Menhut Harus Tegas Soal Pemindahan Komodo ke Bali

Flores, Green Press-Menteri Kehutanan MS Kaban harus bersikap tegas dan terbuka terkait upaya pemindahan 5 pasang komodo (Varanus komodoensis) dari kawasan cagar alam Wae Wuul, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ke Taman Safari Bali..

Pasalnya sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pemberian izin menangkap 10 ekor komodo guna pemurnian genetik hingga sekarang tidak ada kejelasan. Hal itu akan menimbu lkan keresahan di kalangan masyarakat NTT.

"Menhut sebaiknya berterus terang, kalau memang dibatalkan rencana itu katakanlah, hal itu justru sangat terpuji. Jangan malah berdiplomasi membentuk tim terpadu untuk studi kelayakan memuluskan rencana tersebut, kata pemerhati lingkungan dari Manggarai Rofino Kant," Rabu (26/8), yang dihubungi dari Ende, Flores.

Menurut Rofino, sikap menteri kehutanan yang terkesan mengambang hingga saat ini justru akan membuat masyarakat NTT makin cemas, dan juga terkesan menhut melemparkan tanggung jawab atau mengadu domba antara pemerintah provinsi NTT, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat.

"Sebab akan terkesan pemprov, maupun pemkab Manggarai Barat berkonspirasi dalam rencana ini," katanya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya belum lama ini bersama pimpinan DPRD NTT telah menghadap MS Kaban untuk menyampaikan aspirasi penola kan masyarakat NTT jika komodo Flores dipindah ke Bali. Aspirasi itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Kompas , 7/8).

Pemprov NTT menghendaki pemurnian genetik komodo dilakukan secara in situ atau di habitat aslinya. Pertimbangan lainnya, dari aspek pariwisata pemindahan komodo yang merupakan satwa purba endemik NTT jika dipindah ke Bali dampaknya akan merugikan masyarakat NTT.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Matheus Hamsi menegaskan, bahwa Bali adalah kota pariwisata budaya, bukan untuk habitat komodo.

"Dengan dalil apa pun saya sebagai wakil rakyat tetap menolak rencana pemindahan komodo ke Bali. Masyarakat NTT pun saya yakin tidak setuju. Pemerintah pusat tidak bisa berbuat seenaknya. Dan juga menjadi pertanyaan, ada apa menteri kehutanan begitu ngotot komodo dipindah dari habitat aslinya di Flores. Jangan-jangan menhut memiliki saham di Taman Safari Bali," kata Matheus.(KPS/A.A.Effendy)

Read More

SIEJ-EJN : Lingkungan Harus Menjadi Isu Utama

Jakarta,BERLING- Earth Journlism Network dan The Society of Indonesian Environmental Journalists mengharapkan agar pihak media memberikan ruang bagi pemberitaan lingkungan hidup.

Menurut James Fahn dari Global Director and Senior Technical Advisor, Environmental Programs, Earth Journlism Network, Isu lingkungan dan penanganannya terhadap kerusakannya saat ini telah menjadi perhatian besar secara global, tapi sayangnya media masih menganggap isu lingkungan isu pinggiran.

Tinggi laju kerusakan lingkungan akibat pemanasan global seperti yang terjadi pada terumbu karang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Kini dan akan datang bila pemerintah serta masyarakat tidak melakukan tindakan yang manjur. Dipercaya akan mendatangkan bala bencana yang tak terkira dahsyat kerusakannya. Dengan maraknya tanda-tanda kerusakan tersebut, diharapkan agar jurnalis bisa mengambil peran yang lebih besar dalam membantu penyebaran informasi lingkungan lewat media.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam kelak akan mengalami bencana lingkungan. “Banyak pertambangan yang sebenarnya tidak sadar dengan konsep ramah lingkungan. Dulu ada Bappedal yang berfungsi sebgai pengawas kerja penangan tata ijin pabrik, lembaga ini bahkan punya pengaruh yang besar. Pabrik bisa ditutup jika nyata-nyata melakukan pencemaran terhadap lingkungan,” ujar Harry Surjadi, mantan wartawan Kompas ini yang saat ini dipercaya sebagai Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists.

Berkurangnya wewenang lembaga negara atas pengawasan lingkungan kini diperparah dengan ‘mandulnya’ peran Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tak heran jika James Fahn pun menegaskan peran penyelamatan lingkungan akan menjadi sangat berarti bila negara pun dilibatkan. Tidak semata-mata (peran penyelamatan lingkungan) hanya dilakukan oleh masyarakat semata. “Banyak faktor yang mengikuti menghalangi kampanye penyelamatan lingkungan. Masalah keamanan, ketersediaan energi yang terus menerus dibutuhkan oleh pihak industri, belum lagi migrasi penduduk akibat terjadi kerusakan lingkungan yang juga harus dijadikan perhatian utama di masa yang akan datang,” imbuh James Fahn saat tampil sebagai pembicara dalam pertemuan dengan puluhan jurnalis lingkungan di Jakarta, Rabu (11/8) lalu.

Di masa yang akan datang, baik masyarakat dan negara (Kementerian Negara Lingkungan Hidup) wajib diberi peran besar. Jadi bukan lantaran negara sedang memperkuat sektor ekonomi. Perkara penyelamatan lingkungan diabaikan begitu saja. Padahal dimasa yang akan datang bencana akibat lalai dalam menyelamatkan lingkungan niscaya terjadi. Baik Harry Surjadi maupun James Fahn, menyarankan agar kampanye tentang penyelamatan lingkungan harus dijadikan isu utama, selain urusan kemakmuran ekonomi dan demokrasi. ADRIAN SYAHALAM

Read More