Korban Tanggul Jebol Situ Gintung 91 Orang

Jakarta - Korban akibat jebolnya tanggul Situ Gintung terus bertambah. Hingga pukul 20.50 WIB tercatat 91 orang tewas.

"Jumlahnya sudah 91 orang," ujar Riska petugas pusat informasi bencana Situ Gintung di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kepada detikcom, Sabtu (28/3/2009).

Menurut Riska data terbaru ini didapat dari tambahan jumlah korban yang dirawat di RS Fatmawati. Saat ini pencarian para korban untuk sementara dihentikan.

"Pencarian akan dilanjutkan besok pagi," pungkasnya. (Ramadhian Fadillah - detikNews)

Read More

Meneg LH: Negara Maju Harus Bantu Negara Berkembang

Palembang, Greenpress - Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, menyatakan bahwa negara maju harus membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengatasi persoalan aspek lingkungan global.

Bantuan negara-negara maju itu adalah untuk melawan perubahan iklim, mengurangi emisi di sektor industri, termasuk polusi akibat lalulintas, pertanian dan lingkungan, kata Meneg LH pada kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Jumat.

Dikatakannya, perubahan iklim itu terjadi misalnya timbul hujan es, adanya pembakaran hutan dan lainnya, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penanaman pohon atau penghijauan serta menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Sebagai upaya untuk melawan perubahan iklim atau perubahan cuaca akibat pembangunan itu, bantuan dana dari negara-negara maju untuk negara sedang berkembang tersebut diharuskan digunakan biaya menanam pohon penghijauan.

Menurut dia, bantuan dari negara-negara maju untuk negara berkembang, khusus untuk Indonesia tahun ini mendapat porsi lebih besar mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat, dan akan digunakan biaya menanam pohon penghijauan di sejumlah daerah di Tanah Air.

Indonesia, diberikan kepercayaan oleh negara-negara maju dengan memberikan bantuan dana cukup besar, karena rakyatnya tanpa diberi bantuan dana saja mau menanam jutaan pohon penghijauan seperti yang telah dilakukan selama ini, kata dia lagi.

"Apalagi diberikan bantuan dana sebesar itu, diyakini rakyat kita akan lebih bergairah lagi melakukan kegiatan penanaman pohon penghijauan untuk menangkal perubahan iklim tersebut," kata Rachmat seperti dilansir Antara.

Pada kuliah umum yang berthemakan "Aspek Permasalahan Lingkungan Global terhadap Strategi pembangunan Indonesia" itu, diikuti sejumlah mahasiswa Unsri program sarjana S1 hingga S3.(Ant)

Read More

Pembangunan Kembali Situ Gintung Untuk Konservasi Air

Jakarta, Greenpress - Pemerintah berniat untuk tetap mempertahankan Situ Gintung, Cirendeu, Tangerang, Banten demi kepentingan konservasi air sekalipun lokasi di sekitar bendungan tersebut saat ini telah berubah bentuk menjadi perkampungan padat.

"Bendungan ini untuk keperluan konservasi jadi harus dibangun kembali, untuk melestarikan air," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Departemen Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio di lokasi bencana Situ Gantung seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan bahwa sekalipun kawasan di sekitar lokasi tersebut telah berubah menjadi perkampungan padat bukan berarti bendungan itu kemudian harus ditutup.

Ia menggarisbawahi keperluan untuk melakukan konservasi air yang sejalan dengan tema peringatan Hari Air Internasional pada 22 Maret lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah bersiap untuk mengamankan sejumlah daerah di sekitar lokasi bencana dari kemungkinan luapan air dengan memasang pagar-pagar kawat.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meninjau ke lokasi sekitar 35 menit menginstruksikan agar tanggul Situ Gintung yang jebol dibangun kembali dengan konstruksi yang baik.

Macetnya lalu lintas menuju ke lokasi bencana sempat membuat presiden harus meninggalkan mobilnya dan membonceng sepeda motor pengawal presiden sementara itu petugas Paspampres dan anggota rombongan kepala negara berlari mengikutinya.

Keputusan Presiden Yudhoyono untuk membonceng sepeda motor pengawal presiden juga pernah diambil saat kepala negara hendak membuka acara F1 di Sentul, Bogor, 12 Februari 2006.

Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan 2.000 paket sembako dari Presiden.

Sementara itu Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) mengatakan tragedi jebolnya dam Situ Gintung merupakan salah satu bentuk buruknya kebijakan sumber daya air di Indonesia.

Koordinator Nasional KRUHA, Hamong Santono dalam siaran persnya yang diterima ANTARA mengatakan buruknya kebijakan sumber daya air tersebut mengakibatkan buruknya penanganan infrastruktur sumberdaya air.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia dengan alasan keterbatasan anggaran, selalu berusaha untuk menarik investasi dari sektor swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur sumber daya air yang pada kenyataannya sangat sedikit sekali swasta yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini.

"Sedang pada saat bersamaan ratusan juta orang belum mendapatkan akses air bersih, jutaan jaringan irigasi mengalami kerusakan, dan banyak infrastruktur sumber daya air membutuhkan perbaikan," lanjutnya.

Peristiwa jebolnya Tanggul Situ Gintung pada Jumat (27/3) dinihari sekitar pukul 04.00 WIB mengakibatkan daerah pemukiman padat di sebelah utara Danau Gintung menjadi terendam.

Menurut pengakuan warga yang selamat, pada sekitar pukul 04.00 WIB mereka mendengar suara gemuruh dan seakan-akan terjadi gempa bumi.

Ternyata, hal itu disebabkan oleh derasnya aliran air yang menghunjam pemukiman warga akibat jebolnya tanggul tersebut.(Ant)

Read More

WALHI Menyayangkan Lemahnya Penanganan Situ Gintung

Jakarta (28/3) - Bencana di kawasan situ Gintung Ciputat Tangerang Banten setidaknya telah menelan korban 21 orang meninggal dan 10 orang luka-luka berdasarkan data korban di RS Fatmawati yang dipantau oleh WALHI hingga Jumat (27/3) pukul 20.25 WIB. Sementara sumber lainnya menyebutkan sampai pukul 18.00 WIB, 38 orang meninggal dunia. Sumber lain menyebutkan 65 orang sudah meninggal dunia sampai dengan pukul 22.40 WIB.

Perbedaan data jumlah korban ini bukan hal yang baru ketika sebuah becana terjadi, bahkan sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tak pernah belajar dan tidak pula melakukan upaya serius untuk melindungi hak-hak warga Negara. Bagaimana mungkin upaya tanggap darurat bisa dilakukan dengan maksimal jika data korban tidak ada yang pasti.

Yang tak kalah menariknya di balik bencana ini, para politisi yang bertarung dalam PEMILU 2009 berbondong-bondong mendatangani lokasi dan menjadikan bencana sebagai ajang kampanye gratis dengan kedok solidaritas kemanusian. Padahal sebelumnya tak ada yang peduli pada nasib lebih dari 15.000 orang korban korban Lapindo yang sampai hari ini kehilangan hak hidup dan dipaksa menghirup racun yang keluar bersama semburan lumpur.

Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang disampaikan oleh Berry Nahdian Forqan selaku Direktur Eksekutif Nasional, bahwa bencana di Situ Gintung setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya upaya serius pemerintah (Gubernur Banten) dalam pemeliharaan (maintenance) Situ Gintung yang sudah dibangun sejak tahun 1932. Pada bulan November 2008 bencana yang sama namun dalam skala yang lebih kecil sudah pernah terjadi dan sudah pula dilaporkan oleh masyarakat. Namun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat. Sementara jika dilihat dari jumlah situ di Jabotabek yang berjumlah sekitar 193 situ, dengan luas keseluruhan 2.281,90 hektar. Lebih dari separuhnya (± 68%) dalam keadaan rusak. Dengan data ini saja seharusnya pemerintah sudah bisa berbuat banyak untuk menjamin keselamatan warga, tapi hal ini tak pernah dilakukan.

Kedua, alih fungsi kawasan situ menjadi kawasan perumahan, restoran, hotel, tempat pembuangan sampah dan kawasan bisnis lainnya yang terus terjadi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan faktor keselamatan rakyat (human security). Pemerintah juga telah mengakui hal ini lewat departemen PU pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa telah terjadi alih fungsi kawasan situ. Dimana dari total luas situ di Jabodetabek sekitar 2.337,10 ha. Saat ini hanya tinggal 1.462,78 ha saja. Dari jumlah tersebut, hanya 19 situ yang kondisinya baik.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemerintah di wilayah Jabodetabek untuk memulihkan kawasan hulu dan wilayah tangkapan air, khususnya untuk kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane. Keempat, tidak tersedianya sistem informasi dan sistim peringatan dini untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa ketika bencana terjadi.

Erwin Usman Juru Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional WALHI menambahkan, meluasnya area genangan air di setiap musim hujan, dan ancaman munculnya bencana banjir dan disertai longsor di kawasan-kawasan padat penduduk di Jadebotabek, adalah akibat dari terjadinya kerusakan fungsi ekologis dan menurunnya daya tampung situ, serta ketiadaan perhatian serius pemerintah merevitalisasi fungsi situ, danau dan bendungan.

