Utara Jakarta Terabrasi 160 KM pada 2050

Jakarta, Greenpress- Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, mengatakan, abrasi yang terjadi di pantai utara Jakarta akan menjangkau radius 160 kilometer (km) luas wilayah Jakarta pada tahun 2050.

"Monas sudah akan tergenang air laut pada 2050 nanti," kata Emil Salim usai berbicara di Seminar Konferensi Kelautan Dunia di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis.

Setiap tahun abrasi akan mencapai satu hingga tiga meter dari bibir pantai utara Jakarta. Sehingga, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2007 tersebut, ia mengatakan, total wilayah Jakarta yang akan tergenang air laut mencapai 160 km.

Ia menyebut beberapa daerah yang akan tertutup air laut antara lain Ancol, Pantai Indah Kapuk, Koja, dan Tanjung Priok.

"Bayangkan berapa juta masyarakat yang akan kehilangan rumah tinggal," ujar Emil Salim seperti dikutip Antara.

Menurut pakar lingkuangan hidup ini, masih ada cukup waktu, yakni 43 tahun, untuk mencegah perluasan abrasi di pantai utara Jakarta.

Beberapa usaha yang dapat diupayakan untuk membendung kenaikan air laut ini, yakni mencontoh Venesia dan Belanda dengan membangun dasar laut dengan semacam bendungan-bendungan sehingga kenaikan laut bisa ditahan.

"Tapi ini membutuhkan dana besar dan teknologi yang mahal," katanya.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah "berperang" dengan alam dengan membentengi abrasi dengan mangrove.

"Setiap kali air laut surut kita tanami bagian surut itu dengan mangrove. Kita rebut pantai yang sudah diambil oleh laut," ujar dia.

Beberapa pesisir yang harus diperjuangkan adalah pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, pantai barat Kalimantan. Sedangkan daerah yang padat penduduk yakni pantai utara Jawa, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.

Guna beradaptasi dengan kondisi kenaikan air laut, maka harus mulai dikembangkan pulu cara hidup dengan mencontoh kota terapung seperti Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

"Mereka telah menggunakan sistem kota terapung, sehingga saat air sungai naik maka mereka tidak terganggu," tambah dia.

Terakhir, ia mengatakan, pemerintah sudah harus memikirkan membangun kota laut, seperti yang terjadi pada masyarakat Bajo.

"Benar-benar kota laut. Perumahan terapung di atas laut, ada pasarnya, ada jalan-jalannya, hanya saja tidak menggunakan mobil tetapi menggunakan perahu tentunya," kata Emil Salim.(Ant)

Read More

Emil Salim: 2050 Dunia "Berperang" Melawan Laut

Jakarta, Greenpress- Pakar Lingkungan Hidup Emil Salim menegaskan, pemanasan global akan membuat dunia "berperang" melawan kenaikan muka air laut pada 2050.

"Akan banyak wilayah dunia yang tenggelam karena kenaikan air laut semakin tinggi setiap tahunnya," kata Emil Salim, pada Seminar Konferensi Kelautan Dunia di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis.

Kenaikan air laut rata-rata setiap tahunnya, menurut dia, telah mencapai 2,53 mili meter (mm). Padahal di tahun 2006 kenaikan air laut baru mencapai 1,7 mm.

Bagi negara-negara kepulauan yang memiliki daratan yang tidak tinggi, seperti Maladewa yang hanya 1,3 meter, maka kondisi ini sangat mengkhawatirkan.

"Negara kepulauan yang terancam hilang ini bahkan sudah mulai mencari dan membeli daratan dari negara-negara lain," ujar Emil Salim seperti dilansir Antara.

Karena itu jelas, ujar mantan Menteri Lingkungan Hidup ini, peta batas negara di dunia akan berubah pada tahun 2050 nanti. Ini yang membuat dunia sibuk "berperang" melawan laut menyelamatkan penduduknya.

"Karena itu tidak bisa jika dunia tidak bergabung untuk mengatasi dampak dari pemanasan global ini terhadap laut," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Alex SW Retraubun mengatakan, konstalasi negara akan berubah pada tahun 2050 karena diperkirakan 2.000 pulau akan tenggelam di Indonesia.

