab, tindakan tersebut menghalang-halangi pekerjaannya. Seharusnya, hari ini Kumkum sudah melakukan peliputan di hutan dan besuk harus menyeleasaikan laporannya.

Kedua jurnalis tersebut juga sudah mendapat visa untuk melakukan liputan di Indonesia, namun polisi tetap memaksa memintai keterangan mereka.

Dalam Alertnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengingatkan, berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 40 tahun 1999, jurnalis bebas mencari dan menyebarkan informasi. Tidakan menghalang-halangi kebebasan mencari dan menyebarkan informasi, berdasarkan pasal 18 UU Pers, diancam hukuman maksmum 2 tahun penjara dan denda maksimum Rp. 1 miliar.

Sementara Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi dalam posting di facebooknya menghimbau aparat kepolisian agar segera membebaskan kedua jurnalis tersebut." Saya harap polisi segera membebaskan kedua jurnalis tersebut, apa lagi kalau mereka masuk ke Indonesia dengan visa yang sah. Saya khawatir dan ini kekhawatiran saja mungkin mereka masuk ke wilayah konsesi Riau Andalan Pulp and Paper tanpa izin mereka, seperti halnya dengan wartawan Prancis beberapa bulan lalu. Tapi karena kedua wartawan itu melakukan investigative reporting, mereka tidak memerlukan izin dari siapa pun,"jelasnya.

Menurutnya, polisi hendaknya faham bahwa wartawan-wartawan itu melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Indonesia sendiri yang selama ini banyak diberitakan melakukan perusakan lingkungan. "Saya harap polisi segera membebaskan mereka demi kemerdekaan pers dan kemerdekaan masyarakat memperoleh informasi,"harapnya.

Kapolres Pelalawan Bapak Ali Rahman yang dikonfirmasi beritalingkungan.com via telpon malam ini mengatakan, penangkapan kedua jurnalis asing itu karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap dalam peliputan di Semanjung Kampar Provinsi Riau.

Menurut Ali Rahman, kedua jurnalis asing itu seharusnya melengkapi diri dengan berbagai dokumen sebelum melakukan peliputan di Indonesia. Dokumen yang dimaksud Ali Rahman antara lain rekomendasi peliputan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menko Info), surat keterangan jalan dari Mabes Polri dan surat melaporkan diri ke Polres setempat."Seluruh dokumen itu mereka tidak miliki. Yang ada hanya paspor dan visa. Padahal seluruh dokumen tersebut merupakan prosedur standar yang mereka harus penuhi,"jelasnya.

Seraya menambahkan, saat ini Raimondo dan Kumkum masih diperiksa di kantor Polres Pelalawan Riau. "Mereka didampingi aktivis Greenpeace bersama pengacaranya. Mungkin malam ini terpaksa nginap di Aula kantor. Nanti besok baru kita serahkan ke pihak ke kantor Migrasi. Soal mereka dideportasi atau tidak itu bukan wewenang kami,"ujarnya. (Marwan Azis).

Read More

Polisi Kembali Izinkan Climate Defender Camp diteruskan

Jakarta, BERLING-Kepolisian Resor Pelalawan kemarin mencabut instruksi dari Gubernur Riau sehari sebelumnya untuk mengusir aktivis Greenpeace dari Kamp Pembela Iklim (Climate Defender Camp) di Semenanjung Kampar yang sedang terancam, dan mengizinkan aktivis untuk tinggal disana menyusul aksi dukungan kepada Greenpeace dari masyarakat lokal.

Di hari yang penuh drama dan emosi ini, sekitar 300 masyarakat Teluk Meranti mendatangi kamp untuk memberi dukungan dan mencegah para aktivis Greenpeace meninggalkan tempat ini di bawah pengawasan polisi.

“Kami sangat senang dan terharu menerima dukungan luar biasa ini dari masyarakat Riau, ini menguatkan kepercayaan kami bahwa rakyat Indonesia menginginkan hutannya dilindungi,” ujar Zulfahmi, jurukampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara dalam siaran persnya yang diterima beritalingkungan.com (16/11).

“ Ini sinyal yang sangat penting kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa rakyatnya ingin menolongnya menghormati komitmen menurunkan emisi Indonesia dari deforestasi. SBY harus segera menindak pihak-pihak yang merusak hutan, dan pada saat bersamaan melindungi hutan, ekosistem dan masyarakat yang tergantung pada hutan.” Tambahnya.

Greenpeace membuka Kamp tiga pekan lalu untuk menarik perhatian pentingnya peran perusakan hutan hujan dan lahan gambut dalam perubahan iklim menjelang pertemuan penting Iklim PBB di Kopenhagen Desember mendatang

“Kami ingin Greenpeace berada di sini selama mungkin. Keberadaan Greenpeace sangat membantu kami dalam mempertahankan hutan kami dari kehancuran,” ujar Suwandi, seorang guru di Teluk Meranti. “Jika Greenpeace akhirnya dipaksa pergi dari Kampar, kami akan menuntut APRIL harus pergi juga dari Kampar.”ujarnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, ulah polisi ini menyusul aksi Greenpeace yang membentangkan banner raksasa di daerah hutan yang sedang dirusak bertuliskan: “Obama: Anda Bisa Menghentikan Ini” dan aktivis lain merantai diri mereka sendiri di tujuh eksavator APRIL. (Marwan Azis).

Read More

Pemda Rencana Relokasi Warga Kali Ciliwung

Ketgam : Kondisi bantaran kali Ciliwung Jakarta. Foto : Firdaus Cahyadi.

Jakarta, BERLING-Kondisi bantaran sungai yang kini sudah dipenuhi pemukiman penduduk, ternyata menyisakan aneka permasalahan, mulai dari masalah sosial, kesehatan, ekonomi hingga kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah daerah tengah berupaya untuk memindahkan penduduk yang tinggal di bantaran sungai ke suatu tempat yang lebih layak. Saat ini, rencana relokasi masih dalam tahap sosialisasi.

“Sekarang kita sedang menyiapkan lahan untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di bantaran Ciliwung, sehingga mereka dapat tempat yang lebih layak ketimbang hidup di bantaran yang harusnya tidak ada penduduk”, ungkap Pitoyo Subandrio, kepala Balai Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (IPK-PWSCC).

Namun, rencana pemindahan ini ditentang oleh Sodikin, Ketua RT.12/RW.01, Kel. Kampung Melayu – Jakarta Timur dan warga yang lainnya. Menurut Solikin, upaya pemindahan itu tidak segampang yang diharapkan, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat yang mendiami kawasan ini tidak akan pindah jika proses ganti rugi tidak menguntungkan mereka. “Belum lagi, jika harga rumah susun yang ditawarkan cukup tinggi, masyarakat disini pasti kesulitan dalam pembayarannya”, tukas Sodikin kemarin.

