LIPI: Gunung Api Tidak Muncul Tiba-tiba

Bengkulu, Greenpress - Direktur Pusat Penelitian Geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Iskandar Zulkarnain, mengatakan, kemunculan gunung api tidak mungkin secara tiba-tiba.


"Ada proses panjang yang membentuk gunung api muncul, tidak mungkin tiba-tiba," katanya saat dikonfirmasi tentang penemuan gunung api raksasa setinggi 4.600 meter dengan diameter 50 km di 330 km arah barat Kota Bengkulu.

Iskandar mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan resmi terkait temuan gabungan para pakar geologi Indonesia dan sejumlah negara asing tersebut.

Terlepas dari itu, menurut dia, selain tidak mungkin terbentuk secara tiba-tiba, keberadaan gunung api di perairan barat Sumatra ini juga tidak pernah terdeteksi oleh satelit.

"Seharusnya ada deteksi ya kan, tapi sejauh ini saya belum pernah mendapat informasi tentang keberadaan gunung api di perairan barat Sumatra khususnya di laut Bengkulu ini," katanya seperti dikutip Antara.

Ia mencontohkan pembentukan kembali gunung api Krakatau di Selat Sunda yang membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun setelah sempat meletus pada tahun 1883.

Sementara itu, Kepala Seksi Geologi Badan Klimatologi dan Geofisika Bengkulu, Dadang Permana, yang berkantor di Kepahiang mengatakan, di titik lokasi keberadaan gunung api tersebut tidak pernah terdeteksi adanya gerakan vulkanik.

"Bagi kami ini masih sebatas hipotesa dan BMG perlu melakukan penelitian lagi, karena tidak pernah terdeteksi getaran vulkanik di titik 330 km arah barat Kota Bengkulu," katanya.

Keberadaan gunung api raksasa ini merupakan hasil penelitian gabungan sejumlah lembaga yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral CGG Veritas dan Institut de Physique Globe) Paris.

Gunung api tersebut diperkirakan berdiameter 50 km dan tinggi 4.600 meter dengan lokasi 330 km arah barat Kota Bengkulu.(Ant)

Read More

KLH Luncurkan Sistem Elektronik Pengelolaan B3 Online

Jakarta, Greenpress - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) secara resmi meluncurkan sistem elektronik pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3 sebagai rangkaian acara Pekan Lingkungan Indonesia di Jakarta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) Rachmat Witoelar yang diwakili oleh Deputi IV MenLH Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Imam Hendargo yang membuka secara resmi sistem elektronik pengurusan B3 tersebut mengatakan saat ini ada peningkatan jumlah izin pengelolaan limbah B3.

"Hal tersebut dimaknai positif. Untuk itu diperlukan adanya suatu bentuk pelayanan publik yang sangat prima, sehingga birokrasi kepengurusan izin yang merupakan suatu proses penting yang harus selalu disempurnakan," kata MenLH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi IV MenLH Imam Hendargo.

Proses pelayanan publik yang transparan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah merupakan wujud dari e-government yang dilakukan oleh KLH.

Dengan diluncurkannya sistem elektronik ini, diharapkan para pemangku kepentingan pengelolaan B3 dan limbah B3 akan semakin cepat dalam mengakses semua data dan informasi terutama dalam pengurusan perizinan, dokumen perpindahan limbah B3 dan pengawasan.

MenLH menjelaskan pengajuan jumlah izin pengelolaan B3 terdiri atas 38 persen untuk izin penyimpanan limbah B3, 11 persen untuk pengumpulan limbah B3, 14 persen untuk pemanfaatan limbah B3 dan 14 untuk pengolahan dan pengumpulan limbah B3.

"Sedangkan 22 persen untuk rekomendasi pengangkutan limbah B3, karena yang memberikan ijin pengangkutan limbah B3 itu dari Dephub," kata Imam.

Sistem elektronik pengelolaan B3 ini merupakan sistem online yang dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan limbah B3 di Indonesia.

Sistem tersebut terdiri dari e-Manifest dokumen limbah B3 online, Data Base pengawasan dan penaatan industri, database perizinan dan registrasi B3 online dalam satu laman (situs) pengelolaan limbah B3.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3, salah satunya dengan program pengawasan kinerja perusahaan yang ramah lingkungan yaitu PROPER (Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan oleh Industri).

"Pada tahun 2008, industri yang diawasi melalui Proper berjumlah 525 industri, sedangkan pada tahun 2009 diharapkan mencapai 750 industri," kata MenLh seperti dilansir Antara.

Pemerintah melalui KLH juga mendorong pengelolaan B3 dan limbah B3 untuk menjadikan limbah B3 tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sesuatu yang bernilai ekonomi yang mengedepankan ikon 3R yaitu Re-use, Re-cycle dan Re-covery. (Ant)

Read More

Penanganan Orangutan di Indonesia Dinilai Buruk

Jakarta,Greenpress-Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak Departemen Kehutanan untuk serius mengawasi pemeliharaan orangutan di kebun binatang. Desakan ini didasarkan pada hasil riset COP yang menunjukkan bahwa hampir seluruh orangutan yang berada di kebun binatang di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi yang buruk.

Menurut Captivity Researcher COP Drh. Luki Wardhani, para pengelola orangutan cenderung mengabaikan prinsip -prinsip kesejahteraan binatang (animal welfare) yang disepakati oleh berbagai asosiasi kebun binatang seperti World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) dan Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI). Adapun prinsip dalam penanganan orangutan yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan secara fisik, bebas dari luka, sakit dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku secara normal serta bebas dari stress dan tekanan.

COP melakukan penilaian pada 28 orangutan di kebun binatang Surabaya, Solo, Yogya, Bandung dan Jakarta. Penilaian dilakukan hanya pada orangutan yang dipamerkan, tidak termasuk orangutan yang disembunyikan, dipakai untuk pertunjukan atau dalam masa karantina. COP menghabiskan 30.000 detik untuk menilai setiap individu orangutan.

Pada umumnya, kebun binatang di Indonesia masih menggunakan kandang berjeruji untuk memamerkan orangutannya kepada pengunjung. Beberapa kebun binatang telah meninggalkan gaya kandang berjeruji dan menggantikannya dengan kurungan terbuka mirip pulau (enclosure).

Hampir seluruh orangutan yang dikurung dalam kandang berjeruji, kondisinya lebih buruk dibandingkan yang ditempatkan di enclosure. Mereka tidak mendapatkan akses air untuk diminum, minim interaksi sosial dengan orangutan lainnya dan kandang kosong tanpa fasilitas bermain.
"Mudah untuk mengenali gejala stress pada orangutan karena mirip dengan manusia. COP mendokumentasikan berbagai gejala stress dan gila seperti membenturkan tubuh, memuntahkan makanan dan memakannya kembali, menjilati puting susunya sendiri, minum air kencing serta menghabiskan waktu dengan tidur dan duduk bengong tanpa ekspresi," kata Luki Wardhani saat melakukan konferensi pers di Hotel Paragon, Jakarta Pusat (27/5).

Hal senada juga diungkapkan Hari Wibowo, Captivity Campaign Manager COP. Menurutnya, hal tersebut seringkali disebabkan oleh buruknya kualitas hidup orangutan tersebut."Kebun binatang sebagai lembaga konservasi ex situ sudah seharusnya memperlakukan koleksi satwa sebagai spesimen hidup yang bernilai, bukan memperlakukannya seperti sekarang ini. Kebun binatang cenderung mengeksploitasi orangutan untuk hiburan dan lelucon bagi pengunjung. ," kata Seto Hari Wibowo. (Marwan Azis).