"Kita tahu kalau batas laut Indonesia mengikuti rezim Zona Ekonomi Eksklusif dimana batas tersebut ditarik 200 mil dari pulau terluar. Kalau pulau tersebut hilang maka batas negara akan berubah," ungkap Alex.

Menurut dia, tidak bisa semua pulau yang terancam tersebut dapat diselamatkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan abrasi dilakukan terutama pada pulau-pulau kecil yang berpenduduk.

Hal penting yang harus dilakukan guna menghadapi kenaikan muka air laut ini adalah segera mensosialisasikan soal dampak pemanasan global ini kepada masyarakat.

Selain itu, perlu segera dilakukan pemetaan wilayah yang rentan tenggelam. Sehingga pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan tepat.

"Pemetaan ini tidak memakan waktu lama jika kita lakukan dengan serius. Saya melakukan penamaan pulau saja tiga tahun selesai," ujar Alex.
(Ant)

Read More

Greenpeace dan Muria Institute Luncurkan Komik Anti Nuklir

Jepara, Greenpress- Greenpeace dan Muria Institute meluncurkan komik anti-nuklir “Nuclear Meltdown – A Message From the Darkness”, bertepatan dengan hari peringatan Tragedi Chernobyl, bencana nuklir terburuk sepanjang sejarah yang terjadi pada 1986 .

Sebelum dilakukan peluncuran komik antinukir, yang bertempat di Gedung PCNU Jepara di Jalan Pemuda (25/4), dilakukan diskusi yang mengupas tentang bahaya nuklir, termasuk tragedi Chernobyl 26 April 1986. Setelah diskusi, seluruh peserta diskusi ditantang untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang nuklir.

Lima pertanyaan tentang nuklir, yakni tentang kapan tragedi Chernobyl terjadi, sejumlah daerah di Indonesia yang akan menjadi rencana pemerintah membangun PLTN, jumlah korban Chernobyl, hingga penemu energi atom berhasil terjawab.

Peserta diskusi yang berhasil menjawab masing-masing pertanyaan mendapatkan hadiah kaus anti nuklir. Kemudian dilakukan pemutaran film tentang dampak radiasi nuklir di Kazakstan selama 10 menit.

Film berdurasi pendek itu memprelihatkan sejumlah warga yang mengalami dampak radiasi nuklir, seperti kondisi tubuh yang menyusut, menderita tumor otak, pertumbuhan melambat, sakit jiwa, menderita leukemia, dan penyakit ginjal, serta sejumlah penyakit yang membahayakan lain.

Menurut Findi, media kampanye Greenpeace, peluncuran ini merupakan satu dari serangkaian acara yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok lokal Jepara yang menentang rencana pemerintah Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jawa Tengah.
“Komik ini sendiri membidik kaum muda di kawasan Asia Tenggara, dan beberapa waktu sebelumnya sudah diluncurkan di Filipina.,”katanya.

Pada 2007, para ulama dan tokoh agama Islam di Jepara telah medeklarasikan bahwa pembangunan PLTN di wilayah itu adalah haram hukumnya. Greenpeace terus mendukung komunitas setempat dalam melakukan perlawanan terhadap rencana pembangunan PLTN, karena membahayakan kesehatan masyarakat, lingkungan dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi daerah ini rentan terhadap gempa bumi, letusan vulkanis, serta dekat dengan Gunung Merapi yang berstatus aktif.

Acara hari ini yang digalang oleh Muria Institute dan komunitas-komunitas lokal, serta dihadiri Kelompok anak muda Greenpeace “Solar Generation”, juga menyajikan orasi serta pertunjukan seni yang menegaskan bahaya tenaga nuklir.

“Greenpeace dan Muria Institute merasa bahwa kaum muda perlu disadarkan akan bahaya dari penggunaan tenaga nuklir, karena merekalah yang akan paling merasakan dampak buruk dari penggunaan teknologi kotor dan berbahaya ini. Jika pemerintah Indonesia bersikeras membawa negara ini ke jalan nuklir, artinya mereka akan mewariskan bahaya, ketidakamanan dan hutang pada generasi muda,” tegas Tessa de Ryck, Jurukampanye Nuklir Greenpeace Asia Tenggara.

Saat ini tenaga nuklir telah dipublikasikan secara salah sebagai salah satu solusi untuk perubahan iklim, dan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dunia yang makin meningkat. Ini dilakukan terutama oleh para konsultan yang didanai oleh industri nuklir.