Berdasarkan rencana strategi pembangunan daerah (renstrada) tahun 2009, Kali Ciliwung seharusnya sudah kembali dikeruk dan lebarnya dikembalikan seperti semula. Namun sayang, kondisi sungai yang dulunya jernih dan banyak ikan, tak bakalan kembali seperti semua. Semua karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. (Jacko Agun)

Read More

Warga Kali Ciliwung Dianjurkan Tambung Sampah di Plastik

Ketgam : Kondisi sanitasi buruk warga Kali Ciliwung rentan terhadap berbagai penyakit. Foto : BeritaLingkungan/Marwan Azis.

Jakarta, BERLING-Antisipasi banjir bagi masyarakat di bantaran kali Ciliwung dilakukan tidak cukup dengan pemantauan tinggi muka air di pintu air Katulampa- Bogor ataupun di pintu air Manggarai. Kegiatan membersihkan kali dari sampah-sampah yang hanyut merupakan solusi terbaik.

Adalah Sodikin (40), salah seorang ketua RT di Kelurahan Kampung Melayu menggagas cara unik mengantisipasi banjir Jakarta. Cara seperti apa? Solikin menganjurkan warga tidak lagi membuang sampah ke sungai tetapi sampah-sampah yang berasal dari limbah rumah sebaiknya ditampung dengan menggunakan kantong-kantong plastik besar. “Sampah-sampah yang dibuang tidak dalam serpihan, tetapi dikumpul dalam satu wadah yang akan memudahkan dalam pemungutannya,”jelasnya.

Menurutnya, membuang sampah dalam plastik besar merupakan solusi pilihan terakhir.” Tapi ketimbang berserakan di sungai, sampah-sampah itu akan lebih mudah kita kutip jika berada dalam kantong-kantong plastik. Tapi, hal macam itu tetap bukan cara terbaik” ungkap Sodikin, Ketua RT.12/RW.01, Kel. Kampung Melayu – Jakarta Timur.

Yang tak kalah pentingnya lanjut Sodikin adalah updating informasi tentang kondisi tinggi muka air di hulu Sungai Ciliwung menjadi sangat penting. Pasalnya, jika terjadi luapan air sungai dari hulu, masyarakat yang tinggal di bantaran Ciliwung akan segera melakukan persiapan-persiapan.

“karena itu, HT (handy talky) yang saya pegang ini (sembari menunjukkan alat tersebut) tak pernah lepas dari genggaman. Setiap ada informasi terbaru tentang kondisi sungai di daerah hulu, warga selalu saya beritahu” ungkap pria paruh baya yang telah menjadi ketua RT untuk kedua kalinya.

Selain karena keakuratannya, informasi yang diterima melalui handy talky bisa langsung diberitahukan kepada warga. Biasanya, di mesjid dengan bantuan pengeras suara, merupakan tempat terbaik untuk menyampaikan setiap informasi. “disini, mesjid punya tanggungjawab lebih, karena berfungsi sebagai penyampaian woro-woro bagi warga. Sehingga jangan heran, jika ada pemberitahuan dari mesjid, warga dengan antusias akan mendengarkan” lanjut Sodikin.

Upaya tersebut sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun silam. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai pun telah terbiasa dengan hadirnya banjir. Saking seringnya, masyarakat akhirnya mengantisipasi dengan meninggikan rumah mereka. Di lantai dua itu biasanya mereka meletakkan peralatan-peralatan penting.“Kalo banjir datang kita langsung siap siaga dengan mengungsikan semua barang ke atas loteng. Kita juga akan tinggal disana sambil menunggu banjir surut”, ungkap Kiki (22), warga Gg. Aman Kampung Melayu – Jakarta Timur.

Peristiwa banjir ini pula yang membuat masyarakat tidak mengisi rumahnya dengan perabotan. Pasalnya, setiap banjir datang, perabotan rumah tangga banyak yang rusak. Mau tidak mau, masyarakat hanya akan membeli perabotan yang penting saja. Selebihnya akan diletakkan di lantai dua, itu pun jika masih tersedia ruang yang cukup. Sehingga tidak mengherankan, jika lantai satu rumah warga di biarkan kosong.

Banjir yang melanda bantaran ciliwung, sedikitnya terjadi sekali dalam setahun. Biasanya, banjir yang datang tidak pernah memperhatikan musim. Ketika volume air di hulu melimpah, besar kemungkinan kawasan Kampung Melayu akan terendam air. Kondisi ini yang dikenal sebagai banjir kiriman. Banjir seperti ini pun sering terjadi ketika tidak turun hujan.“Karena itu, kami tidak terlalu khawatir jika hujan deras turun seperti sekarang ini. Kali Ciliwung tidak akan meluap. Beda halnya, kalo hujan turun tiga hari tiga malam”, ungkap Sodikin yang selalu memberitahu warga setiap ada pergerakan tinggi muka air.

Bila tinggi muka air di pintu air Katulampa – Bogor mencapai 100cm, dan tinggi air di Depok telah mencapai 200cm, warga diperintahkan untuk siaga satu. Pasalnya, dalam jangka waktu 6 – 8 jam kemudian, banjir bandang akan menghantam Jakarta. Waktu yang relatif panjang itu bisa digunakan untuk berkemas-kemas sembari mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi kemungkinan banjir yang akan terjadi kali ini, Solikin mengatakan, masyarakat bantaran Ciliwung telah siap karena serangkaian pelatihan telah disosialisasikan pada masyarakat secara berkala. Itu sebabnya mereka tidak terlalu kaget dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika banjir tiba.

Solikin juga mencoba menepis banyak stigma negatif yang dilekatkan pada warga yang berdomilisi di bantaran kali Ciliwung. Pasalnya, bantaran kali bukanlah daerah hunian pemukiman, tetapi merupakan kawasan daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai penopang tepi sungai dari abrasi. Mereka juga kerap dituduh sebagai pencemar sungai dengan membuang sampah-sampah secara sembarangan.

Namun tuduhan itu dibantah oleh Sadikin. Menurutnya, sampah-sampah yang berserakan di sungai, kebanyakan bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi limbah pabrik yang sengaja dialirkan ke sungai. “buktinya, kami sering membersihkan sampah-sampah kain, plastik, oli dan bahkan kami juga pernah menemukan bangkai hewan yang dihanyutkan. Sedangkan untuk masyarakat disini kebanyakan udah mengerti bahayanya banjir, tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada yang bandel, kok”, ungkap Sadikin.(Jacko_Agun).