Read More

Perlunya Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang Berbasis Masyarakat

Coremap II Sulsel Adakan Workshop Journalist Writing Competition


Makassar, Greenpress-Program Coremap II merupakan salah satu program nasional yang bertujuan merehabilitasi, melindungi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan guna menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir, terumbu.berdasarkan data kondisi terumbu karang di Indonesia yang dikemukakan oleh Suharsono 2000 menyebutkan bahwa terumbu karang di Indonesia dibagi dalam empat kondisi yaitu : kondisi sangat baik 6,04 persen, kondisi baik 22,95 persen,kondisi buruk 31,16 persen dan kondisi buruk 32,11 persen. Berdasarkan data tersebut secara mikro kondisi terumbu karang Indonesia cukup mengkwatirkan.Akan rusaknya ekosistem

“ adapun program tahap II akan mendanai pembuatan dan penyediaan mataeri tentang penyadaraan public dan bantuan teknis, dan dukungan operasional bagi penyadaran publik dan dukungan/advokasi,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel, Iskandar pada pembukaan Workshop Jurnalis untuk terumbu karang di Hotel Losari Beach Makassar, (29/5).
Menurut Iskandar kegiatan ini akan mendorong pengelolaan secara bertanggung jawab terhadap terumbu karang dan ekosistem terkait, memperkecil jumlah kemiskinan diwilayah program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijksanaan terhadap pola pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya terumbu karang melalui upaya penguatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang berbasis masyarakat dan penyadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan, jelasnya.

Pada Workshop Jurnalist Wraiting Competition yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel dan RCU Coremap II diikuti oleh sejumlah wartawan dari berbagai media di Makassar yang berlansung selama dua hari dan pada pelaksanaan Workshop ini akan juga diadakan lomba tulis oleh peserta .(A.Umar/Andi A.Effendy)

Read More

55 Persen Terumbu Karang di Sulsel Rusak

Makassar, Greenpress - Hingga saat ini, sekitar 55 persen ekosistem terumbu karang di wilayah perairan laut Sulawesi Selatan rusak akibat ulah oknum nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak berupa bom.

Cara penangkapan ikan seperti ini telah merusak ekosistem yang ada di bawah permukaan laut, termasuk terumbu karang taman nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel, Ir Iskandar di Makassar, Rabu.

Padahal, lanjutnya, saat memaparkan program kerja tahun 2009, terumbu karang yang ada di pulau-pulau dalam wilayah perairan laut Sulsel kondisinya cukup memprihatinkan karena sisa 45 persen yang masih baik untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Sedangkan taman laut Takabonerate yang merupakan taman laut ketiga terindah di dunia, tidak hanya terumbu karangnya yang rusak, melainkan juga mengancam jutaan spesies biota laut yang unik, termasuk lingkungan panorama sekitarnya yang cukup indah bisa tercemar akibat pemboman ikan ilegal itu.

"Sudah ada pencari ikan dengan cara itu yang ditindak aparat TNI-AL setelah tertangkap basah menangkap ikan dengan alat peledak tersebut," ungkapnya seraya menambahkan, terumbu karang juga merupakan salah satu komoditi yang harus dilindungi dari kepunahan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam merehabilitasi terumbu karang yakni fisiknya, ekologis (lingkungan) dan sosial (masyarakat) sekitar pulau-pulau yang ada di wilayah perairan Sulsel agar ke depan wilayah perairan laut Sulsel aman dari ancaman kepunahan ekosistem tersebut.

Pemerintah provinsi Sulsel, ujarnya, memberi kewenangan kepada Pusat Penelitian Terumbu Karang Universitas Hasanuddin, Makassar untuk melakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap terumbu karang yang ada di wilayah ini.

Kerjasama dengan institusi pendidikan tersebut dilakukan melalui suatu kesepahaman (Mou) bagi perlindungan dan pelestarian terumbu karang dan biota laut lainnya di daerah ini, katanya dan menambahkan, anggaran pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2009 ini mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut Iskandar, Sulsel salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan. Taman laut nasional Takabonerate terindah ketiga di dunia, memperoleh piagam penghargaan dunia pada pertemuan Internasional Kelautan (World Ocean Conference) di Manado, Sulut, 11 - 15 Mei 2009.(Andi E.Effendy)

Read More

Greenpeace Kirimi Yudhoyono Petisi Lindungi Hutan

Jakarta, Greenpress - Organisasi pencinta lingkungan, Greenpeace perwakilan Indonesia mengirim petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan kebijakan untuk melindungi hutan dengan cara pelarangan penebangan hutan sementara.

Hal tersebut diungkapkan juru kampanye Greenpeace Asia Tenggara, Joko Arif saat menggelar aksi pembela hutan Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin.

Petisi yang ditandatangani sekitar 60.000 pembela hutan Indonesia tersebut disampaikan ke SBY melalui Kepala Biro Persuratan Sekretariat Negara (Setneg), Sri Haryati.

Joko mengatakan petisi itu menyebutkan bahwa pemerintah harus secepatnya mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan hutan guna mengatasi perubahan iklim, melindungi keragaman hayati dan hak hidup masyarakat adat.

Joko menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia 120,35 juta hektare atau setara dengan empat negara di Eropa, yakni Inggris, Jerman, Perancis dan Finlandia.

Namun demikian, tingkat kerusakan hutannya mencapai 1,8 juta hektare per tahun atau sebanding dengan lima kali luas Pulau Bali per tahunnya.

"Rata-rata kerusakan hutan di Indonesia mencapai lima kali luas lapangan sepakbola per menitnya," kata Joko seperti dilansir Antara.

Aksi penyampaian petisi lindungi hutan di Indonesia tersebut juga didukung artis ibukota seperti Teuku Zaky, Julie Estelle dan penyanyi dangdut Krisna Mukti.(Ant)

Read More

Belasan Aktivis Filipina Dideportasi Terkait WOC

Manado, Greenpress - Sejumlah 16 orang aktivis asal Filipina yang juga anggota Aliansi Manado dideportasi Selasa dini hari (12/5) karena dianggap menghadiri kegiatan ilegal meski beberapa dari mereka adalah peserta resmi Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan KTT CTI.

Aliansi Manado melalui siaran persnya yang diterima ANTARA di Manado, Selasa, menyebutkan para aktivis tersebut tergabung dalam SEAFISH, jaringan utama masyarakat sipil yang paling kencang menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan nelayan tradisional Asia Tenggara.

Aliansi Manado mengatakan pendeportasian aktivis merupakan bukti dibungkamnya suara nelayan tradisional oleh penyelenggara WOC-CTI.

Para aktivis Filipina ini didampingi Konjen Philipina pada jam 17.00 pada Senin dan dibawa ke kantor Imigrasi Sulut (11/05) setelah mengikuti kegiatan Aliansi Manado di pantai Malalang.

Di kantor imigrasi, para aktivis ini dipaksa mengakui bahwa mereka telah mengikuti forum illegal, dan mereka menolak tuduhan tersebut.

"Kami bingung, karena petugas imigrasi ini tak bisa menyebutkan apa kesalahan kami dan mengapa kami dideportasi. Kami juga tak jelas nasibnya karena tak ada surat deportasi resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Mereka malah mengambil tiket dan menjadwalkan ulang tiket kepulangan kami. Deportasi ini tak punya alasan kuat. Kami menyatakan protes terhadap sikap pemerintah Indonesia," kataTed Jasinto dari SEAFISH usai diperiksa seperti dilansir Antara.