Secara global, industri ini mencoba untuk mempengaruhi generasi muda agar melihat image tenaga nuklir lebih positif, setelah lebih dari dua dekade ini terus ditolak. Tetapi masalah dari tenaga nuklir ini tak pernah berubah, yakni masalah keamanan dan hingga saat ini belum ada cara aman untuk menyimpan limbah nuklir. Dengan biaya tinggi serta waktu perencanaan dan pembangunan, reaktor nuklir bukan solusi untuk memecahkan masalah perubahan iklim.

Greenpeace tergugah oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini di Magelang, bahwa dia tidak setuju pembangunan reaktor nuklir selama masih ada alternatif yang lebih baik. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya energi panas bumi terbesar di dunia dan sudah punya rencana memproduksi 5 gigawatts energi dari tenaga panas bumi ini pada 2014.

Selain itu, Greenpeace juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan energi yang bersumber dari angin, sinar matahari dan mikro hidro, serta memperbaiki sistem hukum dan regulasi, yang selama ini jadi ganjalan pada investasi energi terbarukan. Peningkatan besar produksi energi terbarukan, penghentian penggunaan batu bara, penghapusan rencana pembangunan reaktor nuklir, harus dipadukan dan diimplementasikan dalam satu program efisiensi energi berskala besar.

“Solusi terbaik mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim, adalah dengan mengalihkan investasi dari teknologi kotor berbahaya seperti batu bara, minyak dan nuklir, menjadi energi terbarukan yang bersih seperti panas bumi dan tenaga angin, demi memberikan generasi muda masa depan yang lebih bersih dan aman,” Tandasnya.(Marwan Azis)

Read More

2.500 Warga Tolak PLTN Semenanjung Muria

JEPARA, Greenpress— Sebanyak 2.500 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memeringati tragedi Chernobyl, Sabtu (25/4).

Peristiwa tewasnya ratusan ribu jiwa akibat meledaknya PLTN di Moskwa itu menjadi momen perjuangan mereka menolak pembangunan PLTN Semenanjung Muria.

Warga dari enam dukuh itu mengadakan long march dari Desa Balong menuju Kantor Kecamatan Kembang yang berjarak sekitar lima kilometer. Mereka menduduki Jalan Raya Pati-Jepara untuk berdoa bersama dan menandatangani kain penyataan sikap menolak PLTN sepanjang 500 meter.

Sejumlah warga lain meminta para pengendara sepeda motor yang lewat turut bertanda tangan. Adapun para pemuda Desa Balong menempelkan stiker-stiker bertuliskan menolak PLTN di kaca sejumlah kendaraan roda empat.

Koordinator Aksi Penyataan Sikap Tolak PLTN Sardi Winata mengatakan, warga Desa Balong tetap menolak pembangunan PLTN Semenanjung Muria. Pasalnya, limbah PLTN itu membahayakan dan mematikan mata pencarian warga. "Kami berharap pemerintah memerhatikan suara rakyat dan tidak membangun PLTN di Desa Balong," kata dia seperti dilansir Kompas. (Kompas).

Read More

CI Kembangkan Site kerja ke Pulau Anambas-Natuna

Jakarta, Greenpress—Conservation International (CI) Indonesia setelah berhasil mengembangkan program konservasi di berbagai daerah di Indonesia seperti Raja Ampat Papua Barat, Kaimana dan Membramo. Kini CII melebarkan site kerjanya ke Anambas dan Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Pulau Anambas dan Natuna merupakan pulau kecil terluar dari territorial Indonesia letaknya sangat strategis antara Semenanjung Malaysia, Kepulauan Bintan dan Kepulauan Riau. Disebelah barat pulau ini terdapat negara Vietnam sedangkan di bagian utaranya terdapat negara Kamboja, Kalimantan (Indonesia dan Malaysia) dan Singapura.

“Pengetahuan kita sangat terbatas tentang keanekaragaman hayati baik darat maupun laut yang ada di dua kepulauan tersebut,” kata Dr Jatna Supriatna, Regional Vice President CI Indonesia. Oleh karena itu, CI Indonesia bersama para mitranya ingin mengkaji wilayah laut dan daratan di Kepulauan Anambas dan Natuna untuk kepentingan kehidupan jangka panjang di kedua pulau tersebut.