Read More

Berita Foto : Aksi Greenpeace di Semanjung Kampar

50 aktivis lingkungan Greenpeace melakukan aksi dengan cara merantai diri di 7 eskavator milik PT RAPP Riau yang sedang membabat hutan Semanjung Kampar. Aksi tersebut mendapat perlawanan puluhan karyawan RAPP dan polisi yang meminta aktivis Greenpeace menghentikan aksi, beberapa eskavator dijalankan tapi mereka tetap merantai diri di eskavator.Foto : Greenpeace/BeritaLingkungan.

Read More

StoS Gelar Kompetisi Blog Lingkungan

Jakarta, BERLING—Sejumlah lembaga yang bergerak dalam pelestarian lingkungan yang tergabung dalam panitia South to South (StoS) Festival 2010 mengadakan sayembara kompetisi blog bagi masyarakat yang hobi ngeblog.

Informasinya dapat diakses dari ayongeblog.com. Lomba Blog kali ini mengusung tema “We Care, Kita Peduli” bertujuan mengajak publik untuk terlibat dan berperan aktif terhadap lingkungan sekitarnya lewat Blog. Lomba ini terbuka bagi semua kalangan, tidak ada pembatasan umur atau jenjang pendidikan.

Adapun Ketentuan Lomba
* Kompetisi Blog akan berlangsung mulai tanggal 01 Agutus 2009 s.d. 23 Januari 2010.
* Pemutakhiran (updating) dilakukan dengan pemajangan (posting) artikel.
* Penggubah blog dapat berinteraksi dengan pembaca dan mengembangkan diskusi tentang tema “We Care, Kita Peduli” – Peduli terhadap lingkungan. Interaksi dan diskusi, selain pemutakhiran artikel, dapat dianggap sebagai pemutakhiran.
* Peserta bebas berkreasi untuk mengembangkan tema lomba sejauh tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi, mengeksploitasi pornografi, atau memicu konflik SARA.
* Foto atau bentuk grafis lain dapat digunakan untuk menunjang isi ataupun tampilan blog sejauh tidak bersifat mempromosikan produk atau jasa secara komersial. Penggunaan foto atau gambar tidak boleh melanggar hak cipta (copy rights).
* Penyelenggara berhak menganulir materi blog yang tidak sesuai dengan tema atau mengarah ke pornografi atau konflik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
* Materi yang diikutsertakan pada kompetisi blog ini (artikel ataupun foto/gambar) tetap menjadi hak milik peserta. Materi terpilih akan menjadi salah satu artikel yang akan mengisi laman www.stosfestival.org.
* Keputusan tentang pemenang adalah hak prerogratif panitia StoSfestival dan tidak dapat diganggu-gugat.

Persyaratan Lomba
* Isi blog dibatasi hanya pada tema “We Care Atau Kita Peduli” yang dapat dikembangkan, mendorong, mengajak, menginspirasi masyarakat terlibat dan berperan lebih aktif terhadap lingkungan sekitarnya.
* Pembahasan boleh difokuskan hanya pada aktivitas tertentu dari sektor dan daerah di seluruh Indonesia.
* Isi blog terutama memuat gagasan penggubah blog, yang dapat berupa pengembangan tanggapan pembaca.
* Setelah melewati proses registrasi, peserta harus memutakhirkan (meng-up date) blognya secara berkala dengan pemajangan artikel ataupun diskusi/interaksi dengan pembaca.
* Pemutakhiran blog dilakukan sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara kompetisi.
* Memasang badge stosfestival 2010 di bawah ini secara permanen pada blog yang didaftarkan. badge stosfestival 2010 dapat dipasang di header, di sidebar, atau di footer; juga dapat sebagai bagian dari posting. badge stosfestival 2010 juga seharusnya ditampilkan di setiap halaman posting dan page yang relevan.

Tata Cara Pendaftaran
* Peserta mengisi form pendaftaran
* Buatlah badge ukuran 200px x 75px yang bisa menunjukkan web anda. Buat semenarik mungkin.
* Kirimkan badge beserta form pendaftaran yang telah anda isikan.
* Kami akan memberi penilaian, utamanya untuk melihat apakah blog anda sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai tanda diikutsertakan dalam lomba blog, silahkan mendownload badge STOS dan diletakkan di web anda. Badge tersedia dalam ukuran 200 dan 750

Hadiah
Hadial total Lomba ini sebesar Rp 7 juta, yaitu Juara I Rp 2,5 juta, Juara II Rp 2 juta, Juara III Rp 1,5 Jutcdan Juara Favorite Rp 1 juta
AWARD Blog “We Care Atau Kita Peduli“

Pada kesempatan yang sama, StoS Film Festival mengundang kepada seluruh blogger yang aktif minimal 1 tahun mengelola blog. Isi blog terkait isu lingkungan dan tema “We Care Atau Kita Peduli“.

Panitia akan memberikan Award kepada 10 blog terpilih yang dinilai konsisten dan sesuai dengan tema, yang dapat dikembangkan, mendorong, mengajak, menginspirasi masyarakat terlibat dan berperan lebih aktif terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengumuman Pemenang
* Pemenang lomba blog akan diumumkan dalam acara puncak StoSfestival 2010. Pengumuman ini akan ditampilkan pula di laman www.stosfestival.org
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Banir di banir_home@yahoo.co.id. (Jacko_Agun)

Read More

300 Hektar Hutan Kampar Beralih Fungsi

Foto : Dok Greenpeace

Jakarta, BERLING-Hutan rawa gambut Semanjung Kampar memiliki luas sekitar 700 ribu hektar berada di dua wilayah yakni Kabupaten Pelalawan dan Meranti mengalami penyusutan yang cukup dratis.

Berdasarkan data Greenpeace, Semanjung Kampar berkarakteristik gambut dengan kedalaman berkisar satu meter hingga 11 meter, dan setiap meter gambut mampu menyimpan karbon sekitar 823 ton. Jumlah karbon tersebut belum termasuk vegetasi tumbuhan yang ada di atas tanah karena potensi tegakan kayu di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 77 hingga 200 meter kubit per hektar.

Menurut aktivis Greenpeace Asia Tenggara, Nurhidayati, Semanjung Kampar sangat penting sebagai habitat alam bagi harimau Sumatera yang kini diambang kepunahan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat di sembilan desa di Kecamatan Teluk Meranti dan sebagai penyangga iklim Sumatera.