Enam belas aktivis Philipina yang akan dideportasi adalah Jun Germise,Pepe Tanchuling, Magda, Roming Dinna Umengan, Bebeb, Mercy Cepe, Pablo Rogales, K. Bal, Ted Jasinto, Glenn, K Noli. Nasser Halipa, Daniel,Vay Vibal, Doned Canada. Para aktivis ini tergabung dalam SEAFISH.

Mereka memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional dalam akses dankontrol terhadap sumber daya laut dan pesisir.

SEAFISH beranggotakan organisasi non pemerintah dan organisasi nelayan di wilayah Asia tenggara, khususnya Kamboja, Indonesia, Philipina dan Vietnam.(Ant)

Read More

NGI Indonesia : 16 Lokasi Penyelaman Terbaik Indonesia

Kepulauan Raja Empat Papua Photo : Dominggus Mampioper

Potensi wisata selam di Tanah Air masuk agenda pejalan asing dan lokal. Panorama bawah laut yang memukau –hingga tak jarang sulit diungkap lewat kata —mendorong mereka untuk datang lagi. Responden National Geographic TRAVELER Indonesia memilih dan menilai peringkat lokasi penyelaman terbaik Indonesia.

Kepulauan Indonesia sungguh beruntung berada di jantung Segitiga Emas Terumbu Karang Dunia (the Coral Triangle) antara Filipina, Papua Nugini, Solomon, Fiji dan Australia yang mencakup 5,7 juta km2, setara dengan kekayaan alam dari hutan hujan tropis di Amazon.

Keindahan alam bawah laut Tanah Air telah menghadirkan para pejalan lokal maupun asing untuk menikmati dengan menyelam dan/atau snorkeling. Selam, cabang olahraga yang ketika diperkenalkan pertama kali di sini pada awal 1960-an dinilai eksklusif oleh sebagian masyarakat Indonesia, telah berkembang pesat. Penyediaan peralatan selam, layanan wisata selam dalam wadah organisasi (dive operator) sampai tenaga lepas pemandu selam (freelancer) turut meramaikan industri pariwisata selam negeri kita.

National Geographic TRAVELER Indonesia baru saja menggelar angket bertujuan memeringkatkan 41 lokasi penyelaman terbaik di Indonesia, dari Sabang sampai Kaimana. Meliputi faktor keindahan dan keragaman, tantangan penyelaman, ketersediaan wisata tambahan, pelayanan, kepuasan dibanding biaya (cost meets benefit), kelestarian lokasi dan kemudahan menuju lokasi.

“Kami melibatkan para pelaku penyelaman melalui survey online di situs kami; http://www.national geographic. co.id/sub/ survey/ (16 Maret 1 April 2009) serta angket dalam acara Deep Indonesia (27 – 29 Maret 2009) di Balai Sidang Jakarta/Jakarta Convention Center,”kata Christantiowati Text Editor National Geographic TRAVELER Indonesia melalui siaran pressnya.
“Metodologi yang digunakan adalah purposive sampling dan sampai batas akhir penelitian terkumpul 421 responden. Dengan profil demografis, usia rata-rata 30 tahun, pria 71% dan wanita 29%. Sebesar 64% merupakan penyelam bersertifikat dari lembaga PADI (43%),”tambahnya.

Berikut adalah peringkat lokasi penyelaman terbaik Indonesia dari hasil survei Litbang National Geographic TRAVELER Indonesia.

1. Papua: Kepulauan Raja Ampat (NILAI:4,23)
Responden memberikan nilai tertinggi untuk keragaman dan keindahannya (4,81) serta kelestarian lokasi. Sekaligus menjadi impian para penyelam yang belum pernah berkunjung ke sana (36%). “Kehidupan bawah laut belum terganggu dan saya berharap akan demikian seterusnya. Lokasi tepat untuk menikmati ikan dan terumbu karang juga aneka relic dari Perang Dunia II,” Daniel Abimanju Carnadie, Jakarta.

2. Nusa Tenggara Timur: Komodo, Rinca (NILAI: 4,23)
Dipilih karena nilai tantangan dan kesulitan tinggi untuk tiba di lokasi bawah air (4,42) dan menempati peringkat kedua setelah Raja Ampat untuk soal kelestarian lokasi (4,24). “Lokasi yang komplit, dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut berpadu dengan arus kuat menjadi tantangan tersendiri,” Fajar Anshori, Jakarta.
3. Sulawesi Utara: Selat Lembeh, Bitung (NILAI: 4,19)
Nilai tertinggi didapat untuk sektor kepuasan dibanding biaya atau cost meets value (4,52). Disusul dengan layanan operator yang memuaskan (4,09). “Banyak biota aneh yang jarang ada di tempat lain,” Ria Qorina Lubis, Jakarta.

4. Sulawesi Utara: Kepulauan Bunaken, Manado (NILAI:4,14)
Kemudahan untuk menuju lokasi ini membuatnya terpilih sebagai salah satu situs selam terbaik (4,09). Termasuk peringkat atas untuk daftar lokasi yang ingin dikunjungi penyelam (13%). “Keanekaragaman penghuni lautnya begitu kaya. Keindahannya pun tak diragukan lagi,” Syamsir M. Saputra, Kalimantan Selatan.

5. Bali: Tulamben (NILAI:4,05)
Menempati peringkat teratas untuk urusan layanan operator (4,12) dan kemudahan menuju lokasi (4,17). “Titik penyelaman sangat dekat pantai. Wreck diving bagus, meski kadang crowded di bawah,” Johannes Suryo, Surabaya.

6. Bali: Nusa Penida, Lembongan (NILAI: 4,02)
Menempati peringkat tinggi bagi ketersediaan wisata tambahan (3,1 juga memiliki tantangan saat melakukan penyelaman (3,95). “Banyak pilihan tempat drift diving,” Margareta W. Artanti, Jakarta.

“Kami berharap, dari hasil angket yang dijadwalkan rutin tahunan ini, pemerintah daerah, pihak berwenang/taman nasional, pelaku industri pariwisata, LSM, dan warga setempat dari lokasi-lokasi yang terpilih akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan mutu layanan selam lestari,”harapnya.

Sebaliknya, Pemda, pihak berwenang, pelaku industri pariwisata, LSM, dan warga setempat dari lokasi-lokasi yang kali ini belum terpilih, akan meningkatkan kualitas lingkungan dan mutu layanan selam lestari. Karena tak tertutup kemungkinan, belum terpilih bukan berarti kurang indah atau kurang baik, tapi karena belum banyak dikenal, sulit dan mahal mencapai lokasinya. (Marwan Azis).

Read More

Bike to School, Gaya Hidup Sehat ke Sekolah

Hari masih pagi sekali,cuaca dingin menusuk hingga ke sum-sum tulang, namun Jejen (36) warga Jln Sukabumi Dalam telah berajak dari rumahnya dengan mengayuh sepeda tuanya untuk bergabung dengan ratusan penggiat sepeda dari berbagai komunitas telah memadati pelataran Taman Pramuka Bandung. Mereka sengaja berkumpul untuk berpartisipasi dalam kampanye mengurangi deman bumi yang dikemas dalam Gowes Anti Panas sekaligus peluncuran Bike to School.

Bagi mereka, bersepeda merupakan salah satu model transportasi yang efektif melawan pemanasan global dan mengurangi polusi udara. Kalangan siswa-siswa sekota Bandung tak mau ketinggalan dan memutuskan untuk memulai budaya Bike to School yang peluncurannya bertempat di Taman Pramuka Bandung (9/5).” Di sini kami ingin mengajak sebanyak mungkin teman-teman yaitu anak SMA se-Kota Bandung memutuskan untuk mengurangi polusi dengan menggunakan sepeda,” Ujar Chyndar Naya Putri sebagai salah satu siswa binaan program Be The Change di Bandung.