Hasil survey CI Indonesia melaporkan bahwa Pulau Anambas dan Natuna sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya dengan sumber minyak dan gas. Ladang Gas Natuna di sebelah utara dan selatan pulau itu, mempunyai cadangan 222 triliun kubik gas, dan merupakan salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Pulau Matak di Anambas, sekarang ini menjadi pangkalan eksplorasi minyak.

Disamping itu, karena letaknya yang strategis, kedua pulau ini menjadi perlintasan penting kapal-kapal perdagangan yang melintas di kawasan selatan Asia termasuk: Jepang, Eropa, Amerika, Vietnam, Kamboja , Cina dan kapal-kapal asing lainnya yang melintasi perairan internasional menuju Selat Malaka.

Akibatnya perairan dimana pulau ini berada menjadi kawasan yang sibuk, sekaligus mempunyai resiko tinggi yang berdampak pada kehidupan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Oleh sebab itu tentu memerlukan perhatian serta manajemen lingkungan jangka panjang.

Kepulauan ini juga mempunyai kekayaan laut dan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan belum banyak diketahui keberadaannya. Di Pulau Natuna misalnya dijumpai beberapa spesies darat yang endemik seperti kekah natuna Presbytis natunae, kukang Nycticebus coucang natunae, dan kera ekor-panjang Macaca fascicularis pumila. Tiga primata tersebut hanya dijumpai di Pulau Natuna.

Di lautnya dijumpai pula beberapa jenis hewan yang terancam punah seperti duyung Dugong dugong, penyu belimbing Dermochelys coreacea, dan buaya muara Crocodilus porosus. Begitu pula dengan tumbuhan, Pulau Natuna ternyata kaya akan jenis-jenis tumbuhan, terutama pohon yang bernilai ekonomis tinggi dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Pulau yang letaknya jauh terpisah dari Pulau Sumatera ini juga memiliki beragam tipe vegetasi, diantaranya hutan primer pegunungan, hutan kerangas, hutan rawa, dan mangrove.

CII bersama dengan National University of Singapore (NUS), United in Diversity (UID), Pemerintah Daerah Anambas dan Natuna, Pemda Propinsi Kepulauan Riau, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, selama dua hari akan mendiskusikan tentang potensi ekologi dan pembangunan berwawasan lingkungan untuk Pulau Anambas dan Natuna. Kegiatan tersebut berlangsung di hotel Penisula Slipi Jakarta Barat.


Pertemuan yang berlangsung mengusung tema: “Building Environment to Support Ecology in Anambas – Natuna,” dalam upaya mengekplorasi potensi pemahaman tentang kekayaan hayati laut dan darat dua pulau itu untuk konservasi dan pembangunan jangka panjang.“Forum ini merupakan upaya untuk mendapatkan pertukaran informasi tentang kekayaan hayati, kondisi sosial ekonomi dan ekologi termasuk kehidupan masyarakat dan juga rencana kedepan untuk melestarikan pulau ini,” tambah Jatna Supriatna lagi.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait antara lain: Prof. Peter Ng – National University of Singapore, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Prof Dr. Syamsul Maarif – Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, Prof. Dr. Jana Anggadiredja – Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian dan Kebijaksanaan Teknologi, Prof. Dr. Endang Sukara – Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan LIPI, Dr. Sri Janti Wibisana – Bappenas, dan Greenpress dan Perkumpulan Skala dan NGI Indonesia. (Marwan Azis).

Read More

Aceh Jaya Miliki Pusat Penanganan Gajah

Aceh Jaya, Greenpress- Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang pertama memiliki pusat penanganan konflik satwa yaitu Conservation Response Unit (CRU) untuk menangani konflik antara gajah dan manusia yang kerap terjadi di daerah itu.

"CRU Ini akan menjadi salah satu contoh bagaimana mengatasi konflik antara satwa dengan manusia," kata Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) NAD, Abubakar Chekmat di Aceh Jaya, Selasa seperti dilansir Antara.

CRU di desa Ie Jeurengeh Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya tersebut merupakan kerjasama Flora Fauna Internasional (FFI), Dinas Kehutanan NAD dan BKSDA NAD.