Namun kelestarian Semanjung Kampar kini makin terancam dan diperkirakan sekitar 300 hektar hutan di kawasan itu telah beralih fungsi menjadi perkebunan akasia dan kelapa sawit. Akibatnya, karbon di dalam gambut banyak lepas ke udara dan memperparah emisi gas rumah kaca terhadap pemanasan global.

Inilah yang membuat Greenpeace menerjunkan aktivisnya untuk menekan laju perusakan lahan gambut di Kampar. Menurut Nurhidayati, Greenpeace telah menurunkan sekitar 50 aktivis Greenpeace bersama dengan masyarakat Kampar membendung kanal yang menguras dan mengeringkan lahan gambut.

Greenpeacea juga membangun "Pos Pembela Iklim" di jantung hutan tropis Indonesia dan berencana akan terus membangun bendungan di area Semenanjung Kampar.”Aksi ini berusaha menunjukkan kegentingan kerusakan hutan yang terjadi di Kampar,”ujarnya.

Pemilihan lokasi Semanjung Kampar sebagai Pos Pembela Iklim untuk menekan perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper dan Sinarmas menghentikan ekspansi bisnis yang mengkonversi hutan di areal tersebut.

Kampanye penyelamatan hutan gambut Kampar tak dilakukan di Riau. Di Jakarta juga dilakukan aksi sosial dimeriahkan Iwan Fals yang tampil membawakan lagu-lagu bertema lingkungan, bertempat di Komunitas Salihara Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Greenpeace-JIKALAHARI dan Tiga Bambu (Perusahaan Manajemen Iwan Fals.“Kegiatan ini bertujuan membangun awareness bagi masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pengrusakan hutan,”kata Yayat, panggilan akrab Nurhiyati.

Acara ini dimulai dengan penampilan video dan art performance dari Greenpeace. Acara yang dipandu oleh Riani Jangkaru (mantan presenter Jejak Petuang Trans 7) dilanjutkan dengan penyampaian kata Sambutan Creatuve Director PT Tiga Rambu Kresnowati dan perwakilan Greenpeace, Nurhidayati serta JIKALAHARI, Muslim. Sedangkan pihak Greenpeace memberikan cenderamata berupa potongan kayu meranti dari hutan Kampar kepada Iwan Fals.

Dalam kesempatan tersebut PT Direktur PT Tiga Rambu, Rosana Listanto memberikan dukungan berupa uang tunai secara simbolis oleh kepada perwakilan JIKALAHARI, sumbangan tersebut untuk membantu program penyelamatan hutan gambut di Semanjung Kampar, Riau.

Sementara Iwan Fals tampil mempersembahkan 4 lagu pada acara tersebut, yaitu Ini Bukan Mimpi, Robot Bernyawa, Pohon Kehidupan, dan Siram Tanam. (Marwan Azis)

Read More

Obama Dinobatkan Sebagai Pemimpin Gagal

Foto : greenzer.com

Jakarta, BERLING- Greenpeace menobatkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama sebagai pemimpin negara yang dianggap paling gagal dalam menyediakan kepemimpinan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya perjanjian yang adil, ambisius dan mengikat.

Penobatan itu dilansir dalam sebuah buku berjudul"Panduan Politik Iklim” yang diluncurkan Greenpeace dalam pertemuan iklim PBB di Barcelona pekan lalu,

Hal tersebut disampaikan Media Campaigner Geenpeace, Arie Rostika Utami, lewat siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com. Detail buku panduan politik iklim tersebut bisa diakses di situs resmi Greenpeace http://www.greenpeace.org/climate-politics-guide.

Dalam panduan ini juga terdapat rincian posisi para pemimpin negara termasuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang kemungkinan akan mewujudkan atau justru menggagalkan perjanjian iklim di Kopenhagen Desember mendatang.

Posisi mereka di analisa dari aspek penurunan emisi, mekanisme finansial, perlindungan hutan, kerangka kerja legal dalam rangka pertemuan Kopenhagen, dan langkah nyata mereka dalam menurunkan emisi di dalam negeri. (Marwan Azis)

Read More

Hutan Papua Terancam Perluasan Sawit

Ketgam : Perluasan perkebunan sawit mengancam kelestarian hutan Papua : Foto : Greenpeace

Jakarta, BERLING - Rencana perluasan perkebunan di Papua harus segera dihentikan dan ditinjau ulang menyusul banyaknya keprihatinan atas deforestasi besar-besaran dan eksploitasi masyarakat lokal, demikian diperingatkan para pegiat lingkungan hari ini.

Sebuah laporan baru yang dirilis oleh Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) - berjudul "Up for Grabs" - memperlihatkan bagaimana lima juta hektar lahan, sebagian besar hutan, sedang menjadi sasaran banyak perusahaan yang mengejar keuntungan dari tingginya permintaan akan biofuel yang berasal dari tanaman seperti kelapa sawit dan komoditas lainnya. Perampasan tanah ini memprovokasi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal dan mengancam wilayah hutan tropis terbesar ketiga yang tersisa di Bumi.

Penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Telapak/EIA di tujuh lokasi di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat selama tahun 2009 mengungkap gambaran suram eksploitasi pemilik hak ulayat yang direstui oleh pemerintah; banyak dari mereka yang terjerat, tertipu dan kadang dipaksa untuk melepaskan sebagian besar dari lahan hutan untuk perkebunan dengan diimingi janji-janji manfaat pembangunan yang tak terpenuhi seperti perbaikan transportasi, pendidikan, dan perumahan.

Dalam satu kasus, Telapak/EIA mendapati seorang anak laki-laki berumur empat tahun, putra seorang pemilik hak ulayat, yang harus menandatangani kontrak sehingga perusahaan perkebunan bisa menjamin kontrol terhadap tanah tersebut selama puluhan tahun.

Laporan baru ini mendokumentasikan meluasnya ketidakpuasan masyarakat lokal yang dibujuk melepaskan tanahnya untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kompensasi atas pelepasan tanah tersebut luar biasa rendah - harga tertinggi yang dibayarkan adalah Rp 450.000 per hektar untuk 35 tahun sewa, sementara harga terburuk adalah Rp 15.000 per hektar. Telapak/EIA juga menemukan perusahaan yang membuka hutan untuk perkebunan secara ilegal sebelum izin yang diperlukan telah diperoleh, dengan sepengetahuan pemerintah.