Kegiatan bersepeda keliling kota Bandung ini melibatkan 620 orang siswa SMA se-kota Bandung dan berbagai komunitas sepeda seperti Bike to Work dan Paguyuban Sapeda Baheula Bandung. Dengan rute keliling dari Taman Pramuka menuju Jln Aceh-Jln Merdeka-Jln Wastu Kencana-Ciamplas-Cipaganti-Setia Budi-Jln RM Martadinata dan finisnya balik ke Taman Pramuka lagi.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Bike to Work dan Putri Indonesia 2009. “Kegiatan ini membahas pentingnya partisipai anak muda dalam aksi adaptasi perubahan iklim, perubahan gaya hidup terhadap pemakaian energy, komsumsi produk ramah lingkungan dari para generasi muda besar dampaknya akan sangat membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang cukup besar,”ujar Syaiful Pemimpin Redaksi dari Majalah Lingkungan Greeners yang juga menjadi koordinator kegiatan.

Selain itu, acara launching Bike to School itu juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah bank seperti Efek Rumah Kaca, Bottle Smoker, Musik Elektrik, Echolight dan Phonenic Archie.

Acara tersebut terselenggara atas kerjasama Greeners dengan Oxfam.“ Kami berharap dengan adanya acara ini, akan muncul perubahan prilaku dari anak-anak sekolah untuk memilih sepeda sebagai transportasi ramah lingkungan,”tambahnya. ( Foto dan Naskah Marwan Azis).

Read More

WISATA : Menikmati Indahnya Teluk Yotefa

Bumi Papua tak hanya menawarkan budaya yang masih asli bagi para wisatawan. Sebagian alamnya yang nyaris masih perawan pun menjadi daya tarik tersendiri.

Dalam perjalanan dari kota Jayapura menuju Abepura sempatkan berhenti di tempat peristirahatan di Jalan Skyline yang berlokasi tepat di perbatasan kota. Di sepanjang jalan tersebut, lepaskan pandangan untuk melihat-lihat luasnya lautan dan gugusan kepulauan yang berada di antara birunya laut. Pesona lautnya berwarna biru dan air terlihat tenang memberikan sebuah keindahan yang bisa membuat siapa saja yang memandanginya tak akan pernah melupakannya.


Di sebelah kanan jalan ini terbentang Gunung Vim yang menghijau. Gunung Vim ini memiliki keragaman hayati yang masih terjaga keutuhannya, seperti cemara papua, buah matoa, dan kera ekor panjang. Di kaki gunung ini juga terlihat sisa peninggalan Perang Dunia kedua berupa kapal perang Jepang yang karam di pesisir pantai dekat Gunung Vim.

Di sebelah Teluk Yotefa juga terdapat sebuah pulau yang besar yang tak lain adalah bagian dari tetangga Indonesia di bagian timur, Papua Nugini. Teluk ini memiliki dua kampung bernama Tobati dan Enggros yang masih termasuk dalam distrik Kota Jayapura Selatan. Hanya sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami kedua kampung tersebut.

Kedua warga masyarakat kampung ini akan lebih senang dipanggil sebagai orang Enggros. Kata Enggros adalah gabungan dari dua kata, yaitu Engg yang artinya tempat dan Ros, artinya Dua. Baik warga Enggros maupun Tobati memaknai Enggros sebagai kampung yang kedua.

Orang Enggros meyakini, nenek moyangnya berasal dari Gunung Mer. Gunung Mer sendiri berada di hadapan Kampung Enggros yang masih dalam kawasan Teluk Yotefa. Keunikan Yotefa adalah sebuah teluk yang berada di dalam kawasan Teluk Humbolboy. Menjadi menarik memang pemandangannya karena ada teluk di dalam teluk.

Akibat Langgar Adat

Menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat Papua Marthen Drunyl, pada awalnya seluruh Teluk Yotefa merupakan daratan dengan hutan rimba. Di tempat ini hanya ada kolam kecil dan aliran air yang bersumber dari mata air Pulau Msumo (yang sekarang menjadi tempat pemakaman masyarakat Tobati) serta satu lagi kolam kecil yang terletak di pinggiran Kampung Enggros.

Marthen Drunyl, menambahkan, daratan yang indah dan tenang itu kemudian menjadi porak-poranda akibat kesalahan manusia. Daratan ini dihantam ombak yang menyerupai dua hantu dengan air laut. Begitu besarnya air laut yang menyapu daratan ini sehingga terbentuklah pulau-pulau, seperti Pulau Debi, Pulau Msumo, Pulau Hamadi, Kayu Pulo, Kayu Batu, Pulau Holtekam hingga ke Pulau Vanimo di Papua Nugini.

Hantam air laut tersebut dipercaya merupakan kemarahan leluhur karena ada yang melanggar hukum adat. Nenek moyang mereka Mer, yang memiliki 12 orang anak, salah satunya adalah perempuan. Satu dari 11 anak laki-laki tersebut melanggar hukum adat masyarakat setempat, yaitu mengawini adik perempuannya sendiri. Akibat dari perbuatan ini, sang kakak dan adik diusir dari Enggros. Mereka kemudian menempati daerah di pinggiran Danau Sentani yang bernama Yobe.

Peristiwa tersebut, tambah Marthen, menyebabkan orang Enggros terpencar kebeberapa daerah dan mendiami tempat-tempat seperti seperti di Yobe, Asei, Tablasupa, dan Kayu Batu hingga sekarang.

Pilihan Untuk Wisata

Terlepas dari cerita tersebut, pada bulan-bulan tertentu (Juni—September) di teluk ini sering terjadi air laut surut. Sehingga di sekitar Kampung Tobati dan Enggros terbentang hamparan pasir yang berwarna cokelat.

Saat air surut, warga banyak memanfaatkan daratan jadian itu sebagai tempat bermain bola, voli, lomba layang-layang, dan sebagainya. Mengunjungi Kampung Tobati di kawasan Yotefa memang sulit untuk dilupakan. Suasana tenang dan sambutan hangat warga membuat terasa menyenangkan.

Jika saat berkunjung pada saat air pasang pun suasana tetap indah dan menyenangkan karena pengunjung yang datang bisa berekreasi sambil melihat dan berjalan ke perumahan di atas air. "Hei... Ko mo Kemana kah ade nona...mari sini sa antar ko," seruan ini akan selalu menyambut setiap pengunjung yang datang.

Bagi yang ingin menghabiskan waktu liburan di sekitar Jayapura, Enggros dan Tobati kiranya bisa menjadi pilihan yang tepat. Anda bisa menumpang perahu motor dari Dermaga Pasar Yotefa untuk sampai di Enggros. Waktu yang dibutuhkan hingga ke tujuan hanya sekitar 15 menit dengan biaya Rp10.000, tak perlu repot-repot bawa makanan. Kita tinggal memesan ikan apa saja, warga Enggros akan menyediakannya. Tak hanya itu Anda juga dapat menikmati kelapa muda di pesisir kampung Enggros yang memiliki laut tenang dan membiru.(Marwan Azis)

Read More

KLH Sosialisasi RPJMN di Forum Staf Ahli Menteri

Bogor, Greenpress- Guna menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2010-2014, Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Arif Yuwono mensosialisasikan RPJMN pada staf ahli menteri lintas sektor.