WALHI menyayangkan lemahnya tindakan pencegahan dan penanganan bencana di kawasan situ Gintung. Gubernur Banten dan Departemen Pekerjaan Umum harus dimintai pertanggungjawabann

Read More

WALHI Soroti Lemahnya Penanganan Situ Gintung

Jakarta, Greenpress- Bencana di kawasan situ Gintung Ciputat Tangerang Banten setidaknya telah menelan korban 21 orang meninggal dan 10 orang luka-luka berdasarkan data korban di RS Fatmawati yang dipantau oleh WALHI hingga Jumat (27/3) pukul 20.25 WIB. Sementara sumber lainnya menyebutkan sampai pukul 18.00 WIB, 38 orang meninggal dunia. Sumber lain menyebutkan 65 orang sudah meninggal dunia sampai dengan pukul 22.40 WIB.

Perbedaan data jumlah korban ini bukan hal yang baru ketika sebuah becana terjadi, bahkan sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tak pernah belajar dan tidak pula melakukan upaya serius untuk melindungi hak-hak warga Negara. Bagaimana mungkin upaya tanggap darurat bisa dilakukan dengan maksimal jika data korban tidak ada yang pasti.

Yang tak kalah menariknya di balik bencana ini, para politisi yang bertarung dalam PEMILU 2009 berbondong-bondong mendatangani lokasi dan menjadikan bencana sebagai ajang kampanye gratis dengan kedok solidaritas kemanusian. Padahal sebelumnya tak ada yang peduli pada nasib lebih dari 15.000 orang korban korban Lapindo yang sampai hari ini kehilangan hak hidup dan dipaksa menghirup racun yang keluar bersama semburan lumpur.

Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang disampaikan oleh Berry Nahdian Forqan selaku Direktur Eksekutif Nasional dalam pers releasenya, bahwa bencana di Situ Gintung setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya upaya serius pemerintah (Gubernur Banten) dalam pemeliharaan (maintenance) Situ Gintung yang sudah dibangun sejak tahun 1932. Pada bulan November 2008 bencana yang sama namun dalam skala yang lebih kecil sudah pernah terjadi dan sudah pula dilaporkan oleh masyarakat.

Namun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat. Sementara jika dilihat dari jumlah situ di Jabotabek yang berjumlah sekitar 193 situ, dengan luas keseluruhan 2.281,90 hektar. Lebih dari separuhnya (± 68%) dalam keadaan rusak. Dengan data ini saja seharusnya pemerintah sudah bisa berbuat banyak untuk menjamin keselamatan warga, tapi hal ini tak pernah dilakukan.

Kedua, alih fungsi kawasan situ menjadi kawasan perumahan, restoran, hotel, tempat pembuangan sampah dan kawasan bisnis lainnya yang terus terjadi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan faktor keselamatan rakyat (human security). Pemerintah juga telah mengakui hal ini lewat departemen PU pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa telah terjadi alih fungsi kawasan situ. Dimana dari total luas situ di Jabodetabek sekitar 2.337,10 ha. Saat ini hanya tinggal 1.462,78 ha saja. Dari jumlah tersebut, hanya 19 situ yang kondisinya baik.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemerintah di wilayah Jabodetabek untuk memulihkan kawasan hulu dan wilayah tangkapan air, khususnya untuk kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane. Keempat, tidak tersedianya sistem informasi dan sistim peringatan dini untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa ketika bencana terjadi.

Erwin Usman Juru Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional WALHI menambahkan, meluasnya area genangan air di setiap musim hujan, dan ancaman munculnya bencana banjir dan disertai longsor di kawasan-kawasan padat penduduk di Jadebotabek, adalah akibat dari terjadinya kerusakan fungsi ekologis dan menurunnya daya tampung situ, serta ketiadaan perhatian serius pemerintah merevitalisasi fungsi situ, danau dan bendungan.

WALHI menyayangkan lemahnya tindakan pencegahan dan penanganan bencana di kawasan situ Gintung. Gubernur Banten dan Departemen Pekerjaan Umum harus dimintai pertanggungjawabannya. Jika sejak awal Gubernur dan jajaran Pemerintah provinsi Banten sigap dan tanggap mendengar keluhan warga dan mencermati perubahan bentang alam dan kondisi situ gintung, bencana dan jatuhnya korban di pihak masyarakat tak perlu terjadi.

Selain itu,WALHI juga mendesak dilakukannya penghentian alih fungsi kawasan situ, DAS dan wilayah tangkapan air (cathment area) lainnya di wilayah Jadebotabek untuk memberi ruang bagi pemulihan kawasan ekologi dan mencegah berulangnya bencana. Segera lakukan restorasi ekologi kawasan situ dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya penyelamatan lingkungan mutlak dilakukan pemerintah. Sistem peringatan dini (early warning system) oleh pemerintah harus segera dibenahi untuk mencegah jatuhnya korban bencana. (Marwan)

Read More

60 Ikan Paus Terdampar di Pantai Australia

Canberra -Greenpress, Sebanyak 60 ikan paus terdampar di satu pantai di Australia Barat, Senin, demikian laporan Australian Associated Press (AAP).

Antara 40 dan 60 ikan paus diduga telah terbawa arus ke pantai Teluk Hamelin di dekat Sungai Margaret, kata wanita jurubicara Departemen Lingkungan Hidup dan Pelestarian seperti dikutip Xinhua-OANA yang juga dilansir Kantor Berita Antara.

Jurubicara tersebut mengatakan Departemen itu telah mengirim satu tim ke Teluk Hamelin untuk menyelamatkan hewan mamalia laut tersebut.

Sementara itu, beberapa ilmuwan Australia dan internasional dijadwalkan bertemu Senin guna membahas penelitian yang tak mematikan terhadap ikan paus.

Pertemuan itu menawarkan perspektif baru mengenai jumlah dan pembagian ikan paus di es laut Kutub Selatan dan sekitarnya, kata Menteri Lingkungan Hidup Federal Australia Peter Garret dalam satu pernyataan.

Menurut Garret, data mengenai populasi ikan paus di daerah es Samudra Selatan, yang telah dikumpulkan oleh para ilmuwan Australian Marine Mammal Center dan CSIRO direncanakan dipusatkan pada pertemuan Senin.

"Data yang dikumpulkan dan teknik penelitian yang terlibat akan menjadi sumbangan utama bagi pemahaman global mengenai ikan paus," kata Garret.

Peresmian Kemitraan Penelitian Samudra Selatan diumumkan pada penghujung tahun lalu dalam upaya untuk menghilangkan prasangka mengenai metode penelitian penangkapan ikan paus mematikan di Samudra Selatan. (ant)

Read More

Air Jadi Barang Mahal

Bengkulu, Greenpress-Air menjadi barang mahal dan semakin susah diakses oleh masyarakat, bahkan terbitnya UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat kental dengan nuansa privatisasi air, kata pemerhati lingkungan Bengkulu, Ali Akbar terkait peringatan Hari Air Sedunia, Minggu.


Menurut dia pemerintah harus membatalkan UU tersebut karena jelas membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu.

"UU ini juga bertentangan dengan UUD yang menyebutkan bahwa bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan yang membatasi rakyat terhadap air bertentangan dengan UUD," katanya seperti dilansir Antara.

Mantan Direktur Walhi Bengkulu ini mengatakan seharusnya pemerintah bertanggungjawab melindungi dan melestarikan sumber daya air untuk rakyat, bukannya melegalkan kelompok tertentu untuk menguasai sumber air dan menjadi barang dagangan.

Secara keseluruhan kata dia, perlindungan air sebagai barang publik masih rendah bahkan pemerintah membiarkan sumberdaya air mengalami degradasi seperti pencemaran limbah industri yang dibuang ke sungai yang merupakan sumber air bersih bagi rakyat.

"Dan bagaimana pemerintah mengabaikan perubahan fungsi hulu dan sempadan sungai untuk perkebunan sawit khususnya di Bengkulu," katanya.

Sementara itu Direktur Yayasan Ulayat, Trioka mengatakan belum ada peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan pemerintah saat ini.

Bahkan pemerintah cenderung melegalkan pembatasan akses masyarakat terhadap air bersih dengan mendesain pembangunan yang justru mencemari sumber air bersih bagi masyarakat.

"Seperti hancurnya akses air bersih masyarakat di sekitar Sungai Susup akibat proyek amburadul PLTA Musi yang sangat merusak lingkungan dan bagaimana Sungai Air Bengkulu yang menjadi sumber PDAM Kota Bengkulu yang tingkat pencemarannya sangat tinggi dan tidak layak konsumsi," jelasnya.

Oka berharap pemerintah bisa membentuk sebuah forum, badan atau dewan yang bisa mengkoordinasikan aktivitas sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya air seperti Balai Pengelolaan DAS dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang pengairan.

"Seharusnya dua pihak ini juga sudah bisa melakukan tugasnya untuk kelestarian sumber daya air dan yang lebih penting pemerintah kita mau belajar dari situasi yang ada jika tidak ingin Bengkulu mengalami bencana krisis air," katanya.(Ant)

Read More

Sambut Hari Air Sedunia dengan "WQM"

Bandung-Greenpress, Dalam rangka memperingati Hari Air Seduni, USAID dan Kelompok Kerja Komunikasi Air (K3A) akan mengadakan Water Quality Monitoring (WQM) di Sungai Cikapundung.

Informasi yang dihimpun ANTARA, Sabtu, menyatakan, peringatan Hari Air Sedunia di Bandung akan digelar di dua tempat berbeda, yaitu di Hulu (Kawasan Maribaya) dan Hilir (Taman Lansia Cilaki Bandung) pada hari Minggu (22/3).

Kegiatan yang akan di gelar di Hulu (Kawasan Maribaya) ialah launching WQM dan penanaman pohon.