Juru bicara Telapak, Hapsoro mengatakan perusahaan menipu orang Papua agar menyerahkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan janji-janji kosong tentang kesejahteraan masa depan mereka. “Ini semua terjadi dengan restu pemerintah atas nama pembangunan"katanya.

Merebaknya perkebunan di bumi Cenderawasih Papua menurut Hapsoro, didorong oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang mempromosikan pengembangan biofuel, terutama kelapa sawit, namun pengelolaan sektor ini kacau-balau dan tidak transparan. Pemerintah bermaksud untuk memperluas wilayah perkebunan kelapa sawit dari enam juta hektar menjadi 20 juta hektar. Sebagian besar pertumbuhan besar ini direncanakan di Papua karena sebagian besar hutan Sumatera dan Kalimantan telah berubah menjadi perkebunan. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2007.

Harga tanah yang murah untuk perkebunan, ditambah dengan sejumlah besar kayu berharga dari hasil pembukaan hutan, telah menarik minat perusahaan-perusahaan besar Indonesia dan menyebabkan investor luar negeri masuk ke Papua. Telapak/EIA mengungkapkan sebuah perusahaan dari Hong Kong yang terdaftar di negara bebas pajak di luar negeri mendapatkan lebih dari 300.000 hektar lahan berhutan lebat di Selatan Papua. Dalam publikasinya, perusahaan itu mengklaim akan "memperbaiki" hutan dengan membabat 200.000 hektar dan menggantinya dengan kelapa sawit untuk memasok biofuel ke negara-negara industri yang berusaha mengurangi emisi karbon.

Ketika pertemuan iklim Kopenhagen sudah semakin dekat, konsekuensi dari deforestasi besar-besaran hutan Papua untuk dikonversi menjadi perkebunan jelas negatif. “Penelitian ilmiah di Indonesia menunjukkan bahwa mengganti hutan yang utuh atau bekas tebangan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk biofuel telah berdampak buruk terhadap emisi gas rumah kaca,”ujar Hapsoro.

Sementara Jago Wadley, Juru Kampanye Hutan Senior EIA mengatakan, Dewan Perubahan Iklim Indonesia mengakui bahwa deforestasi harus diatasi jika Indonesia ingin mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah juga telah menyatakan bahwa biofuel tidak berarti deforestasi. Namun penyelidikan Telapak/EIA telah menemukan deforestasi besar-besaran di Papua yang didorong oleh permintaan nasional dan internasional akan biofuel atas nama perubahan iklim. “Ini adalah ketidaklogisan kebijakan tingkat tinggi karena Indonesia merupakan negera pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia akibat hilangnya hutan dengan cepat"ujarnya.

Telapak/EIA menyerukan agar Pemerintah Indonesia menghentikan pemberian ijin perkebunan di Papua sampai diberlakukannya kebijakan yang kuat untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan melindungi hutan. Telapak/EIA juga menyeru kepada masyarakat internasional untuk menangani peran konsumsi komoditas perkebunan dan kayu sebagai penyebab utama deforestasi. (Marwan Azis).

Read More

Greenpeace Seruhkan Izin APRIL Dicabut di Semenanjung Kampar

Ketgam : Areal lahan gambut di Semanjung Kampar yang dirambah, Lokasinya yang tidak jauh dari Kamp Pembela Iklim Greenpeace di Teluk Meranti, Riau. Foto : Greenpeace.

Jakarta, BERLING –, Greenpeace menyerukan kepada Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono untuk segera mencabut izin perusahaan kertas raksasa APRIL yang melakukan perambahan lahan gambut di Semananjung Kampar Riau.

“APRIL memberitakan kepada masyarakat dan Greenpeace bahwa mereka tidak merusak hutan di Semenanjung secara ilegal, namun kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan adanya mesin penggali sedang merusak hutan dan indikasi kuat bahwa kegiatan itu berlangsung di lahan gambut dalam,” tegas Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar berbicara dari Semenanjung Kampar.

Hari ini Greenpeace mengeluarkan bukti-bukti terbaru perusakan hutan lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan kertas raksasa APRIL. Bukti aktivitas perambahan berupa foto dan peta yang di publis di situs resmi Greenpeace serta disebarkan di mailinglist lingkungan.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan Darori dalam wawancara dengan sebuah surat kabar nasional yang juga dilansir dalam siaran pers Greenpeace mengatakan telah ada izin keluar untuk lahan gambut di Semenanjung Kampar berupa hak pengusahaan hutan (HPH) dan izin penanaman hutan tanaman industri (HTI). Namun, Ia mengingatkan apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya perusahaan yang beroperasi di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter, izin perusahaan tersebut akan dicabut.

“Pemberian izin itu ada aturannya, yaitu sejauh lahan gambut yang dialihfungsikan tidak melebihi tiga meter,” kata Darori. “Saya tidak antikritik. Kalau ditemukan data gambut yang melebihi tiga meter, izin HPH dan HTI akan dicabut.”tambahnya.

Menurut Bustar, area lahan gambut di Semanjung Kampar sangat dalam dan dari perspektif iklim, sosial serta keanekaragaman hayati lahan disana harus dilindungi.” Perusakan terhadap area seperti ini yang membawa Indonesia menjadi negara ketiga pencemar iklim di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina,” kata Bustar.

”Kami mendesak Presiden Yudhoyono untuk memerintahkan Menteri Kehutanan agar segera mencabut izin APRIL untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.” Harapnya.

Menurut Bustar, Greenpeace sengaja mendirikan ‘Pos Pembela Iklim’ di jantung Semenanjung Kampar untuk memperlihatkan kepada para pemimpin dunia bahwa untuk menghindari krisis iklim, mereka harus melawan deforestasi.

Kegiatan tersebut lanjut Bustar akan dilakukan selama beberapa minggu ke depan menjelang konferensi Iklim di Kopenhagen. Greenpeace dan masyarakat di Semanjung Kampar akan terus membangun bendungan di area Semenanjung Kampar yang lahan gambutnya menyimpan 2 miliar ton karbon.

“Kami mengambil aksi untuk menghentikan perubahan iklim di hadapan perusakan hutan. Untuk menarik mundur dunia dari tebing krisis iklim, kita memerlukan Obama, Merkel, Sarkozy, Brown dan para pemimpin dunia lainnya untuk berkomitmen memotong drastis emisi dari bahan bakar fosil dan menyalurkan dana kritis yang diperlukan untuk mengakhiri deforestasi. Jika mereka gagal, kita akan menghadapi kepunahan spesies, banjir, kekeringan dan kelaparan pada masa hidup kita,” lanjut Bustar. (Marwan Azis).