“Sosialisasi ini segaja kami adakan untuk meminta masukan dari staf ahli menteri tentang RPJMN, karena selama ini isu lingkungan diberbagai sektor masih termarjinalkan, meskipun telah banyak komintmen internasional yang telah dibuat,”kata Arif Yuwono dalam pertemuan staf ahli yang berlangsung di Hotel Salak Bogor (8/5).

Beberapa komitmen internasional yang pernah diikuti dan telah dirativikasi Indonesia dalam bidang lingkungan hidup antara lain KTT Stockholm 1972, KTT Bumi, KTT Johannesburg 2002, Bali Road Map, Protokol Kyotom, Protokol Cartagena, Konvensi Basel, Konvensi Stockholm dan Konvensi Keanegaraman Hayati, CITES dan beberapa komitmen regional lainnya.

Tak hanya itu, kiprah Indonesia dalam berbagai forum internasional bidang lingkungan hidup sangat disegani dalam mendorong berbagai kesepakatan dalam mengatasi persoalan lingkungan dan dampak perubahan iklim, tak heran Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Rachmat Witoelar berturut-turut tiga kali dipercaya sebagai presiden dalam bidang lingkungan hidup yaitu Presiden UNEP, Presiden COP 13 dan Presiden Basel .

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kesepakatan internasional bidang lingkungan dan merespon kebutuhan nasional, KLH kata Arif, telah melaksanakan berbagai program antara lain : pemantauan kualitas lingkungan, tata lingkungan, pengkajian AMDAL, Adipura, Langit Biru, Prokasih/Superkasih, Proper, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Menuju Indonesia Hijau, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Penipisan Ozon, Pengendalian Kerusakan Pantai dan Laut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Penegakan Hukum, Penguatan Informasi, Edukasi dan Komunikasi Lingkungan, Penyusunan peraturan perundangan di bidang LH, pemberian kredit lunak, dana alokasi khusus (DAK) dan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan serta menjalin kerjasama luar negeri.

KLH juga mendorong terbentuknya kelompok-kelompok lingkungan seperti EPW (Environmental Parliament Watch), Kaukus Lingkungan, Adiwiyata dan Duta Lingkungan Hidup.“KLH dalam menjalankan program punya prinsip yaitu kasih tahu lewat pendidikan, bagi ingin banyak tahu melalui jalur advokasi dan bagi sudah tahu tapi melanggarkan maka dikenalkan dengan istilah Litigasi,”jelasnya.

Isu Lingkungan Termarjinalkan

Meskipun KLH telah berkiprah sekitar 30 tahun dari zaman Emil Salim hingga Rachmat Witoelar, program KLH seakan tak mampu membendung laju perusakan dan pencemaran lingkungan hidup Indonesia yang berlangsung cepat, bahkan sudah mengarah pada bencana lingkungan yang menelan banyak korban jiwa, harta benda dan sumber daya alam Indonesia kian hari kian menipis.

Menurut Arif Yuwono, secara nasional isu lingkungan masih termarjinal dalam berbagai sektor pembangunan.”Padahal persoalan lingkungan hidup sangat banyak sekali dan terkait dengan berbagai sektor. Urusan lingkungan hidup bukan saja urusan LH, tetapi tanggungjawab semua sektor, karenanya perlu ada komitmen bersama,”ujarnya.

Dalam ranah politik, isu lingkungan hidup belum mendapat tempat dihati elit politik.”Dari 38 partai yang berkompotisi dalam pemilu 2009, hanya 1, 2 partai yang berbicara lingkungan,”ungkap Arif dengan nada miris. “Di ranah politik, isu lingkungan tidak seksi bahkan dirusak, pohon-pohon banyak yang dirusak untuk kampanye,”tambahnya.

Pemaparan Arif Yuwono mengenai kiprah KLH kaitanya RPJMN ditanggapi beragam pendapat dan masukan dari staf ahli yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya dari Dr Nurhayati Djamas staf ahli Menteri Departemen Agama RI, menyarankankan agar KLH mendorong kegiatan lingkungan yang sifatnya mendidik seperti bagaimana cara hemat listrik, membangun konstruksi rumah yang ramah lingkungan tanpa harus menggunakan AC, bentuk kegiatanya bisa berupa pembuatan iklan layanan publik di tv baik melalui kerjasama dengan media massa maupun Departemen Komunikasi dan informasi. Menurutnya progam lingkungan hidup harus dikaitkan dengan berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi dan sosial budaya.

Hal yang sama juga disampaikan Thamrin Bahri, staf ahli Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Menurutnya pengelolaan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan hidup.”Kegiatan pariwisata kalau salah kaprah akan merusak lingkungan. Berdarakan Resolusi Osaka UN-WTO (World Tourism Organization), dalam resolusi tersebut mengatur sanksi berupa pemboikotan oleh anggota organisasi wisata dunia bisa mendapatkan laporan ada pengelola pariwisata yang tidak care dengan lingkungan,”jelasnya. Karenanya ia mengusulkan pada KLH agar bisa bekerjasama dengan Departemen Pariwisata dalam membuat paket kegiatan seperti penularan potensi wisata lewat sadar wisata konservasi dan pengembangan etika wisata ramah lingkungan melalui pelatihan.

Sementara staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang lingkungan global, Ibu Liana dalam tanggapanya menyarankan agar sektor tidak lagi mempertentangkan pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi, karena biaya perbaikan lingkungan ketika lingkungan rusak jauh lebih besar.

Pandangan Liana itu, sejalan dengan revitasasi kebijakan lingkungan hidup yang dituangkan RPJMN 2010-2014 yang mengaitkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi hijau, yang didasarkan pada daya tampung lingkungan dengan tetap memperhitungkan risiko bencana alam dan lingkungan.

Pertemuan staf ahli menteri yang difasilitasi KLH itu dihadiri kurang lebih 20 orang staf ahli menteri dari dari sektor Menkokesra, ditambah staf ahli dari Menko Polkan dan Perekonomian. (Marwan Azis)

Read More

Pelaku Ilegal Logging di Gowa Akan Ditindak Tegas

Menyoal Maraknya Illegal Loging Terjadi Dikawasan Hutan.



Gowa, Greenpress-Maraknya penebangan liar di kawasan hutan, khususnya di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Sulsel, dianggap berbagai kalangan sangat meresahkan. Oleh karena itu, warga yang di daerah ini dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) acapkali melakukan pelaporan ke dinas terkait.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten gowa, Drs. Baso Daeng saat dimintai tanggapan mengakui, dengan adanya laporan yang masuk dari masyarakat, maka ia berjanji akan melakukan pengecekan dan mengambil langkah tegas akibat ksi penebangan liar (ilegal loging) di daerah tersebut.

“Kami akan melakukan penegakan aturan dengan mengundang aparat terkait seperti lurah, kepala dusun, camat, tokoh masyarakat, polisi kehutanan, dan aparat kemanan yang ada di daerah itu dan melakukan sosialisasi pada warga sekitar dan menjelaskan secara rinci bahaya yang ditimbulkan akibat ilegal logging,” ucap kadis Kehutanan Kabupaten Gowa, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dinas inipun berencana akan membuat rambu-rambu dan menempatkan orang-orang yang dapat dpercaya melaukan pengawasan pada zona yang telah dtentukan. Demikian halnya Baso Daeng akan mengusulkan ditambahkannya honor bagi petugas yang ditempatkan.(Syamsuryadi/Andi.A. Effendy)

Read More

121 Negara Hadiri Konferensi Kelautan Dunia di Manado

Sekretaris Panitia : Habiskan Dana Sekitar Rp 380 miliar.