Sementara itu, kegiatan yang akan dilaksanakan di Hilir (Kawasan Taman Lansia Cilaki Bandung) ialah melukis di dinding atau triplek (mural Expresion) yang melibatkan pelajar SMP se Kota Bandung dan aksi damai berupa pembagian pin pada masyarakat.

Rencananya berbagai tokoh masyarakat Bandung seperti Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda dan Ketua PDAM Kota Bandung akan membuka acara peringatan Hari Air Sedunia di Kota Bandung.

Selain itu, Environmental Services Program United States Egency for International Development (ESP-USAID), rencananya akan menghadiri acara tersebut.

Kelompok Kerja Komunikasi Air (K3A) ialah sebuah lembaga yang peduli terhadap masalah lingkungan dan kesehatan air, khususnya sumber daya alam berupa air dan berdiri pada bulan September 2005 di Bandung.

K3A berdiri sebagai sebuah kelompok kerja dan berjalan sangat cair dengan kesepahaman persepsi terhadap pentingnya fungsi air bagi kehidupan manusia.(Ant)

Read More

RRI Berubah Menjadi Green Radio

Depok-Greenpress-Setelah Radio Utan Kayu Jakarta berubah menjadi Green Radio, langkah serupa juga dilakukan Radio Republik Indonesia (RRI) juga telah diresmikan sebagai Green Radio."

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Parni Hadi menegaskan RRI bukan merupakan radio milik golongan tertentu saja tetapi merupakan milik semua golongan masyarakat.
RRI milik semua partai, apapun warnanya hijau, kuning, merah, biru, putih atau yang lainnya, " kata Parni Hadi dalam sambutannya pada acara pencanangan RRI sebagai Green Radio, di Kompleks Pemancar RRI, Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, Minggu.

Selain Direksi RRI, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Sekda Kota Depok, Winwin Wiantika, Plh Satpol PP, Sariyo Sabani dan perwakilan dari Departemen Kehutanan.

Acara tersebut didahului dengan bersepeda santai yang dimulai di Balaikota Depok, dan berakhir di Kompleks Pemancar RRI, Cimanggis, dan dilanjutkan dengan acara menanam 1.500 pohon di areal Kompleks Pemancar RRI.

Menurut Parni semua partai yang sedang menjalani kampanye partai terbuka saat ini, hendaknya mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungannya, dengan cara menanam pohon yang berguna bagi keasrian lingkungan.

"Selain lingkungan menjadi asri dan segar, penanaman pohon juga bisa mencegah banjir dan tanah longsor," jelasnya seperti dilansir Antara.

Ia mengkritisi keadaan sekarang dimana banyak parpol yang memperbanyak atribut partai sehingga merusak keindahan kota.

"Jadikan Indonesia yang alami dengan penghijuan tanaman, bukan meramaikan dengan atribut parpol," ujarnya.

Mantan Pemimpin Umum LKBN ANTARA, tersebut berharap kampanye dan berlangsung damai dan lancar. "Lakukanlah kampanye dengan pendekatan sosial budaya," harapnya.

Parni mengatakan Green Radio merupakan program siaran radio yang disepakati dalam sidang umum Asia Pasifik Broadcasting Union (ABU) di Nusa Dua Bali November 2008 lalu.

Program Green Radio tidak hanya menyangkut acara siaran tetapi juga memberi porsi lebih banyak pada isu-isu lingkungan termasuk juga penampilan fisik RRI yang lebih pro lingkungan.

Sementara itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail menyambut baik program green radio yang dicanangkan oleh RRI tersebut.

"Program tersebut sangat baik agar lingkungan kita mendapat perhatian yang lebih besar," katanya.

Nur Mahmudi juga mendukung pernyataan Parni Hadi bahwa RRI merupakan milik semua golongan. "Apapun warnanya RRI tetap radionya," ujarnya.(Ant/WAN)

Read More

Hari Hening Sedunia Bisa Selamatkan Planet

Denpasar, Greenpress- Peringatan rutin Hari Hening Sedunia diyakini berbagai kelompok pencinta lingkungan bisa menyelamatkan kelestarian Planet Bumi, diantaranya mereduksi pengeluaran gas karbon hingga 20.000 ton pada saat itu saja.


Menurut Herni F Hastuti, Koordinator Aksi dari Pusat Pendidikan Lingkungan Bali, saat melakukan aksi damai di Kawasan Puputan, Denpasar, Senin, aksi imbauan kepada umum tentang Hari Hening Sedunia itu telah dilakukan dua kali di Indonesia.

"Tanggalnya adalah 21 Maret nanti, hanya empat jam saja kita hening dan menghentikan aktivitas yang memicu pencemaran lingkungan, yaitu antara pukul 10.00 dan 14.00. Selebihnya silakan beraktivitas lagi," katanya.

Alasan pemilihan tanggal yang telah diutarakan secara umum di tingkat global itu, katanya, terkait dengan inklinasi matahari terhadap bumi, saat titik kulminasi matahari berada persis 90 derajat terhadap sumbu vertikal pada pukul 12.00 di garis ekuator.

Dalam kampanye damai itu, belasan orang anggota kelompok pencinta lingkungan itu membentang beraneka spanduk berisi ajakan ber-hening bersama pada saat yang telah disebutkan itu.

Akan tetapi, masyarakat pemakai jalan raya di sekitar lokasi aksi damai itu tidak antusias dengan ajakan itu. Mereka lebih memilih tetap melanjutkan perjalanannya ketimbang mencari tahu apa makna aksi itu.

"Kalau kita tidak boleh beraktivitas pada saat itu, bagaimana bisnis saya? Siapa yang bisa tutup kerugian?" kata Made Parma, seorang pelaju yang memiliki toko busana di kawasan Pasar Badung.

Menanggapi hal itu, Hastuti mengaku belum memiliki kajian menyeluruh terhadap impak sosial, budaya, dan ekonomi yang bisa timbul dari pelaksanaan ajakan ber-hening bersama pada 21 Maret nanti.

"Kami belum punya kajian menyeluruh. Idenya, ini semula berangkat dari kenyataan peringatan Hari Nyepi di Bali, ternyata bisa membuat lingkungan ini lebih bersih dan baik untuk semuanya," katanya seperti dikutip Antara.

Salah seorang mahasiswa Universitas Udayana, Yayuk, yang ditanya terpisah berkomentar, "Kita tidak memerlukan lebih banyak lagi lahan yang terus-menerus digali. Bukan juga memerlukan emas, tetapi kita akan lebih memerlukan air, udara bersih, dan lingkungan yang lebih baik kualitasnya. (Ant)

Read More

Perubahan Iklim Munculkan Penyakit Tanaman Baru

Bengkulu, Greenpress- Perubahan iklim telah memunculkan penyakit baru pada tanaman Kakao di Pulau Enggano yang disebut petani dengan `hitam buah`, kata Koordinator Program Yayasan Kanopi Supintri Yohar, yang melakukan pendokumentasian perubahan iklim di pulau terluar itu belum lama ini.


"Karena menurut pengakuan masyarakat penyakit ini belum pernah muncul sama sekali dan terori yang ada juga menyebutkan bahwa dampak perubahan iklim salah satunya memunculkan penyakit baru baik bagi tanaman maupun manusia," katanya seperti dilansir Antara.

Dari hasil dokumentasi Yayasan Kanopi tanaman Kakao petani di Pulau Enggano mulai terserang `hitam buah` dalam satu bulan terakhir.

Menurut petani setempat, kata dia, penyakit ini muncul setelah daerah tersebut dilanda hujan dengan intensitas tinggi.

"Belum bisa dipastikan apakah penyakit ini muncul akibat curah hujan yang terlalu tinggi karena yang pasti petani di sana mengaku baru kali ini menemui penyakit seperti ini," katanya.

Penyakit `buah hitam`, kata Supintri, menyerang buah kakao mulai dari buah muda hingga buah yang sudah bisa dipanen.

Dia mengatakan, yang menjadi keresahan petani setempat adalah serangan penyakit terhadap buah yang masih muda karena otomatis tidak akan bisa dipanen.

"Untuk sementara petani menanggulangi dengan memangkas buah yang terkena penyakit dengan harapan tidak menular ke buah yang lain," katanya.

Selain munculnya penyakit baru, perubahan iklim di Pulau Enggano yang berhasil didokumentasikan pihaknya adalah perubahan cuaca yang tidak teratur.

"Petani dan nelayan di Enggano tidak bisa lagi memperkirakan musim, sebagaimana selama ini bisa diperkirakan dan ini berpengaruh dengan kegiatan pertanian dan nelayan, bahkan tidak sedikit yang gagal panen karena esktrimnya cuaca," tambahnya.

Tujuan dokumentasi ini, kata dia, untuk memunculkan kesadaran masyarakat tentang aktivitas yang bisa memicu laju perubahan iklim, diantaranya penebangan hutan dan eksploitasi terumbu karang.

"Yang paling penting adalah kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim karena merekalah yang merasakan dampaknya dan berhubungan langsung dengan aktivitasnya sehari-hari," terangnya.(Ant)

Read More

Greepeace Serukan Pilih Partai Politik Pro Lingkungan

Photo : Greenpeace Indonesia.
Jakarta , Greenpress-Greenpeace meluncurkan kampanye “Pilih hutan untuk masa depan’yang menyerukan para masyarakat pemilih Indonesia untuk memilih partai yang pro dengan pelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan yang berlangsung dilapangan Banten itu diikuti oleh para politisi, selebritis, aktivitis LSM dan para pendukung dalam acara peluncuran di Lapangan Banteng, Jakarta (14/3).