CRU tersebut didukung oleh empat gajah jinak yang didatangkan dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree Kabupaten Aceh Besar. Gajah-gajah itu bersama lima pawang nantinya akan menggiring gajah liar yang turun ke pemukiman kembali ke habitatnya.

Abubakar menyatakan, tahun ini dua CRU lainnya direncanakan akan dibuka di Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

"Kita merencanakan akan membangun CRU yang sama di delapan lokasi di Aceh. Tapi untuk tahun ini direncanakan di tiga lokasi yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat dan Pidie," kata Abubakar.

Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman yang meresmikan CRU tersebut, mengatakan saat ini konflik antara gajah dan manusia kerap terjadi di hampir seluruh wilayah di Aceh Jaya.

Konflik satwa itu bahkan telah merenggut korban jiwa karena terinjak hewan berbadan besar tersebut.

Menurutnya, selama ini jika hewan berbelalai itu turun ke pemukiman warga maka masyarakat hanya melakukan upaya penggiringan dengan cara tradisional yaitu menggunakan mercon.

Namun cara tersebut hanya mampu sementara mengusir gajah dari pemukiman. Karena itu diharapkan dengan hadirnya CRU dapat meminimalisir gangguan gajah di daerah tersebut.

Menurut Pimpinan CRU Aceh Jaya, Zulfahmi, CRU itu membutuhkan biaya operasional sebesar Rp1,2 miliar setiap tahunnya.

Kegiatan CRU berupa patroli, penggiringan dan pengusiran gajah kedalam hutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain itu juga mendidik masyarakat dengan memberi alternatif mengganti tanaman yang tidak beresiko konflik.(Ant)

Read More

Aktivis Lingkungan Indonesia Peroleh Penghargaan Goldman 2009

Jakarta,Greenpress - Yuyun IsmawatI, aktivis lingkungan yang berdomisili di Bali menerima Penghargaan Lingkungan Goldman 2009 bersama sejumlah tokoh lingkungan dunia lainnya.


Siaran pers Goldman Prize yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan Yuyun selama ini melaksanakan program pengelolaan limbah berbasis masyarakat yang mengkaryakan warga berpenghasilan rendah serta memberdayakan mereka untuk meningkatkan lingkungan.

"Masyarakat marginal semacam itu berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik, dan mereka mau bekerjasama untuk mewujudkannya," kata Yuyun yang memimpin Bali Fokus, sebuah LSM di Bali dan bekerja dengan masyarakat di beberapa bagian lainnya di Indonesia.

Penerima Penghargaan Lingkungan Goldman 2009 adalah para pemimpin level bawah yang berani menghadapi kepentingan pemerintah maupun pengusaha dan berkarya untuk memajukan lingkungan bagi anggota masyarakatnya.

Yuyun Ismawati, 44, memulai karirnya sebagai insinyur pemerintah yang bekerja dengan konsultan untuk merancang sistem suplai air wilayah pedesaan dan perkotaan. Sejak 1996, Yuyun dibantu jaringan sebuah LSM, membagi keahlian teknik lingkungannya untuk membantu warga miskin dalam merancang fasilitas pengelolaan sampah yang terkoordinasi dengan baik dengan prioritas utama kesehatan lingkungan dan manfaat ekonomi bagi warga setempat.

Pada bulan Juni 2000, Yuyun mendirikan LSM-nya sendiri, BaliFokus, untuk menyebarluaskan program pengelolaan lingkungan perkotaan berbasis masyarakat hingga mencapai taraf yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Tahun 2003, Ismawati dan BaliFokus, bekerjasama dengan Rotary Club setempat, memprakarsai program pengelolaan limbah padat bersama Desa Temesi di Gianyar, Bali. Yang terdiri atas fasilitas pengelolaan limbah yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa.

Sejak tahun 2004, Yuyun telah mengembangkan desentralisasi inisiatif solusi dengan fokus keluarga pedesaan di wilayah urban Bali maupun kota-kota lain di Indonesia.

Yuyun memandang ibu rumah tangga sebagai mitranya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan program masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan kota dengan cara meminimalkan limbah di tingkat rumah tangga.

Di antara para penerima tahun ini adalah Maria Gunnoe, lahir dan besar di Virginia Barat yang mendapat ancaman pembunuhan karena suara lantangnya untuk menghentikan penjarahan Appalachia oleh industri batubara yang menghancurkan puncak gunung untuk menguruk lembah.