Manado, Greenpress-Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Pertemuan segitiga terumbu karang (Coral Triangle Initiative/CTI) di Manado, Sulawesi Utara telah menghabiskan dana sekitar Rp 380 miliar. "Sebagian besar dana itu adalah untuk pembangunan infrastruktur, sedang biaya penyelenggaraan hanya sekitar Rp 41 miliar," kata Indroyono Soesilo, Sekretaris Panitia Nasional WOC kepada pers di Manado, Jumat (8/5
Menurut Indroyono, alokasi dana pembangunan infrastruktur itu sebenarnya adalah program rutin lintas departemen untuk mendukung WOC dan CTI Summit.
Ia memberi contoh, dana pembangunan Bandara Sam Ratulangi diambil dari PT Angkasa Pura dan Dephub, demikian juga pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dari Departemen PU. "Sedangkan biaya penyelenggaraannya sendiri hanya Rp 41 miliar, dimana Rp 30 miliar dari Departemen Kelautan dan Perikanan dan Rp 11 miliar dari Pemda Sulut," ujarnya,seperti dikutif kompas.

Karena pemerintah membangun infrastruktur, maka pihak swasta tertarik untuk berinvestasi seperti membangun hotel dan sarana serta fasilitas untuk wisata MICE (meeting, incentive, conference, exhibition). "Jumlah investasi swasta di Sulut menjelang dan terkait penyelenggaraan WOC ini telah mencapai hampir Rp 1,5 triliun," ujarnya.

WOC dan CTI Summit akan digelar di Manado tanggal 11-15 Mei 2009 dengan pusat kegiatan di Grand Kawanua Convention Hall yang akan diikuti oleh para pakar perikanan, kelautan dan lingkungan dari 121 negara serta sejumlah kepala pemerintahan. (Andi.E.Effendy)

Read More

Kecerdasan dibalik Kincir Air Tradisional di Kupitan, Kab. Sijunjung

Hasil kunjungan Tim Sosbud-Kemitraan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Kec. Kupitan Kab. Sijunjung, akhir Februari 2009 yang lalu, dijumpai 3 unit kincir air tradisional, dan setiap kincir air itu secara konti-nyu dan dapat mengairi se-luas relatif 10 Ha lahan pe-sawahan, di area komu-nitas petani yang dihuni lebih kurang 200 orang - 40KK tersebut.

Aktifitas 3 kincir yang terdiri dari bahan kayu, papan dan anyaman bambu tersebut, berfungsi menaikkan air dari aliran sungai ke saluran pengairan pesawah-an sesuai kapasitas kincir berdasarkan diameter kincir dan kemiringan area, bila tanpa kincir air tersebut lahan pesawahan itu masuk dalam kategori sawah tadah hujan.

Kincir air tradisional tersebut merupakan teknologi rakyat yang ramah lingkungan, tanpa listrik ataupun bahan bakar fosil, dengan memanfaatkan tenaga potensial aliran sungai untuk menggerakkan roda dan tabung-tabung air untuk memindahkan air sungai di bawah secara kontinyu ke atas saluran irigasi persawahan.

Nagari kincir air



PENGUNGKIT
Kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan teknologi rakyat itu, telah digunakan secara turun menurun, suatu manifestasi membentuk komunitas dalam budaya berperilaku Mandiri, Hemat dan Adil dalam memanfaatkan sumber air untuk kehidupan secara bersama..

PENDULUM
Pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, kincir air irigasi yang ramah lingkungan tersebut, bila kita coba kalkulasi dalam valuasi neraca massa dan energi, maka akan menghasilkan sbb:

3 kincir itu yang mampu mengairi 30 Ha tersebut, dapat menghasilkan volume air relatif 45.000 m3 per-musim tanam (3-4 bulan).

Bila disandingkan dengan mesin pompa air, dengan menggunakan minyak diesel, untuk memompakan 45.000 m3 air itu, dibutuhkan 1.196 Lt minyak diesel yang setara dengan Rp 11,5 juta per musim panen (harga minyak diesel @Rp6.000,-/liter). Jika dikonversikan dengan emisi gas buang maka dapat dihindari pencemaran udara sejumlah 1,8 ton CO2 per-musim tanam. (Yanuardi Rasudin/KLH)

Read More

Berita Foto : Protes Ilegal Mining di Bombana

Protes mahasiswa terhadap praktik ilegal mining di Bombana terus disuarakan. Bahkan mahasiswa berdemo di kantor Polda Sulawesi Tenggara memprotes banyaknya oknum aparat menjadi beking ilegal mining di tambang emas Kab.Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. foto: Yoshasrul

Read More

53 Negara Pastikan Hadiri WOC

Manado, Greenpress - Sudah 53 negara memastikan diri mengirim delegasi untuk menghadiri konferensi kelautan dunia (World Ocean Conference/WOC) yang akan digelar di Manado, 11 sampai 15 Mei 2009.

"Sampai hari ini, sudah 172 peserta dari 53 negara yang mengkonfirmasikan kehadirannya dalam konferensi ini," kata Dr. Deisy Mantiri, Kepala Sekretariat Panitia Nasional WOC di Manado seperti dilansir Antara.

Selain delegasi resmi dari berbagai negara, kata Deisy, yang didampingi Koordinator Media Panitia Daerah WOC Roy Tumiwa, sejumlah badan PBB dan LSM internasional juga telah memastikan mengirim 10 orang delegasinya.

Deisy belum bisa merinci negara-negara serta LSM dan badan PBB yang telah mengkonfirmasikan kehadirannya itu, namun mengatakan bahwa jumlah delegasi masih akan terus bertambah.

Sebagian kecil delegasi baik yang akan mengikuti WOC maupun CTI (Coral Triangle Initiative) sudah berada di Manado, namun sebagian besar delegasi akan tiba pada hari Minggu (10/5).

"Pada hari itu (Minggu), Garuda Indonesia akan membuka penerbangan khusus (special flight) dari Singapura ke Bandara Internasional Sam Ratulangi untuk mengangkut delegasi dari berbagai Negara," ujarnya.

Menurut dia, panitia nasional WOC mengundang 121 negara namun tidak semua akan hadir.

"Kami perkirakan sekitar 65 persen Negara akan hadir dan itu sudah cukup menggembirakan," ujarnya.

Khusus mengenai wartawan asing Roy Tumiwa mengemukakan, hingga Selasa malam sudah tercatat 70 orang wartawan dari berbagai negara dan media massa internasional serta 200-an wartawan Indonesia yang akan meliput kegiatan akbar ini.

"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah," kata Karo Humas Pemprov Sulut itu.

Hillary Batal Hadir

Menyinggung kehadiran Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton, Deisy mengatakan bahwa mantan ibu Negara AS itu sudah memastikan tidak bisa hadir, namun berjanji akan mengirimkan pidato yang akan dipresentasikan di forum tingkat tinggi WOC nanti.

"Beliau tidak bisa hadir namun berjanji akan mengirim DVD rekaman pidato beliau yang akan diputar dalam KTT nanti," ujarnya.

Deisy mengaku bahwa hingga kini Amerika Serikat dan Australia belum memastikan berapa delegasi yang akan dikirim, namun sebuah tim dari kedua negara telah berkunjung ke Manado beberapa hari lalu untuk mengecek situasi Manado terkait rencana mengirim delegasi pada pertemuan ini.

"Kalau Australia sudah memastikan mengirim pejabat setingkat menteri, namun menteri apa yang akan dikirim belum ada konfirmasi, sedangkan dari AS belum ada informasi," ujarnya.

Tim dari Amerika Serikat dan Australia itu bertemu dengan para pejabat keamanan di Manado seperti Kapolda untuk mendapatkan informasi mengenai situasi keamanan di daerah ini.