Bagi Greenpeace, pesta demokrasi yang akan berlangsung April 2009 merupakan momentum untuk memperbaiki lingkungan, dengan cara memilih partai politik yang berkomitmen untuk melindungi hutan Indonesia dari ancaman penyusutan yang juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati.

Mengingat luasan tutupan hutan Indonesia luasanya lebih dari 120 juta hektar, atau sekitar 10% dari tutupan hutan dunia merupakan paru-paru dunia. Selain itu hutan Indonesia merupakan benteng terakhir bagi habitat keanekaragaman hayati yang kritis, dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya dan berperan penting dalam mengatur iklim dunia. Namun hutan Indonesia mengalami deforestasi dengan salah satu tingkat tertinggi di dunia dan pengemisi gas rumah kaca ketiga tertinggi di dunia.

“2009 adalah tahun penentu bagi Indonesia untuk memilih pemimpinnya. Ini juga merupakan tahun yang sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan tindakan segera. Karena orang Indonesia akan menjadi yang paling terdampak perubahan iklim, dan sebagian besar emisi Indonesia disebabkan oleh deforestasi – menghentikan kerusakan hutan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah yang akan terpilih,” kata
Bustar Maitar, Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara (14/3).
Menurut Bustar, pihaknya telah menghubungi ke-38 partai politik dan meminta mereka untuk memberikan komitmennya untuk segera menerapkan moratorium konversi hutan dan lahan gambut dan mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumahkaca Indonesia dari deforestasi sebanyak 75 persen pada tahun 2012 sebagaimana komitmen yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat internasional tahun lalu.
Greenpeace telah menerima dukungan luas untuk kampanye pemilihan umum ini dari artis-artis terkemuka Indonesia, yang merekam testimoni video mereka untuk mendorong masyarakat untuk “Pilih hutan untuk masa depan”, termasuk Coklat, Samuel Rizal, Nadine Chandrawinata, Leony dan Didi Riyadi.

“Dengan memilih mereka yang akan melindungi hutan kita, kita memilih pemimpin yang menghargai nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari hutan Indonesia. Kita dikaruniai hutan tropis diantara yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia – ini harus membuat kita bangga,” kata Bustar. (Marwan Azis)

Read More

Indonesia Terancam Kehilangan Pulau-Pulau Kecil

Jatinangor,Greenpress - Negara Indonesia terancam kehilangan pulau-pulai kecil yang belum berpenghuni, dan sebagian pulau-pulau di wilayah perbatasan pun hampir tenggelam karena dampak pemanasan global.

Penyebab lainnya adalah era perdagangan bebas (free trade), serta masalah geo-politik yang berkaitan dengan perjanjian perbatasan wilayah teritorial dengan negara tetangga, kata pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Ir Sentot Widjaya MM pada seminar di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, Rabu.

Disebutkan, Indonesia mempunyai sekitar 17.504 pulau dan 5.073 sudah mempunyai nama. Sedangkan jumlah pulau yang sudah dihuni berjumlah 544 pulau.

Pejabat DKP itu menolak adalanya anggapan hilangnya pulau-pulau kecil tersebut disebabkan "jual-beli" pulau.

"Saya mewakili DKP tidak setuju jika ada istilah `jual-beli` pulau. Sampai sekarang yang ada hanya pengelolaan, itupun peraturannya sudah jelas," tegasnya.

Tidak disebutkan jumlah pulau -pulau kecil yang telah hilang baik itu karena pemanasan global, maupun sengketa politik.

Semenjak otonomi daerah, maka pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut diambil alih oleh daerah. Sementara pemerintah pusat hanya bertugas mengawasi.

"Jika penyebab hilangnya pulau karena tenggelam, maka hal ini tidak akan mengurangi luas dan batas negara Indonesia," ucapnya.

"Sudah ada deklarasi Juanda yang sudah diakui oleh dunia tentang batas garis lintas Indonesia dan PBB sudah mencatat batas sah negara Indonesia," ucap Sentot seperti dilansir Antara.

Pulau-pulau kecil mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Namun banyak penginvestor `enggan` menanam sahan karena biayanya sangat besar.

Pada akhir tahun 2008, kegiatan toponomi pulau-pulau kecil di Indonesia sejak tahun 2005 ? 2008 telah mencakup 33 Propinsi dan telah selesai 100 persen.

Untuk menarik minat investor serta meningkatkan potensi pengembangan pulai-pulai kecil, pemerintah telah meningkatkan fasilitas, seperti membangun listrik tenaga surya, sarana air bersih, penerangan, jalan di pulau-pulau tersebut.(Ant)

Read More

Semarang Jadi Lintasan Burung Migran Asia

Semarang,Greenpress- Wilayah Semarang pada musim pancaroba menuju musim kemarau menjadi lintasan burung migran Asia.


"Ada tiga jenis satwa burung yang nampak melintas di wilayah wanawisata Hutan Penggaron dan sekitar 1.780 ekor yang melintas di sisi utara Desa Pasar Gurung Weleri Kabupaten Kendal," kata Muhamad Nur Hasyim, salah satu penggerak pemantau burung gabungan dari Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang di Semarang, Rabu.

Hasyim menjelaskan, tiga jenis satwa burung yang melintas di wilayah wanawisata Hutan Penggaron yakni Alap-alap Cina, burung Sikep Madu, dan Elang Alap Nippon. Sementara yang melintas di Kabupaten Kendal jenis terbanyak didominasi burung Alap-alap Cina.

"Sudah lebih dari 400 ekor burung terlihat melintas dari daratan Jepang dan Cina sebelum akhirnya bermigrasi ke titik terjauh seperti Pulau Bali dan Nusa Tenggara Timur," katanya seperti dikutip Antara.

Akibat lintasan burung migran di wanawisata Hutan Penggaron menjadikan tempat wisata milik Perhutani tersebut semakin menarik minat pengunjung.

"Keindahan kicau burung menjadi daya tarik pengunjung. Jika hari biasa hanya berkisar 80-an, sekarang sejak ada burung migran yang transit di wanawisata Hutan Penggaron pengunjung mencapai 90-an," kata Sugito, salah satu petugas wanawisata Hutan Penggaron.

Sugito menambahkan, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah jika cuaca mendukung seperti tidak turun hujan. "Saat cuaca bagus, tidak hujan jumlah pengunjung bisa lebih dari itu (90-an, red.)," katanya.

Wanawisata Hutan Penggaron menjadi "rest area" dan tempat menyuplai makanan untuk burung migran. "Rest area" juga berfungsi untuk tempat para burung migran untuk menghindari gangguan cuaca dan penyuplai energi bekal migrasi.(Ant)

Read More

Penggunaan BBN Ancam Kerusakan Lingkungan

Bandung, Greenpress- Penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dikhawatirkan menimbulkan ancaman bagi kerusakan lingungan dan juga kerusakan sosial yang lebih besar.

Dr Tjandra Setiadi dosen Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) mensinyalir hal tersebut di Bandung.

Penerapan BBN memerlukan lahan yang luas, dan sebagai pemerhati lingkungan atau institusi lingkungan tentu amat prihatin dengan kondisi seperti itu. "Kita akan menghadapi water conflict (krisis air)," ucapnya seperti dilansir Antara.

Penggunaan BBN di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 15,9 miliar liter per tahun masing-masing untuk etanol dan biodiesel. Diperkirakan kebutuhan lahan khusus untuk produksi BBN tersebut sekitar 6,6 juta hingga 11,6 juta hektare.

Studi Life Cycle Assessment tentang BBN melaporkan bahwa pemakaian BBN dari bahan baku tanaman pangan sebagai bahan baku dapat mengurangi gas rumah kaca (GRK). BBN juga diteliti memiliki energi total lebih tinggi dari bahan bakar berbahan baku fosil.

Namun, laporan terbaru yang komprehensif dan detail menurut Tjandra Setiadi, menyebutkan bahwa efek emisi konversi lahan perkebunan untuk BBN dapat lebih besar dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil.

Hal ini sangat bergantung pada lahan asal, apakah berasal dari hutan tropis primer, lahan gambut atau lahan kritis, katanya.

Hambatan dalam merampungkan proyek konversi BBN ini juga terdapat pada fosfor limitation (keterbatasan fosfor) pada lahan. Semakin tingginya kebutuhan pangan saat ini ditambah penerapan BBN kelak akan semakin membatasi jumlah unsur fosfor di lahan.

Jumlah fosfor saat ini banyak yang hilang. Oleh karena itu, sejak dini penggunaa fosfor harus direcover dan di daur ulang. Kita akan kekurangan fosfor.

Untuk jangka pendek, prioritas kebijakan energi harus mampu mempertahankan keberadaan BBN sebagai bahan bakar alternatif tanpa merusak lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung terutama terhadap hutan primer Indonesia, kata Tjandra Setiadi.(Ant)

Read More

Sungai Tercemar, Suku Sakai Sulit Cari Ikan

Pekanbaru - Warga Suku Sakai, suku asli Riau, mengeluhkan makin sulit mencari ikan di sungai yang sudah tercemar limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan Ketua Suku Sakai, Momo, kepada ANTARA di Dusun Samsam, Kecamatan Pinggir, Bengkalis, Rabu.

"Sekarang warga harus mencari ikan jauh ke hulu dan bisa sampai seminggu baru dapat ikan," kata Momo.

Menurut Momo, sebanyak 20 kepala keluarga di dusun itu berangtung pada Sungai Samsam yang tak jauh dari permukiman Suku Sakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil dari mencari ikan selama ini digunakan untuk makan keluarga sehari-hari mereka dan sebagian untuk dijual.