Penerima lain, Marc Ona, tokoh masyarakat berkursi roda dari Afrika Barat, Gabon, menghadapi penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan karakter akibat kampanye gigihnya menentang konsesi pertambangan yang merusak lingkungan di suatu taman nasional yang dilindungi.

Pendiri Penghargaan Goldman, Richard N. Goldman mengatakan, para penerima Penghargaan Goldman tahun ini amat mengesankan seperti halnya para pendahulunya. "Memasuki tahun ke 20 ini, kami bangga memberi persembahan kepada karya mereka yang penuh antusias," kata Goldman seperti dilansir Antara.

Penghargaan Lingkungan Goldman, saat ini memasuki tahun ke-20, diberikan setiap tahun kepada pejuang lingkungan level bawah dari enam wilayah benua di dunia yang merupakan penghargaan paling bergengsi di bidangnya dengan hadiah tunai yang diterima masing-masing sebesar 150.000 dolar AS.

Penghargaan akan diberikan pada anugerah khusus dengan tamu undangan pada Senin, 20 April 2009 pukul 17.00 yang bertempat di San Fransisco Opera House dan akan disertai pula dengan anugerah Hari Bumi pada hari Rabu, 22 April di Simthsonian National Museum of Natural History di Washington, D.C.

Penghargaan Lingkungan Goldman memberi kesempatan bagi para individu untuk meraih penghargaan di bidang lingkungan menghadapi segala tantangan dan menginspirasi orang awam untuk mengambil langkah luar biasa dalam melindungi dunia.

Penghargaan Lingkungan Goldman dibentuk pada tahun 1990 oleh tokoh masyarakat sekaligus seorang dermawan, Richard N. Goldman dan istrinya almarhumah, Rhoda H. Goldman.

Peraih penghargaan diseleksi oleh juri internasional dari calon-calon yang diajukan secara rahasia oleh jaringan organisasi lingkungan maupun individu dari seluruh dunia.
Peraih penghargaan akan diundang selama 10 hari di San Fransisco dan Washington, D.C., dalam rangka pemberian anugerah dan presentasi, konferensi pers, rapat dengan media massa dan pertemuan dengan para pemimpin politik, kebijakan umum serta lingkungan hidup. (Ant)

Read More

Pemerintah Indonesia Dinilai Belum Serius Kurangi Emisi

Jakarta, Greenpress- Organisasi pecinta lingkungan Greenpeace menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca hasil deforestasi dan degradasi hutan.


"Kebijakan dalam negeri Indonesia sangat jauh dari apa yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada internasional," Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar di Jakarta, Rabu seperti dilansir Antara.

Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan melindungi hutan gambut yang kaya karbon namun ini pun tidak dilakukan, lanjutnya.

Sebaliknya, Departemen Pertanian malah mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan pembukaan lahan gambut untuk penanaman kelapa sawit meski memang disertai catatan tidak boleh dilakukan pada lahan gambut bertebal tiga meter.

Januari lalu Deptan malah memperbolehkan penggunaan kayu alam untuk bahan kertas hingga tahun 2009 dengan asumsi saat itu industri sudah siap beralih dari kayu hutan ke kayu akasia yang ditanam sendiri.

"Tapi karena ternyata belum ada yang tanam dan ijin kemudian diperpanjang sampai tahun 2014," katanya.

Bustar menjelaskan, sebenarnya dengan melindungi hutan pemerintah bisa mendapatkan keuntungan besar dari usaha-usaha internasional untuk mengurangi emisi yakni pendanaan negara-negara industri untuk melindungi hutan di negara berkembang.

Oleh karena itu Greenpeace menyarankan pemerintah segera melakukan upaya nyata dalam mengurangi deforestasi, termasuk menarik kembali undang-undang yang membolehkan konversi lahan gambut.

Selanjutnya, pasar karbon harus difokuskan pada upaya mendorong negara maju memotong emisi besar-besaran di negaranya dan membantu pendanaan hutan di negara-negara berkembang.

"Hal ini sebaiknya dilakukan dengan pendanaan hutan yang memberi nilai pada iklim dan keragaman hayati hutan dengan cara-cara yang menghormati hak masyarakat adat," demikian Bustar. (Ant)

Read More