"Kapolda telah memberikan jaminan keamanan untuk seluruh delegasi dari berbagai Negara, termasuk AS dan Australia," tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa enam kepala pemerintahan dari negara yang tergabung dalam CTI telah memastikan diri hadir dalam pertemuan ini.

Mereka adalah Presiden Philipina Gloria Macapagal Arroyo, Perdana Menteri Kepualauan Salomon (Salomon Island) Derek Sikua, PM Malaysia Najib Tun Razak, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, Perdana Menteri Papua Nugini Sir Michael Somare dan Preside Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir.

"Khusus PM Malaysia Nadjib Tun Razak baru tadi siang kami mendapat konfirmasi bahwa beliau akan hadiri WOC," ujarnya.

Para kepala pemerintahan negara-negara anggota CTI itu akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CTI dan WOC pada hari Kamis (14/5) yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(Ant)

Read More

Menhut akan Tuntut Greeenpeace

Gerokgak,Greenpress - Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan akan menuntut Greenpeace, setelah organisasi penyelamat lingkungan internasional ini dianggap mencemarkan nama baiknya.

"Saya sudah menyerahkan kepada kuasa hukum untuk melakukan tuntutan terhadap Greenpeace, karena organisasi ini sudah membuat pernyataan yang mengada-ada. Selain itu, Greenpeace juga telah mencemarkan nama baik saya secara personal, dan sampai kapan pun akan saya kejar." ujar MS Kaban kepada wartawan di Taman Nasional Bali Barat, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Selasa seperti dilansir Antara.

Usai melepasliaran burung langka curik bali, Menhut menyebutkan, tuntutan atas Greenpeace harus dilakukan karena organisasi lingkungan ini telah membuat pernyataan yang tidak benar.

Sebelumnya, Greenpeace pada Kamis (30/4) lalu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Kehutanan MS Kaban, yang baru saja memberi izin pada 14 perusahaan untuk membabat lebih dari 100 ribu hektare hutan di Riau.

Disebutkan, dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Menhut memberi izin kepada 14 perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh APP (Sinar Mas Group) untuk membabat lebih dari 100 ribu hektare hutan untuk kepentingan industri "pulp and paper".

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi menyebutkan, sebagian besar dari 14 perusahaan itu pernah diperiksa kepolisian terkait kasus "illegal logging" pada 2007, yang hasilnya seorang bupati telah dikenakan tindak penahanan.

Tetapi, Zulfahmi menyayangkan bahwa secara misterius kasus tersebut dihentikan penyidikannya oleh polisi pada Desember 2008.

"Sekarang, di masa pemilihan umum, perusahaan yang sama malah diberi izin untuk melakukan penebangan lagi oleh Kaban, meski telah ditentang pemerintah daerah. Fakta-fakta ini mengindikasikan Kaban terlibat dalam situasi yang sarat dengan nuansa korupsi," ujar Zulfahmi.

Atas sorotan itu, Kaban menjelaskan bahwa ke-14 perusahaan tersebut sudah dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada alasan bagi Greenpeace untuk menggugat dirinya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ini jarang marah, tetapi apa yang dilakukan Greenpeace kali ini sudah menyinggung saya. Karena itu, saya serahkan kepada penasehat hukum saya untuk menindaklanjutinya," kata Kaban menegaskan.

Sebanyak 34 curik bali siang itu dilepasliarkan Menteri Kaban di dua lokasi di kawasan TNBB yang adalah habitat asli untuk burung langka yang dikhawatirkan punah itu.(Ant)

Read More

KLH akan Hitung Cepat Data Sampah

Jakarta,Greenpress - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) berencana melakukan hitung cepat data sampah di kota dan kabupaten di Indonesia agar tersedia data dan informasi akurat tentang sampah.


Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Gempur Adnan pada jumpa pers terkait Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH di Jakarta, Selasa, mengatakan, hitung cepat sampah dilakukan karena banyak sekali kota dan kabupaten yang belum mempunyai data dan informasi akurat mengenai produksi sampah di daerah masing-masing.

"Apabila kota-kota tidak mempunyai data sampah, maka perencanaan pengelolaan sampah amburadul. Contoh kota Bandung saat terjadi bencana TPA (tempat pembuangan sampah akhir) Leuwigajah," katanya seperti dikutip Antara.

Pelaksana tugas Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil KLH Tri Bangun Laksono mengatakan, selama ini data mengenai sampah di kabupaten dan kota tidak akurat karena data yang digunakan berdasarkan pada angka rata-rata tiap orang membuang sampah 2,4 - 2,5 liter per hari.

"Padahal asumsi itu berlaku pada tahun 90-an yang sekarang sudah tidak valid. Suatu survei mengatakan sekarang ini di permukiman memproduksi lima liter sampah per hari per orang," katanya.

Tri Bangun Laksono yang lebih akrab dipanggil Soni mengatakan, selama ini pemkab/pemkot menghitung data sampah dengan hanya menghitung sampah yang masuk ke TPA.

"Padahal sampah yang masuk ke TPA hanya 60 persen dari total sampah. Sisanya sebanyak 40 persen dibuang ke sungai-sungai, gorong-gorong atau taman," katanya.

Cara lainnya yang akan dilakukan adalah mengestimasi hasil perkalian antara jumlah populasi dengan tingkat timbunan sampah per kapita.

Soni mengatakan, kebutuhan data sampah yang akurat sudah sangat mendesak sebagai implementasi UU N0.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa setahun setelah diundangkannya UU No.18 tersebut (Mei 2009) sudah ada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat kabupatan dan kota.

"Lima tahun setelah UU Sampah itu diundangkan, diamanatkan tidak boleh lagi ada pembuangan sampah terbuka," katanya.

Soni mengatakan, ada delapan variabel dalam penghitungan cepat data sampah di suatu daerah yaitu (1) permukiman/perumahan termasuk apartemen dan rumah susun, (2) kawasan industri/manufaktur, (3) pasar tradisional, (4) kawasan perdagangan, (5) fasilitas publik, (6) ruang terbuka hijau, (7) kegiatan jasa dan (8) lain-lain.

Dari data KLH 2007 menunjukkan, volume timbunan sampah di 194 kabupaten dan kota di Indonesia mencapai 666 juta liter atau setara 42 juta kilogram, dimana komposisi sampah plastik mencapai 14 persen atau enam juta ton.

Berdasarkan produksi sampah per orang yaitu 800 gram per hari dan dengan 220 juta jumlah penduduk maka diperkirakan jumlah timbunan sampah nasional mencapai 176 ribu ton per hari. (Ant)

Read More

Peneliti: Selematkan Terumbu Karang Perlu Kemauan Politik

Jakarta, Greenpress- Penyelamatan terumbu karang memerlukan kemauan politik dari banyak negara, khususnya peserta Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) 2009 yang akan diadakan di Manado, Sulawesi Utara.

"Penyelamatan terumbu karang ini memerlukan kemauan politik para pengambil keputusan, terutama di tingkat menteri agar segera dapat terlaksana," kata Peneliti Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kurnaen Sumadiharga seperti dilansir Antara.

Menurut Kurnaen, para penguasa dunia di masa yang akan datang yakni mereka yang mampu menguasai sumber daya alam.

Ia mengatakan, oleh karena itu perlu upaya dari negara-negara dunia untuk turut serta dalam penyelamatan sumber daya alam, sebelum semuanya itu salah urus.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia, kata dia, yaitu melalui pembentukan pola pikir masyarakat untuk lebih mencintai laut.

"Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, oleh karena itu bangsa ini harus mencintai laut sebagai sumber kehidupan," katanya.