Namun selama setahun tarakhir, ujar Momo, jumlah tangkapan ikan di sungai tersebut makin sedikit. Bila sebelumnya warga dapat menjaring hingga 10 kilogram ikan dalam sehari, namun kini jumlah tangkapan ikan hanya 3-5 kilogram akibat tercemarnya air sungai.

"Akibat tercemar, air sungai menjadi keruh dan terkadang berwarna putih berbuih," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut Momo, terdapat tiga pabrik kelapa sawit di sepanjang Sungai Samsam. Ia mengatakan, terkadang pabrik membuang limbah pada saat musim hujan.

"Pada saat hujan saat air sungai meninggi, limbah di buang ke sungai," ujarnya. (Ant)

Read More

Papua New Guinea Umumkan Area Konservasi Nasional Pertama

Denpasar -Greenpress- Papua New Guinea, negara di tenggara Samudera Pasifik, tempat di mana keragaman ekosistem biologis di dunia berada, telah menciptakan kawasan konservasi pertamanya untuk mempertahankan apapun di dalam kawasan hujan hujan tropisnya, dalam satu wilayah yang lebih luas daripada Singapura.


Keputusan pemerintah itu terjadi berkat kerja sama dan kesepahaman dengan masyarakat setempat, yang dijembatani Kawasan Konservasi YUS, yang telah memakan waktu lebih dari satu dasawarsa. Kerja sama dan kesepahaman itu juga terjadi berkat kesertaan Kebun Binatang Taman Woodland di Seattle dan Arlington, Virginia, Amerika Serikat, yang berinduk kepada Konservasi Internasional.

Dalam siaran persnya di Denpasar, menyatakan, kawasan konservasi YUS itu meliputi tiga daerah aliran sungai utama di sana, yaitu Sugai Yopno, Sungai Uruwa, dan Semenanjung Huon, secara total melingkupi area seluas 760 kilometer persegi, mulai dari kawasan pantai utara Papua New Guinea hingga ke pegunungan dalamnya.

Kawasan konservasi itu dikelola berdasarkan konsep konservasi modern yang memberi keuntungan bagi kehidupan alam liar dan juga manusia yang menghuni kawasan itu. Hujan hujan tropis itu diketahui menyimpan karbon dalam jumlah mencengangkan sehingga melindunginya berarti mencegah pelepasan gas rumah kaca yang membahayakan dunia melalui pemanasan globalnya.

Kawasan itu juga menjadi tempat bernaung bagi sekitar 10.000 warga setempat, selain menjadi habitat bagi kanguru pohon jenis matschie, jenis yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN. Jenis ini sangat unik karena memiliki kepala seperti beruang, ekor berambut tebal, dan kantong besar sebagaimana layaknya hewan marsupialia.

Dr Lisa Dabek, Direktur Konservasi Kebun Binatang Taman Woodland, juga Direktur Program Penyelamatan Kanguru Pohon, menyatakan, "Dengan menciptakan kawasan pertama konservasi di negara ini, pemerintah dan masyarakat negara ini telah membangun zone aman bagi kawasan dengan biodiversitas yang tidak tergantikan di dunia ini. Dalam jangka panjang, kawasan ini akan menyumbang bagi upaya penanggulangan perubahan iklim global."

Kebun binatang dari Amerika Serikat dengan majalah National Geographic dan CI, telah bahu-membahu dengan pemerintah PNG dan pemilik lahan setempat selama lebih dari 12 tahun untuk membangun Area Konservasi YUS. Kawasan ini pertama kali dideklarasikan sebagai kawasan konservasi melalui Undang-undang Kawasan Konservasi PNG pada 1978. Kawasan ini juga mewakili lebih dari 35 desa asli di kawasan itu, yang bergabung bersama untuk mendukung undang-undang tersebut.

Saat tanah di kawasan itu masih dimiliki orang perorang, warga kampung secara formal berkomitmen melarang segala bentuk kegiatan pembangunan, mulai dari penebangan pohon hingga penambangan. Deklarasi tentang manajemen kawasan konservasi yang lebih mutakhir bersifat lebih permisif terhadap kegiatan penebangan pohon, pertambangan, dan aktivitas lain yang bersifat destruktif.

Dengan melindungi kawasan hutan hujan tropis ini di Kawasan Konservasi YUS, berarti mencegah pelepasan sekitar 13 juta ton karbon dari biomassa di dalam hutan ke udara, yang berubah bentuk menjadi karbondioksida.

"Kawasan konservasi baru ini menunjukkan betapa baik hasil yang bisa diraih jika pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan," kata Presiden CI, Russell A Mittermeier seperti dikutip Antara. Dia menyatakan, "Selamat pada pemerintah PNG dan komunitas di kawasan ini karena bersedia mempertahankan kawasan ekosistem esensial ini, juga bagi berbagai keuntungan yang bisa mereka dapat nanti, saya harap banyak kawasan serupa lain di dunia ini yang secara simultan mau meniru langkah seperti ini."

Mempertahankan biodiversitas di PNG jadi masalah rumit mengingat keunikan negara itu dalam aspek sosial dan geopolitiknya. Negara itu memiliki sistem kepemilikan lahan yang tidak kalah rumit, karena lahan di pedalaman banyak dimiliki klan keluarga dan tuan tanah lokal(Ant)

Read More

Bupati Datang, Pengolah Kayu Berhenti Sementara

Kolaka, Greenpress-Ada yang menarik dari perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka serta Komandan Kodim 1412 Kolaka ke Desa Awiu Kecamatan Lambandia, Senin (2/3), yakni berhentinya sementara aktifitas pengolahan kayu sepanjang jalan Iwoimenggura-Taore .

Padahal, pekan lalu, saat Bupati Buhari Matta untuk pertama kalinya berkunjung ke Desa Taore dan Awiu, Buhari sempat "geleng-geleng"

kepala menyaksikan perambahan hutan yang tak terkendali, sehingga kepala Dinas Kehutanan mendapat teguran.

Betapa tidak, saat itu, sepanjang perjalanan dari Desa Iwoimenggura ke Desa Taore, Bupati mendapati kawanan pengolah kayu yang tengah beraktivitas. Puluhan tenda-tenda para pengolah kayu berdiri sepanjang jalan, sementara raungan puluhan mesin gergaji bersahut-sahutan terdengar dari dalam hutan.

Sementara beberapa gugusan pegunungan terlihat sudah gundul akibat penebangan kayu yang tak terkendali, apalagi diperparah dengan pembukaan kebun. Belum ada informasi tentang berapa luas potensi kerusakan hutan akibat pengolahan kayu yang tidak terkendali ini. Masalahnya, pihak Dinas Kehutanan tidak pernah mau terbuka soal yang satu ini.

Dua hari setelah kunjungan pertama Bupati Ke Desa Taore pekan lalu dan mendapati maraknya pengolahan kayu yang tanpa terkendali, Tim Jarinkmas dan sejumlah rekan wartawan kembali melakukan monitoring terhadap perkembangan lapangan. Hasilnya, aktivitas pengolahan kayu secara tak terkendali masih merajalela. Raungan puluhan mesin gergaji masih terdengar , puluhan pohon kayu tumbang hanya dalam hitungan menit. Sementara, sepanjang jalan Iwoimenggura -Taore, puluhan kubik kayu siap angkut melintang dipinggir jalan, sebagian ada yang ditutupi daun. Tiga truk pengangkut kayu juga dijumpai sedang memuat kayu.

Puluhan tenda pengolah juga berdiri sepanjang jalan. Dari pembicaraan dengan beberapa pengolah kayu, rupanya informasi tentang lawatan Bupati yang akan kembali berkunjung tanggal 2 Maret sudah diketahui para pengolah kayu. Bahkan, dengan polosnya para pengolah kayu yang tidak mengetahui jika "tamu" yan diajak bercerita
adalah rekan wartawan, mengaku jika sebelum hari H kunjungan kerja Bupati, mereka untuk sementara harus berhenti mengolah kayu.

Menurut cerita pengolah, Perintah berhenti sementara itu datang dari pihak Dinas Kehutanan Kolaka. Namun, hal itu dibantah Kepala Dinas Kehutanan, H Abd Rahim.
Bahkan, agar mengesankan bahwa aktivitas pengolahan kayu diwilayah itu sudah benar-benar "bersih", maka kayu olahan siap angkut yang masih terhampar disepanjang jalan agar dibersihkan.

Begitupun tenda-tenda pengolah yang berdiri disepanjang jalan diminta dibersihkan. Dan terbukti, ketika Bupati dan rombongan Kunker tanggal 2 Maret kemarin, aktivitas pengolah kayu untuk sementara benar-benar tidak lagi terlihat, tenda-tenda pengolah yang berdiri sepanjang jalan juga sementara bersih, kecuali beberapa tenda yang tersembunyi dari jalan masih dijumpai.Tak terlihat satupun truk kayu maupun bunyi mesin gergaji yang terdengar.

Kendati tidak lagi menemukan tumpukan kayu siap angkut disepanjang jalan Taore, namun saat tatap muka dengan warga Desa Taaore di Balai desa, Bupati Buhari Matta kembali mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama menjaga hutan agar tidak dirambah.

Menurutnya, jika hutan sudah rusak, maka akan menjadi ancaman bagi keselamatan maupun kesejahteraan warga itu sendiri. Apalagi jika gunung yang dirambah berada pada kemiringan yang tinggi. "Kalau hutan rusak, hujan turun maka banjir tidak bisa dihindari," kata Buhari mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan.