Read More

Indonesia Usulkan Jalan Tengah Menuju Kopenhagen

Barcelona, BERLING-Delegasi RI mengadakan serangkaian pendekatan bilateral dengan beberapa negara kunci guna mencari jalan tengah menyusul tidak ada kesempatan yang dicapai dalam pertemuan Barcelona.

Hal itu diungkapkan Tri Tharyat, Chair Working Group of Post Kyoto – 2012, Dewan Perubahan Iklim (DNPI) dalam siaran persnya yang diterima beritalingkungan.com . DELRI berharap COP 15 di Kopenhagen menyepakati ‘kesepakatan payung’ berisi tujuan global jangka panjang, proses hingga disepakatinya perjanjian internasional baru sebelum bulan Juni 2010.“Usulan ini ditujukan untuk menjembatani beragam pandangan dan akan didiskusikan secara lebih mendalam di Kopenhagen. Yang pasti, usulan RI ini menekankan bahwa ‘kesepakatan payung’ ini harus disepakati dalam satu paket dengan kesepakatan pengurangan emisi gas rumah kaca negara-negara maju dalam konteks Protokol Kyoto,” ujar Eddy Pratomo, Penasihat Senior Delri yang juga Dubes RI untuk Jerman. Terdapat pula beberapa usulan negara lainnya yang akan juga dibahas.

DELRI juga terus mengupayakan diterimanya secara adil elemen kehutanan dalam kerangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi kehutanan (REDD) dan elemen kelautan dalam konteks adaptasi sebagai bagian integral dari hasil Kopenhagen.

Kemajuan perundingan di Barcelona untuk kedua isu ini cukup positif, sebagaimana tercermin dalam teks akhir perundingan. “Delri akan terus mendorong agar pendanaan adaptasi juga mencakup konservasi dan rehabilitasi atas fungsi ekosistem laut yang terkena dampak perubahan iklim,”Kata Ketua DELRI, Rachmat Witoelar.

Sekalipun perjalanan ke Kopenhagen masih cukup panjang, Indonesia akan terus berkontribusi bagi pencapaian kesepakatan akhir. “Selain melalui proses UNFCCC, RI juga akan memanfaatkan berbagai forum internasional lainnya untuk mendorong kesepakatan dimaksud sebagai akhir dari pelaksanaan mandat Rencana Aksi Bali.” tutur Agus Purnomo, anggota DELRI. (Marwan Azis).

Read More

Pertemuan Barcelona Diwarnai Aksi Boikot

Foto: afp.com

Barcelona, BERLING-Pertemuan Perubahan Iklim di Barcelona, Spanyol, ditutup kemarin tanpa menunjukan tanda kemajuan berarti. Semua Pihak masih belum mau mundur dari posisi masing-masing yang diperkirakan akan membuat kesepakatan Kopenhagen semakin sulit.

Pertemuan juga ditandai dengan boikot Kelompok Afrika yang didukung oleh mayoritas negara berkembang termasuk Indonesia untuk menghentikan pembahasan dalam kerangka amandemen Protokol Kyoto hingga negara maju mau melakukan negosiasi ulang komitmen mereka paska 2012.

Hal tersebutkan dilaporkan Tri Tharyat, Chair Working Group of Post Kyoto – 2012, Dewan Perubahan Iklim (DNPI) dalam siaran persnya yang diterima beritalingkungan.com (6/11). Menurutnya, Harapan tinggi dari Barcelona tampak tidak tercermin dari hasil akhir perundingan. Sekalipun telah terdapat kesepakatan pengurangan jumlah teks negosiasi, namun tidak tercapai persetujuan pada isu-isu krusial seperti penetapan target global jangka panjang dan aspek keuangan.

Yang lebih mendasar lanjut Tri, adalah tidak disepakatinya bentuk akhir hasil Kopenhagen. Beberapa negara menginginkan adanya perjanjian baru sementara negara lain menginginkan bentuk hukum yang tidak mengikat. Ketua Sidang secara tegas menyatakan bahwa tidaklah realistis untuk berharap bahwa Kopenhagen akan menghasilkan suatu perjanjian baru. (Marwan Azis).

Read More

Iwan Fals Dukung Aksi Greenpeace di Kampar

Ketgam : Iwan Fals dan Bandnya saat tampil dalam acara aksi sosial penyelamatan hutan gambut Semanjung Kampar Riau di Komunitas Salihara Jakarta (3/11). Foto: BeritaLingkungan/Marwan Azis.

Jakarta, BERLING-Iwan Fals dan bandnya mendukung aksi yang dilakukan Greenpeace dan Jaringan Kerja Lingkungan Hidup (JIKALAHARI) untuk penyelamatan hutan gambut di Semanjung Kampar-Riau.

Iwan Fals tampil dalam aksi sosial yang diadakan di ruang Teater Komunitas Salihara, Pasar Minggu Jakarta Selatan (3/11). Ia membawakan empat yang sarat dengan pesan lingkungan hidup antara lain “Robot Bernyawa", "Ini Bukan Mimpi", "Pohon Kehidupan" dan "Siram Tanam".

Iwan Fals memilih Organisasi Lingkungan Greenpeace sebagai temen seperjalanan. “Ini kerinduan saya," kata Iwan Fals di sela-sela bernyanyi. Iwan mengaku sudah lama memantau aktivitas Greenpeace sebelum organisasi lingkungan terbesar di dunia itu membuka cabang di Indonesia ia selalu terkesima dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh anggota Greenpeace secara global yang terlihat begitu tulus dalam memperjuangkan idealismenya.

“Sebenarnya di Kantata ada lagu judulnya kalau nggak salah “for green and peace”, cuma itu pake bahasa Inggris, saya nggak bawakan disini karena saya nggak ngerti bahasa Inggris dan artinya pun saya nggak pernah tanyakan keteman-teman. Tapi saya percaya kalau kita lepas dari alam kita akan celaka,”tambahnya.

Menurut Iwan Fals lagu bercerita tentang hutan yang dipakai sebagai dalam video Greenpeace yang juga diputar dalam kesempatan tersebut dibuatnya tahun 1982, sementara lagu terakhir "Siram Tanam dibuat sekitar tiga tahun lalu, “Tapi persoalannya masih seperti dulu. Jadi ada semacam kemarahan dalam diri saya juga mengenai lingkungan, tapi kalau saya marah nanti jeroan saya rusak, ginjal dan segala macamnya,"ujarnya.

Beberapa tahun lalu Iwan Fals bekerja dengan pemerintah untuk menanam pohon. "Mungkin ada jutaan pohon yang sudah ditanam, tetapi saya tidak tahu apakah pohon itu sekarang tumbuh dengan sehat," katanya.