Adapun bentuk pelaksanaan dari kemauan politik tersebut, kata dia, memerlukan konsep operasional yang terbagi-bagi berdasarkan fungsi dan tugasnya.

"Misalnya, Indonesia sebagai salah satu negara pemilik terumbu karang, maka harus memetakan daerah yang harus dipertahankan agar aman dari kerusakan," katanya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan konsep tersebut juga akan melibatkan para nelayan tradisional sebagai salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Dengan demikian, lanjut dia, penetapan kawasan terumbu karang yang harus dijaga keberadannya ini tidak akan tidak akan mengganggu aktivitas nelayan saat melaut.

"Kawasan-kawasan ini dibagi dalam beberapa zona, seperti zona tertutup, konservasi, terbuka, dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan, meski belum sampai pada upaya konservasi terumbu karang, komitmen serta upaya melindungi agar kerusakan tidak bertambah dinilai sudah menjadi awal yang baik.

Oleh karena itu, ia mengharapkan komitmen para pengambil keputusan yang akan hadir dalam WOC, 11 hingga 14 Mei, serta pertemuan "Coral Triangle Initiative" (CTI), 15 Mei, untuk lebih peduli terhadap kelestarian terumbu karang.
(Ant)

Read More

Pemerintah Prioritaskan Penyelamatan 92 Pulau Terluar

Jakarta,Greenpress - Pemerintah memprioritaskan penyelamatan kemungkinan hilangnya 92 pulau terluar Indonesia dari ancaman naiknya muka air laut akibat pemanasan global.

"Kalau untuk pulau-pulau terluar ada penanganan khusus. Jadi batas perairan kita tidak akan berubah karena perubahan iklim," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Maarif, di Jakarta Senin.

Pemerintah akan berusaha keras mempertahankan 92 pulau terluar tersebut untuk mencegah bergesernya wilayah NKRI serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Contohnya kan ada, Pulau Nipah yang dulu hampir hilang karena penambangan pasir, sekarang 60 persen sudah kembali. Sehingga batas perairan kita di Kepulauan Riau tidak berubah," kata Syamsul seperti dikutip Antara.

Pemerintah, kata dia, telah mengeluarkan dana Rp400 miliar untuk mereklamasi Pulau Nipah yang dimulai sejak 2005 lalu.

Sementara itu, terkait upaya mitigasi bagi 17.480 pulau milik Indonesia yang mungkin terancam tenggelam akibat perubahan iklim, ia mengatakan, telah dilakukan berbagai antisipasi.

"Kita lakukan secara soft maupun secara hard. Yang paling penting adalah pulau-pulau yang berpenduduk dulu yang diselamatkan," tambah Syamsul.

Indonesia memiliki 10.000 pulau berpenghuni. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, kata Syamsul, memiliki ide untuk menetapkan wilayah untuk menyelamatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal karena pulaunya terancam tenggelam.

Bukan hanya itu, ia mengatakan, Indonesia juga telah menyediakan pulau-pulau untuk ditempati warga negara lain yang kehilangan wilayah negaranya yang tenggelam.

"Maladewa bahwakan sudah membicarakan sewa dengan India untuk berjaga-jaga kalau pulaunya tenggelam akibat naiknya muka air laut," ujar dia.

Negara Maladewa sendiri merupakan negara kepulauan yang tinggi daratannya hanya mencapai 1,3 meter dari permukaan laut. Diperkirakan negara ini akan hilang tenggelam pada 2050, karena kini peningkatan muka air laut telah mencapai 2,53 milimeter (mm) per tahun.(Ant)

Read More

Panitia WOC Belum Terima Pembatalan Peserta

Jakarta, Greenpress- Ketua Bidang Substansi Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) Syamsul Maarif mengatakan belum ada negara peserta yang membatalkan kehadirannya di konferensi itu terkait merebaknya virus flu babi di sejumlah negara.


"Kalau membatalkan belum ada, tapi sudah ada beberapa peserta yang menanyakan soal kesiapan kita dalam menangani penyebaran flu babi tersebut," kata Syamsul yang juga merupakan Ketua Sekertariat Sementara KTT Prakarsa Segitiga Terumbu Karang Regional (Coral Triangle Initiative Summit).

Ia mengatakan, panitia telah membahas tentang kekhawatiran terganggunya Konfrensi Kelautan Dunia dan KTT Prakarsa Segitiga Terumbu Karang akibat merebaknya virus flu babi.

Pemerintah telah menyiapkan detektor panas tubuh di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan pelabuhan-pelabuhan laut di Manado.

Menurut dia, kebanyakan peserta konferensi akan datang melalui Bandar Udara Internasional Changi, Singapura, yang penjagaannya dikenal ketat, dan itu menguntungkan Indonesia.

"Memang ada yang masuk dari Bali, tapi Ngurah Rai sendiri sudah siap dengan detektornya. Ada juga yang melalui laut karena itu disiapkan juga di pelabuhan-pelabuhan laut di Manado," kata Syamsul yang juga merupakan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) seperti dilansir Antara.

Sementara itu, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pemerintah menerapkan prosedur tetap pengendalian penyakit influenza A subtipe H1N1 baru, untuk memastikan keamanan WOC pada 11 hingga 14 Mei di Manado.

"Ada proses screening dan tata laksana di bandara untuk menangani kedatangan penumpang yang dicurigai menderita flu Meksiko atau terinfeksi virus influenza A H1N1," kata Menkes.

Penumpang yang dicurigai terinfeksi virus influenza A H1N1, kata dia, akan diperiksa di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan.

"Setiap pendatang yang dicurigai, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia demi mencegah perluasan penyakit ini".

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan tenaga kesehatan maupun rumah sakit rujukan untuk pengendalian penyakit itu. Para dokter dan tenaga kesehatan di poliklinik dan rumah sakit setempat sudah mendapatkan wawasan tentang penanganan influenza A H1N1.

Ia pun menegaskan ruang isolasi khusus terbatas pun sudah disediakan di tempat kejadian terdiagnosis dan rumah sakit rujukan yang dalam hal ini Rumah Sakit Kandouw.
(Ant)

Read More

Pembalakan Liar Marak di Taman Nasional Meru Betiri

Foto : KOMPAS/HARRY SURYADI
Dua perkebunan besar seluas 2.000 hektar dan 3.153 penduduk yang sudah ada lebih dulu dalam Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, sebelum ditetapkan menjadi Taman Nasional.

Jember,Greenpress - Sedikitnya 40 kasus kehutanan terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang berada di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jatim, selama empat bulan terakhir.

"Sebagian besar adalah kasus pembalakan liar yang terjadi di hutan konservasi TNMB," kata kepala Bagian tata Usaha TNMB di Jember, Sumarsono, Jumat.

Menurut dia, secara rinci 40 kasus kehutanan yang terjadi di TNMB adalah 23 kasus pembalakan liar, perburuan satwa liar enam kasus, perambahan hutan tiga kasus, dan sisanya gangguan kehutanan.

"Petugas TNMB akan meningkatkan patroli rutin untuk menekan kasus kehutanan di kawasan hutan konservasi," katanya menerangkan.

Tahun 2008 lalu, kata dia, pembalakan liar yang terjadi selama satu tahun mencapai 64 kasus dan diperkirakan kerugiannya mencapai Rp1,7 miliar, sedangkan kerugian secara ekologi dan kerusakan ekosistem mencapai Rp98 miliar.

"Saya berharap, tahun ini, kasus kehutanan khususnya pembalakan liar bisa dikurangi di kawasan hutan konservasi TNMB," katanya berharap.

WAH
Sumber : Antara

Read More