Hal senada dikatakan Komandan Kodim 1412 Kolaka, Letkol (Inf) Edi Suroso. Dandim mengajak warga bersama-sama menjaga hutan agar tidak rusak dengan pendekatan perang.

Menurutnya, dari segi kelengkapan peralatan senjata, Indonesia mungkin masih kalah dengan Negara lain seperti Malaysia, namun demikian kita tidak akan pernah kalah hanya karena kelengkapan peralatan yang kalah. Sebabnya, karena Indonesia
memiliki strategi gerilya perang dan memiliki hutan yang luas. "Yakinlah, walaupun kita kalah peralatan yang canggih,tetapi kita tidak akan pernah kalah taktik dan gerilya, kita punya kemampuan gerilya, kecuali hutan kita sudah habis digunduli, maka dengan mudah kita akan dikalahkan," katanya. (SABAR/Yos)

Read More

Perakit Bom Ikan di Soropia Konawe Ditangkap

Konawe, Greenpress-Ndadi, seorang nelayan di Desa Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan tengah meracik bom ikan di rumahnya . Polisi menangkapnya setelah mendapatkan laporan warga sekitar seputar kegiatan di rumah Ndadi.

Saat menangkap Ndadi polisi menemukan sejumlah bahan-bahan yang diduga akan dipakai meracik bahan peledak bom ikan.

Bahan-bahan peledak itu terdiri dari pupuk, sembilan botol kosong, puluhan sumbu serta korek api. “Dengan keberadaan sejumlah bahan tersebut kami menduga jika bahan-bahan itu akan digunakan sebagai bahan peledak yakni untuk pembuatan bom ikan,”kata Iptu Samin, Kasatreskrim Polresta Kendari.

Semnatar tersangka Ndadi mengaku mendapatkan bahan-bahan seperti pupuk dari seseorang yang datang dengan menggunakan kapal yang hendak ke Kota Palu Sulawesi Tengah. Ia membeli pupuk seberat empat kilogram dengan harga 25 ribu rupiah per kilo.

Ndadi membantah bila bahan-bahan itu akan diracik dan dijadikan bahan peledak untuk membom ikan. “Bahan-bahan itu akan digunakan sebagai pupuk rumpt laut,”kata Ndadi.

Polisi sendiri tidak terpengaruh dengan alasan Ndadi.Tersangka di periksa secara intensif dan telah resmi menjadi tahanan Polres Kendari. (Yos Hasrul)

Read More

Era Baru, Sejarah Baru di Wakatobi

By : Yos Hasrul,
Cuaca cukup cerah saat pesawat merpati MA-60 mendarat mulus di Bandara Matahora, di pulau wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga dari berbagai penjuru desa menyaksikan sejarah baru mendaratnya ”burung besi” di wilayah mereka. Ya, inilah terobosan pembangunan yang digagas Pemerintah Daerah Wakatobi untuk memutus mata rantai keterbelakangan akses transportasi di daerah berjuluk kepulauan Tukang Besi ini.

Maklum saja, selama berpuluh tahun sejak negara ini merdeka hingga ”jaman emas” pembangunan Indonesia, sentuhan pembangunan di daerah ini nyaris tak tersentuh dan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara. Tak heran jika angka kemiskinan di Kepulauan Wakatobi sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 1994 – 2000 prosentase angka kemiskinan di daerah ini mencapai 60 persen.

Alih-alih mendapat sentuhan pembangunan, malah selama beberapa dekade kepulauan tukang besi selalu identik dengan daerah keras, bahkan mendapat beberapa julukan miring seperti daerah penyelundupan barang bekas (RB).

Tak hanya itu berpuluh tahun pula masyarakat Wakatobi harus diperhadapkan dengan maut, sebab letak kepulauan Wakatobi sendiri berada di laut banda maka tak ada pilihan lain jalur tranportasi umumnya menggunakan sarana tranpostasi laut. Maka pada bulan-bulan tertentu wilayah ini menjadi jalur ’ekstrim’ untuk dilalui akibat ganasnya ombak di laut banda. Sejumlah kecelakaan laut telah merengut ratusan jiwa meninggal dunia akibat kapal tenggelam.

Uji coba pendaratan pesawat sempat tertunda selama beberapa kali. Awal Tahun 2009 silam pernah merencanakan akan melakukan uji coba namun tak jadi. Barulah 3 Maret 2009 ambisi pemeritah wakatobi itu terpenuhi.

Penerbangan percobaan Bandara Matahora ini juga disaksikan langsung Bupati Wakatobi Ir Hugua, Kapolres Wakatobi AKBP Pitra Ratulangi SIK dan Kajari Wangi-Wangi Hulman Napitupulu SH. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Wakatobi, para Kepala SKPD dan ribuan masyarakat Wangi-Wangi yang tak mau ketinggalan untuk menyaksikan momen bersejarah di Kabupaten Wakatobi ini.

Pada uji coba landasan baru, pesawat yang diterbangkan pilot Kapten Mirwan Scott didampingi Kapten Bharoto dan Kapten Dimas ditumpangi oleh Wakil Bupati Wakatobi Ediarto Rusmin BAE, Wakil Ketua DPRD Wakatobi Dariono Moane, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Syarifuddin SM HK dan perwakilan Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI masing-masing Boike, Alex dan Slamet. Ada pula sejumlah wartawan lokal dan nasional dari berbagai media cetak dan elektronik.

Raut wajah penuh kebahagiaan nampak jelas pada diri Bupati Wakatobi Ir Hugua dan Wakilnya Ediarto Rusmin BAE. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati defenitif pilihan rakyat Wakatobi ini begitu terlihat bahagia setelah proyek besar dalam kepemimpinan mereka, yakni Bandara Matahora Wakatobi didarati pesawat.

Saat menuruni tangga pesawat jenis Fokker MA 60 milik Maskapai penerbangan Merpati Air Lines, Wakil Bupati terlihat mengangkat tangan kearah ribuan masyarakat Wakatobi yang turut menyaksikan percobaan penerbangan di bandara itu. Matanya berkaca-kaca menatap kearah Bupati dan rombongan yang telah menunggunya di sisi run way (landasan pacu) bandara.

Demikian halnya Bupati Wakatobi. Ekspresi kebahagian nampak jelas. Duo pimpinan Wakatobi ini langsung saling berpelukan untuk mengekspresikan keharuan mereka atas keberhasilan yang telah dicapai dalam dua tahun kepemimpinan mereka. "Hari ini seluruh masyarakat Wakatobi bahkan alam Wakatobi menyambut keberhasilan ini," demikian diungkapkan Bupati saat memulai sambuatanya pada acara ini.

Bupati juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada segenap masyarakar Wakatobi yang telah memberikan dukungan selama ini, dalam pembangunan Bandara Matahora, terkhusus Bupati menyampaikan pada masyarakat pemilik lahan di sekitar bandara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengatakan upaya pembangunan Bandara Matahora terus akan ditingkatkan hingga mencapai 3000 meter. Dimana tahun ini baru sepanjang 1.400 meter yang telah teraspal dan sudah dapat didarati pesawat berjenis fokker maka tahun depan dengan panjang 3000 meter sudah dapat didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing seri 737-200, 737-300 dan 737-400.

Target ke depan bandara ini akan didarati 48 kali dengan jenis pesawat Boeing setiap bulan. Kedatangan turis yang terus berkesinambungan di daerah ini hanya akan dapat ditampung dalam 150 resort milik masyarakat. Dengan 100.500 jiwa penduduk Wakatobi saat ini diperkirakan akan dapat menghasilkan Rp 4,8 juta pendapatan perkapita. Kalau hal itu sudah terwujud maka itulah yang dimaksud surga ekonomi. "Dulu mungkin kita bermimpi untuk dapat melihat pulau kelahiran kita ini dari atas udara, dan hari ini mimpi itu telah jadi kenyataan," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Wakatobi, Syarifuddin Sm HK mengatakan percobaan penerbangan ini merupakan bagian dari persyaratan untuk mendapatkan izin penerbangan regular dari Departemen Perhungan RI. "Penerbangan percobaan ini akan ditindak lajuti dengan penandatangan berita acara uji coba penerbangan, selanjutnya akan kita usulkan untuk mendapatkan izin, jika itu telah ada maka kita sudah akan melakukan penerbangan rutin di Bandara ini," jelasnya.

Prosesi penerbangan percobaan ini sendiri diawali dengan landing pesawat dari arah utara ke bagian barat bandara. Lalu dengan prosesi baca do'a selamat dipandu para tokoh adat dan agama di atas run way tepat dibagian depan pesat yang telah terparkir. Kemudian uji coba take off dan landing untuk kedua kalinya. Para tokoh adat dan agama diarahkan menaiki pesawat untuk selanjutnya mengelilingi wilayah Wakatobi.

Usai kegiatan tersebut acara dilanjutkan dengan pagelaran seni tari dan gambus, dimana sebelumnya dilakukan pengalugan bunga pada pilot pesawat dan perwakilan maskapi penerbangan Merpati Airlines. Acara ini berakhir dengan penerbangan pesawat untuk kembali ke Makassar. Ikut dalam penerbangan ini Bupati Wakatobi Ir Hugua dan keluarga serta Wakil Bupati Wakatobi dan juga keluarganya. (Yos Hasrul)

Read More

Gubernur Tanggapi Penolakan Mahasiswa

Kendari, Greenpress-Aksi demo penolakan penurunan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 481 ribu hektare ditanggapi santai Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE. Ia mengatakan, aksi itu hal yang biasa dalam alam demokrasi.