Seraya menitipkan harapan agar Greenpeace terus berjuang untuk pelestarian lingkungan“Okelah teman-teman selamat berjuang, menjalankan dan memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita semua. Bahasa kasarnya saya minta tolonglah sama teman-teman yang punya keberanian dan punya nyali untuk membela kehidupan, apapun kehidupan itu harus berjalan dan Greenpeace memperjuangkan itu. Melawanlah terhadap ketidak adilan karena melawan itu adalah cahaya kehidupan,’tandasnya memberi semangat. (Marwan Azis).

Read More

Berebut Lahan di Bumi Dewi Sri

Ketgam : Areal Tambang Bombana : Fotografer: Hasrul Kokoh/BeritaLingkungan.

Dimana ada gula, pasti ada semut. Ibarat gula dan semut, pendulang dan emas adalah pengandaian yang tepat bagi para pencari logam mulia di wilayah kabupaten Bombana menggerubuti lahan-lahan yang dulunya sepi, tak berpenghuni.

Tak sejengkal tanahpun yang mereka langkahi. Ada emas atau tidak sama semakali, tanah jadi target galian. “Untuk dapat emas, ya harus menggali, walau belum tentu tanah itu mengandung emas” kata Sucipto, pendulang asal Tasikmalaya-Jawa Barat.

Tambang emas Bombana di temukan pada pertengahan 2008. Saat itu, ribuan penambang dari pulau Sulawesi dan luar pulau Sulawesi, seperti Jawa, Kalimantan, dan Papua menyemut di Bombana.

Kegiatan tambang rakyat ini dinilai legal setelah Pemerintah kabupaten Bombana mengeluarkan SK Bupati No.10 tahun 2008 tentang kewajiban penambang membayar kartu dulang sebesar Rp 250.000 per orang. Data terakhir menunjukkan, 60 ribu kartu dulang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang artinya lima belas miliar uang telah masuk ke kas Pemerintah Bombana.

Seakan merujuk pada kemampuan daerahnya menghasilkan emas, pada saat yang sama, pemerintah kabupaten mengeluarkan 13 izin Kuasa Pertambangan dan dua diantaranya telah beroperasi yakni PT. Panca Logam dan PT Tiram Indonesia. PT Panca Logam mengantongi izin oleh Bupati Bombana untuk mengolah 2100 ha di lahan eks HTI Barito pasifik dan masuk dalam masuk dalam SP (satuan Pemukiman) 8 dan 9. Mereka inilah yang bekerja tumpang tindih dengan pengelolaan tambang rakyat. Pertanyaannya ; apakah semua usaha Pemerintah ini membawa berkah bagi rakyat atau justru bencana? Mari kita telaah aspek-aspek di bawah ini.

Bentang Alam Rusak Parah

Dampak langsung dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan ekologis, berupa pengurangai debet air sungai dan tanah. Eksplorasi tambang dimulai dari pembukaan hutan,pengupasan lapisan tanah dan gerusan tanah pada kedalaman tertentu. Saat itu tata air mengalami perubahan dan membuka peluang terjadinya sedimentasi, banjir dan longsor. Di Bombana, sungai dan cabang-cabang sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bagi warga tak lagi memiliki bentuk. Pengelolaan tambang telah merusak bentang sungai, meninggalkan lubang-lubang ’tikus’ dengan kedalaman 5-10 meter. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa sebagian besar deposit emas Bombana berada pada jalur sungai dan cabang-cabangnya.

Dampak terbesar kini mulai dirasakan para petani yang sawah-sawahnya memperoleh air dari Sungai Langkowala. Warga di 15 desa (untuk dua kecamatan yakni Lantarijaya dan Rarowatu Utara) menyaksikan berkurangnya air yang mengairi sawah dan tambak mereka. Bagaimana mungkin ini terjadi dalam sekejab? Produksi hasil sawah menurun drastis. Hanya 400 hektar sawah yang kini berproduksi dan 500 hektar lainnya menganggur karena kekeringan dan perginya para petani ke lokasi tambang.

Saat air mengalir dengan lancar, rata-rata petani bisa memperoleh 5-6 ton gabah per sekali panen, kini yang terjadi adalah seluruh petani kehilangan 2500 ton gabah dalam panen terakhir ini. Anda akan menyaksikan petani yang berdiri termangu menatap sawah mereka yang berjarak 2 kilomenter dari sungai Langkowala.

Kekhawatiran paling mendasar adalah ; pertambangan emas di Bombana secara bertahap memiskinkan warga. Keuntungan hanya bisa diperoleh pada tahap awal tambang itu dikelola, lalu berubah jadi kerugian menakutkan saat kerusakan alam tak lagi terbendung.

Ancaman lainnya adalah gangguan kesehatan yang berasal dari limbah tailing, menyerupai bubur kental yang berasal dari proses pengerusan bebatuan dan tanah—saat hendak membersihkan emas. Meski dinyatakan terlarang dan secara tegas Pemerintah mengatakan tak ada penggunaan merkuri, tapi bukti menunjukkan zat kimia berbahaya tersebut bercampur dalam ‘bubur’ tanah tersebut.

Banyak penelitian menunjukkan, tailing hasil penambangan emas mengandung salah satu atau lebih bahan berbahaya beracun seperti; Arsen (As), Kadmium (Cd), Timbal (pb), Merkuri (Hg) Sianida (Cn) dan lainnya. Logam-logam yang berada dalam tailing sebagian adalah logam berat yang masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah-limbah tersebut terurai melalui sungai ataupun tanah.

Mengacaukan Struktur Sosial Budaya dan Konflik Agraria

Hasil investigasi Dewan Daerah Walhi Sultra, Sus Yanti Kamil bulan juni lalu, mengungkap salah satu bentuk keburukan praktek tambang. Yakni, mengacaukan struktur sosial dan budaya masyarakat. Bila dulunya warga terutama petani memiliki alat produksi berupa tanah dan hak menentukan jenis komoditi pertaniannya, kini mereka tak punya hak bekerja, karena terikat pada kebijakan perusahaan.

Begitupun dalam aspek budaya, masuknya berbagai masyarakat dari segala penjuru mengakibatkan terjadinya perubahan budaya lokal dengan sangat cepat, prostitusipun kerap terjadi. Apakah salah bila struktur sosial berubah? Tak salah, namun berbagai ketimpangan sosial akan terjadi bila perubahan terjadi dalam tempo singkat dan warga tak cukup siap mengantisipasinya.