"Tidak apa-apa. Itu hal biasa. mereka itu hanya belum ketemu saya saja. Kalau sudah ketemu saya akan beri penjelasan, bila perlu turun lapangan bersama-sama," ujar Nur Alam kemarin.

"Mestinya yang harus disoroti adalah mereka yang melakukan peladangan liar, yang di bek up oknum-oknum tertentu, seperti di Konawer Utara ,"tambah Nur Alam.

Menurut Nur Alam, hasil pantauan dari udara, sudah menjadikan kawasan hutan-hutan yang masih perawan dirambah, dan tidak ada yang bertanggung jawab.

"Mestinya ini yang disoroti. Kalau pemerintah, pasti punya komitmen untuk menjaga kelestarian, dan keberlanjutan dari pada pelaksanaan pembangunan demi pelestarian lingkungan hidup," ujarnya. (Yos Hasrul)

Read More

Sembarang Buang Sampah Bakal Didenda

Kendari,Greenpress-Kerja keras Pemkot mengejar Adipura 2009 dengan menurunkan PNS, Muspida dan organisasi masyarakat melakukan kerja bakti ternyata belum mengubah perilaku sebagian masyarakat menghargai hidup bersih. Itu terbukti setelah ditangkapnya dua buah mobil pengangkut sampah dari toko bangunan yang hendak membuang sampah sembarang tempat.

Perilaku itu diketahui setelah Wali Kota Kendari, Asrun menginstruksikan agar Satpol PP mengontrol semua titik pantau selama 24 jam. Kedua mobil yang berhasil diamankan Satpol PP adalah milik Toko Bangunan Cahaya Aluminium dan Harapan Wua-Wua. Hanya dalam waktu satu pekan, dua mobil pembuang sampah liar disita saat hendak membuang sampah di sekitar jalan By Pass.

Kedua mobil tersebut dilepas dengan catatan, harus menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatan yang melanggar perda nomor 4 tahun 1996 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Wali Kota Kendari, Asrun mengatakan dirinya cukup prihatin dengan perilaku masyarakat yang masih tidak sadar akan pentingnya nilai kebersihan. Ia mengimbau agar masyarakat yang hendak membuang sampah dalam kapasitas besar, harus langsung ke TPA, terutama yang memiliki kendaraan dan pertokoan.

"Untuk mengubah dan mengawasi perilaku buruk itu, saya intruksikan Satpol PP agar beberapa titik rawan dijaga. Mereka (Satpol PP) juga akan mendata warga atau pertokoan yang sering membuang sampah sembarangan. Kita nantinya akan terapkan sistem denda apabila terbukti lagi melanggar ketentuan itu," terang Asrun seperti dikutip Kendari Pos.

Pasangan Musadar Mappasomba itu menyadari, untuk menertibkan masyarakat memang mestinya menggunakan sistem denda. Hanya, pada awal penerapannya, mesti memberikan dulu peringatan demi membangun kesadaran yang lebih tinggi. Ketika peringatan yang diberikan tetap dilanggar, maka sistem denda akan berlaku.

"Konsekuensi bagi pembuang sampah secara liar harus dengan denda memang. Tapi tidak boleh langsung didenda, cukup diperingati agar sadar dulu. Denda yang akan diterapkan yakni mereka yang membuang sampah bukan pada tempatnya (dalam kapasitas tertentu, red) akan disanksi dengan timbunan dan meratakan tempatnya membuang sampah sampai sampahnya tidak kelihatan," terangnya. Bahkan sanksi terberat akan mengarah pada pencabutan izin usaha dan izin operasional kendaraan.

Wali Kota juga berjanji akan memberikan surat teguran pada pemilik toko yang suka membuang sampah sembarangan. "Tapi, kita akan data dulu pemilik toko atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarang," pungkasnya.

Kukuhkan Kelompok Peduli Sampah

Akhir pekan lalu, Wali Kota juga mengukuhkan kelompok peduli sampah (KPS) di Kelurahan Benu-Benua Kecamatan Kendari Barat. KPS bertugas menangani persoalan sampah di seluruh Kelurahan Benu-Benua yang keanggotaanya terbagi 3, meliputi kelompok Dasa Wisma, LPM, staf kelurahan dan komunitas pemulung.

Koordinator KPS Benu-Benua, M Jayadi mengatakan, inisiatif pembentukan kelompok peduli sampah lahir sebagai upaya mendukung program Pemkot Kendari meraih Adipura. Pemberdayaan kelompok tersebut bukan hanya berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan, namun juga dapat dikelola dalam menghasilkan sumber ekonomi masyarakat.

"Jika kelompok ini terorganisir, itu bisa menghasilkan nilai rupiah. Apalagi dengan keberadaan pemulung, bisa dimanfaatkan. Konsep ini juga bisa mengubah perilaku pemulung yang hanya mengambil sampah yang dibutuhkan dan selebihnya dihamburkan. KPS bisa mengoordinir persoalan sampah, termasuk mengubah image jelek masyarakat pada komunitas pemulung," terang M Jayadi yang juga Ketua BKM Keluarahan Benu-Benua. Wali Kota cukup mengapresiasi ide tersebut. Ia mengharapkan, KPS dapat terbentuk pada semua kelurahan di Kota Kendari. Pasalnya, kesuksesan dalam meraih dan mempertahankan adipura sangat dipengaruhi partisipasi masyarakat. Apalagi, KPS dapat menjadi wadah peningkatan sumber pendapatan keluarga.

Kehadiran Asrun di Kelurahan Benu-Benua tak sekadar mengukuhkan KPS. Namun, agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah peresmian pembangunan masjid Madani Benu-Benua. Selain itu, agenda lain yang adalah penutupan lomba antar dasa wisma baik lomba kebersihan, lomba masakan tradisional dan lomba miron atau keterampilan membuat karya seni dengan menggunakan kain sarung.(Kepos)

Read More

ASEAN Diimbau Segera Bertindak Untuk Perubahan Iklim

Huahin, Thailand-Greenpress-Aktivis Greenpeace kembali menggelar aksi pada pertemuan puncak ASEAN di Huahin Thailand dengan cara membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan “Sepuluh Bangsa, Satu Visi-Bertindak untuk Iklim Sekarang” pada sebuah papan iklan di seberang tempat pertemuan.

Sayangnya Kepala Negara anggota ASEAN yang datang untuk menghadiri pertemuan tahunan tersebut tidak cukup banyak yang mengagendakan isu perubahan iklim bahkan sebaliknya justru memperparah bencana yang terkait dengan perubahan iklim di wilayah ini. Para
pemimpin ASEAN lebih banyak memfokuskan pada pembahasan resesi ekonomi global.

"Para pemimpin ASEAN harus mengumumkan sebuah inisiatif kerjasama untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan secara kolektif melakukan pencegahan terhadap fenomena pemanasan global,”kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara seperti dikutip dalam situs resmi Greenpeace Asia Tenggara (27/2).

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan besar yang positif pada perbaikan lingkungan hidup. “Kita bisa mulai dengan memperbaiki ekonomi dengan sebuah kesepakatan baru yang ‘hijau' yang bisa mengurangi emisi, menciptakan lapangan kerja, dan hemat. Kita juga harus menghentikan deforestasi, yang juga berarti akan mengurangi emisi, menjaga keragaman hayati dan masa depan bagi mereka yang bergantung pada kelangsungan hutan,"jelas Bustar Maitar.
Para ilmuwan telah berulang-ulang memperingatkan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling rentan dan kurang persiapan dalam menghadapi dampak-dampak dari perubahan iklim. Siklus kekeringan yang semakin parah, kebakaran hutan dan badai, yang banyak menimbulkan korban nyawa dan menghancurkan perekonomian, sudah menjadi kejadian tahunan di wilayah ini.

Sebagian besar anggota ASEAN adalah penandatangan Deklarasi Singapura mengenai Perubahan Iklim, Energi dan Lingkungan (diadopsi pada November 2007) dan berikutnya adalah Deklarasi Beijing (diadopsi pada Oktober 2008). Kedua deklarasi ini mengakui mendesaknya untuk memerangi perubahan iklim melalui Protokol Kyoto dan melalui aksi pencegahan nasional yang memadai.

"Greenpeace menyerukan kepada para kepala Negara Yang Terhormat untuk mewakili kepentingan masyarakat Asia Tenggara dan generasi mendatang untuk mendorong masyarakat internasional mengambil tanggung jawab segera dan membantu menghindari bencana yag diakibatkan oleh perubahan iklim," kata Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, dalam suratnya yang ditujukan kepada para Kepala Negara ASEAN.

Secara spesifik, Greenpeace menginginkan negara anggota ASEAN untuk mendukung pencapaian kesepakatan iklim yang kuat di Copenhagen pada bulan Desember 2009, dan menyepakati hal-hal berikut ini:

1) Kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang mengikat secara hukum untuk negara-negara industri, secara kelompok, sekurang-kurangnya 40% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2020, dan paling tidak tiga perempatnya harus diusahakan dari kegiatan domestik. Lebih dari pada itu, negara-negara industri harus membayar untuk ijin emisi dalam rangka untuk menghimpun dana publik yang cukup dan bisa diperkirakan. Untuk hal tersebut, paling tidak dibutuhkan €110 milyar setiap tahun untuk mendukung energi yang bersih dan kegiatan-kegiatan pencegahan yang lain, perlindungan hutan dan adaptasi di negara-negara berkembang.