Selain itu, walhi juga mengungkapkan bahwa konflik tanah antara pemegang izin usaha pertambangan dan masyarakat kerap terjadi sebagai akibat dari penguasaan kawasan pertambangan yang berada di tanah yang diklaim warga sebagai tanah mereka atau tanah warisan nenek moyang mereka.

Begitupun yang terjadi di kawasan pertambangan emas Bombana, konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan tidak dapat terhindarkan. Keberpihakan Negara pun sangat jelas. Satu orang warga telah ditahan dengan tuduhan melanggar UU 41 tentang kehutanan. Namun disisi lain pemerintah justru memberikan izin usaha pertambangan kepada investor di kawasan yang sama. Dampak dari penguasaan sumber daya tambang emas Bombana oleh kaum pemodal, juga telah melahirkan kekerasan terhadap rakyat. Praktek militerisme akan digunakan untuk memperkuat kekuasaan atas sumber daya alam tersebut.

Tambang emas Bombana di temukan pada pertengahan 2008, pada saat itu pula ribuan penambang dari pulau Sulawesi dan luar pulau Sulawesi, seperti Jawa, Kalimantan, dan Papua menyemut di Bombana. Kegiatan tambang rakyat ini dinilai legal setelah Pemerintah kabupaten Bombana mengeluarkan SK Bupati No.10 tahun 2008 tentang kewajiban penambang membayar kartu dulang sebesar Rp 250.000 per orang. Data terakhir menunjukkan, 60 ribu kartu dulang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang artinya lima belas miliar uang telah masuk ke kas Pemerintah Bombana.

Namun, hal aneh yang kemudian muncul adalah kas pemkab. Bombana kosong. “saya ragu,bulan ini kami tidak akan gajian,” kata Fahyadi, staf sekretariat DPRD Bombana.
Ribuan Hektar Sawah Gagal Panen

Adanya lokasi pertambangan emas di Bombana, tak semerta-merta bisa meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di daerah itu. Sejak tahun 2008 silam, dampak dari aktivitas pendulangan emas di kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya mulai menggeser mata pencaharian warga setempat.
Sekitar 3000 hektar padi sawah di dua kecamatan itu mengalami gagal panen, alias puso.

Penyebabnya tak lain, suplai air untuk irigasi tak ada lagi. Malpinas, Kepala Desa Langkowala, kecamatan Lantari Jaya mengatakan, tahun 2007 lalu, hasil panen di desanya masih mencapai 6,5 ton per hektar. ”tapi tahun ini, petani tak punya hasil panen sama sekali,” kata Malpinas. Penyebabnya adalah, aliran irigasi terputus karena banyak badan sungai yang jadi sumber irigasi sawah terputus oleh kubungan lumpur akibat galian pendulang emas. ”bahkan ada badan sungai yang sengaja ditutup oleh penambang,” terangnya.

Jarak desa Langkowala dengan lokasi pendulangan emas di kecamatan berkisar tiga kilometer. Kebanyakan penambang beraktivitas di pinggiran sungai, yang alirannya untuk irigasi sawah di dua kecamatan, Lantari Jaya dan Rarowatu Utara. Melihat jarak yang dekat ini, bisa disimpulkan seberapa parahnya dampak kerusakan alam yang akan dirasakan oleh warga setempat.

900 Hektar Tambak Terancam pula

Nasib baik masih bisa dirasakan oleh petani tambak desa Tunas Baru, kecamatan Rarowatu Utara. 101 Kepala Keluarga (KK) di desa itu adalah petani tambak ikan Bandeng dan Udang. Desa ini adalah lokasi terakhir yang akan lama lagi merasakan dampak dari aktivitas tambang di kecamatan itu.
”Saat ini pemilik tambak masih bisa panen minimal 500 kilogram perhektar, tiap kali panen,” kata Baharuddin Loba, Kepala Desa Tunas Baru .

Dia memperkirakan, paling lama dua tahun mendatang tambak milik warganya itu tak bisa panen sama sekali. Menurutnya, aktivitas penambang yang saat ini banyak menggunakan bahan kimia turut mempengaruhi kualitas air di tambak mereka. ”mereka sudah menggunakan air raksa,” katanya. Jika terjadi hujan yang deras, sudah pasti bahan kimia itu akan larut denga banjir dan limpasannya akan tertampung di lahan sawah dan tambak-tambak milik warga.”kalau sudah demikian, siapa yang akan menanggung kerugian petani,” tanyanya.

Penambang rakyat itu tak mungkin bisa dimintai pertamnggungjawabannya terhadapat kerusakan alam di daerah hulu sana, lanjut Baharuddin Loba. Desa Langkowala dan Tunas Baru, hanya sebagian kecil potret buruk dampak pertambangan emas. Masih ada desa Aneka Marga, Marga Jaya, Wumbubangka, Tembe, Hukaeya, Watumentade dan Lantowua. Dengan cepat, semua desa itu akan segera merasakan susahnya memperoleh air bersih.

Menurut Achmad Nompa, Kepala Kecamatan Rarowatu Utara, suplai air untuk kecamantan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya berasal dari sungai Lausu, hulunya berada dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Kemudian mengalir ke sungai watu-watu dan sungai langkowala. Air tersebut di tampung dalam bendungan Langkowala, kemudian dialirkan ke saluran irigasi milik warga di dua kecamatan itu. Bahkan banyak warga menggunakannya untuk kebutuhan air bersih.

Namun, sejak adanya aktivitas pertambangan di daerah tengah, SP 6,7,8 dan 9, suplai air irigasi jadi terputus. Lebih parah lagi, ada beberapa Badan sungai yang sengaja di tutup untuk membendung airnya. Salah satunya adalah aliran sungai Lausu di perbatasan SP 8 dan SP 9. lokasi ini milik PT. Panca Logam.

PT. Panca Logam Sendiri memiliki konsensi seluas 1200 hektar. Sekitar 400 hektar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL), selebihnya adalah masuk dalam kawasan hutan produksi, eks Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Barito Pasifik. Dengan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dar Bupati Bombana, Atikurahman. Namun, hasil pantauan Walhi-Sultra, perusahaan itu sudah melakukan kegiatan ekspoitasi dan pengangkutan.

Praktek pertambangan di bombana mencerminkan buruknya pengelolaan aset daerah. Mestinya, yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah bagaimana menjamin keberlangsungan sektor-sektor pencaharian warga yang sudah digeluti sejak dulu. Hal ini menyangkut keadilan warga untuk mengakses sumberdaya. (Abdul Saban)

Read More