2) Sebuah mekanisme pendanaan untuk menghentikan deforestasi (penggundulan hutan) dan emisi (yang berhubungan dengan deforestasi) di negara-negara berkembang sampai 2020. Ini harus menjadi tambahan terhadap pengurangan emisi seperti yang dijelaskan diatas. Prioritas perlindungan harus diberikan pada wilayah-wilayah yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi dan juga wilayah-wilayah yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan.

3) Aksi mitigasi bagi negara-negara berkembang adalah dengan semangat untuk secara berangsur-angsur memperluas, memperdalam dan memperkuat kontribusi anggota-anggota UNFCCC, untuk mencapai 15-30% penurunan emisi gas rumah kaca dari ‘bisnis seperti biasanya' pada tahun 2020. Dari penurunan-penurunan emisi ini, semua ukuran-ukuran tanpa biaya dan negatif yang dapat dicapai tanpa bantuan dari luar harus dilakukan masing-masing oleh negara-negara berkembang, sementara selebihnya harus didukung oleh negara-negara industri.

Ditambah dengan kebutuhan publik terhadap dukungan keuangan untuk energi bersih, perlindungan hutan dan adaptasi, maka total kebutuhan finansial di bawah Kesepakatan Copenhagen harus dapat menghimpun paling sedikit € 110 milyar sampai tahun 2020. Greenpeace mendesak pemerintahan ASEAN untuk membantu menekan negara-negara industri untuk mau menyediakan bagian terbesar dari jumlah keuangan yang dibutuhkan dalam konteks negosiasi iklim di Copenhagen. (Marwan Azis).

Read More

Polhut Sita Ratusan Batang Kayu Ilegal

Kendari, Greenpress-Ratusan batang kayu hasil pembalakan liar diamankan aparat polisi kehutanan di kawasan hutan produksi Desa Amasara, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (28/2/09) pagi. Dari ratusan batang kayu itu, sebagian besar sudah diolah setengah jadi menjadi balok dan papan.

Namun dari ratusan batang kayu yang disita itu, ada juga puluhan batang yang masih berbentuk gelondongan. Seluruh kayu itu merupakan jenis jati.

Ratusan batang kayu tersebut ditemukan petugas kehutanan tersimpan rapi di sebuah tanah kosong dekat kawasan hutan. Aparat Polhut juga sempat mengejar sejumlah pembalak namun berhasil melarikan diri. Petugas terpaksa menyita satu buah mesin chain saw.

“Total jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 24 meter kubik kayu balok dan hingga kini beluma ada orang yang mengaku pemilik kayu,”demikian Yunus Papilaya, petugas kehutanan Konawe Selatan.

“Ini penangkapan yang ke tiga di Tahun 2009 ini,”tambahnya.

Sayangnya meski berhasil menyita ratusan batang kayu itu, tak satu pun dari para pelaku pembalakan liar yang berhasil ditangkap. Selain mengaku kekurangan tenaga pihak polisi kehutanan juga menyatakan para pelaku pembalakan liar itu lebih menguasai medan ketimbang mereka.

Hari itu juga petugas mengamankan dengan mengangkut kayu temuan tersebut ke atas truk dan diamankan ke pos kehutanan terdekat.(yos)

Read More

Mahasiswa Demo Tolak Alih Fungsi Hutan Lindung

Kendari, Greenpress-Puluhan mahasiswa dan aktivis LSM lingkungan di Kendari, Sabtu pagi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi tenggara. Para mahasiwa dan LSM ini menolak rencana pemerintah daerah menurunkan status kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi. Pemerintah dianggap tak punya itikat melakukan perbaikan lingkungan.

"Disaat seluruh dunia tengah menggaungkan isu penyelamatan hutan melalui global warming, namun pemerintah sultra justeru asyik dengan program menghancurkan hutan. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dicegah,"kata Ardian, salaha satu mahasiswa peduli lingkungan.

Mereka menilai, kebijakan itu akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.
"Kalau hutan habis, masyarakat akan sengsara karena terus dilanda banjir. Kita juga tidak pernah kekurangan air, tapi itu juga bisa terjadi kalau hutan-hutan kita dihabisi," ujar salah satu pendemo dalam orasinya.

Menanggapi hal itu, Kadis Kehutanan Sultra, H Amal Jaya yang menemui massa menyatakan alih fungsi hutan lindung ke hutan produksi dilegalkan undang-undang. Alasan dia, luas hutan di Sultra saat ini tercatat 2,6 juta hektar atau 68,17 persen dari total luas daratan. Sedang dalam UU kehutanan, luas hutan yang harus dipertahankan di suatu wilayah minimal 30 persen dari luas daratan. Artinya , Sultra masih punya kelebihan luas hutan sekitar 38 persen.

"Meski memiliki kelebihan luas hutan, kita tentunya tidak akan merestui pembabatan hutan yang berujung pengurangan luas hutan. Tapi, kalau alih fungsi ke hutan produksi yang bisa dikelola langsung masyarakat kenapa tidak. Alih fungsi itukan tidak mengurangi luas hutan," jelasnya kepada massa.

Lagi pula, lanjut dia, luas hutan lindung yang akan dialihfungsikan Pemprov, bukan 481.000 hektar tapi 224.000 hektar. Menurut Amal Jaya, alih fungsi itupun baru sebatas wacana yang belum tentu disetujui presiden. Karena, proses alih fungsi hutan lindung harus melalui serangkaian penelitian. Unjuk rasa mahasiswa dan LSM ini dijaga puluhan aparat kepolisian .(Yos Hasrul)

Read More

Pemerintah Perlu Mengkaji Rencana Peralihan Fungsi Kawasan

Berapa persen luasan hutan konservasi Sulawesi Tenggara hariini? Ternyata hanya 10 persen dari luas hutan (daratan) yang luasnya 2,600.031 hektar. Data Balai Konservasi SumberDaya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara menunjukkan dari total luasan tersebut, angka luasan hutan konservasi hanya seluas 274,069 hektar dan sisanya adalah hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara hari ini tengah mewacanakan penurunan status kawasan hutan lindung---bukan konservasi—menjadi hutan produksi yang dalam pandangan mereka hutan lindung tersebut tidak produktif dan tak termanfaatkan. Di sisi lain, Pemerintah juga berencana menaikkan status sejumlah luasan kawasan hutan dari produksi menjadi hutan lindung.

Pandangan tersebut juga berasal dari pemikiran bahwa izin pinjam pakai luasan lahan bisa lebih mudah diperoleh karena pengelolaannya direncanakan untuk hajat hidup orang banyak di Sulawesi Tenggara, yakni dengan cara pengelolaan tambang emas maupun nikel. Dari sisi waktu, pengelolaan tambang juga secara cepat dan instan memberikan dampak perekonomian bagi warga.

Pandangan lain dari Pemerintah hari ini adalah bahwa hutan lindung maupun hutan konservasi, justru tak memberikan manfaat banyak pada warga. Pemerintah tidak memandang adanya sistem penyangga yang saling menopang dari satu kawasan konservasi dan lindung ke kawasan-kawasan lainnya.

Seringkali pandangan tersebut diikuti dengan kritikan yang menurut kami tidak mencerminkan pengetahuan terhadap perlindungan kawasan—misalnya, apa lagi yang bisa dilindungi? Mana anoa-nya? Bukankah sudah tak ada pohon di hutan itu?—"Mereka memandang ini teori belaka, walau diakui penilaian tersebut juga disebabkan karena minimnya data kajian dan penelitian tentang konservasi di wilayah kita," kata Mila Rabiati, koordinator pengendali ekosistem hutan BKSDA Sulawesi Tenggara.

Cara pandang yang berbedadan minimnya penelitian maupun studi di kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera bertindak.Padahal sebagai satu kawasan yang saling menopang, hutan konservasi dan lindung telah memberikan secara gratis pelayanan hidroologi—tataair—yang hingga hari ini membuat seluruh warga Sulawesi Tenggara bisa menikmati air dengan baik.

Hutan-hutan tersebut juga memiliki efek spons yang telah meredam tingginya debit air sungai saat musim hujan dan memelihara kestabilanair saat musim kemarau. Kita juga telah menikmati udara yang segar dan bersih dari paru-paru hutan kita ini.

Dengan seluruh pemberian yang gratis tersebut mengapa Pemerintah Sulawesi Tenggara masih bersikeras untuk menurunkan status kawasan hutan lindung untuk pengelolaan tambang? Mengapa kita tak belajar dari pengalaman yang ada? Bahwa pola-pola pengelolaan sumber daya alam secara ekstraktif dan eksploitatif yang telah terbukti di banyak wilayah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Tambang emas di Bombana misalnya,menurut Muhamad Hakku Wahab, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi SulawesiTenggara—telah merugikan negara 67 miliar dan kini kerusakan alamnya tak lagitertolerir. Siapa yang bertanggungjawab? Ini belum termasuk kematian 38 warga akibat longsor maupun sakit yang disebabkan banyaknya bakteri di sekitar wilayah tambang tersebut.

Pengelolaan tambang di Kolaka telah mematikan kehidupan dan mata pencaharian seluruh nelayan di Desa Tambea, siapayang akan bertanggungjawab? Karena itu, saatnya Pemerintah mengkaji ulangrencana untuk penurunan status kawasan hutan lindung dan melakukan kajianterhadap fisik kimia, kerugian biologi, kerugian kepuasan serta dampak sosialyang akan timbul bila rencana tersebut diteruskan. Pemerintah juga perlu memikirkan sebuah rencana pengelolaan sumberdaya alam yang lebih berkelanjutan dan bisa secara adil memberi manfaat pada generasi mendatang. (Hasrul Kokoh/WWF)

Read More